Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Kala Dua Guru Besar Bicara Soal Neo Komunisme

Kala Dua Guru Besar Bicara Neo-Komunisme:”Komunisme Tidak Sesuai Fitrah Manusia dan Kita Harus Lakukan Kerja-kerja Intelektual untuk Menghadang Komunisme”

PKAD—Dua guru besar negeri ini memberikan pernyataan yang menggugah peserta FGD PKAD ke-10 dengan tema “Bersatu Melawan PKI Gaya Baru di 2020 ?” Sabtu (26/9/2020) pukul 08.00 sampai dengan 11.30 WIB. Acara live ini telah disaksikan lebih dari 8.100 viewers secara virtual. 


Prof. Suteki (Pakar Hukum & Masyarakat) memberikan pencerahan dari sisi hukum yang luar biasa. Pendalamannya terkait legal standing tiada banding. Beliau mampu menjelaskan khilafah, komunisme, dan sudut pandang hukumnya. Runut dan mudah dicerna.


“Tidak ada khilafahisme. Khilafah bukan isme, karena (khilafah) sistem pemerintahan di bawah bimbingan dan naungan Islam. Ideologi yang langsung dibimbing Allah dan Rasul-Nya.”ucapnya di awal pembicaraan.


Tambahnya, “Khilafah bagian dari materi fiqh siyasah dan ajaran Islam. Menurut Pasal 28 UUD 1945 maka sah khilafah itu dipelajari dan didakwahkan oleh siapa pun (NU, Muhammadiyah, HTI, FPI, dll).”


Prof Suteki menegarai jika PKI gaya baru lebih pada aspek kepentingan politik dibandingkan ideologinya. Ideologi komunis jelas sudah mawut. Di China, ideologi politiknya komunis tapi ekonominya kapitalis.


“Di Indonesia PKI telah melakukan makar. Karena makar tahun 1965, maka sebagai organisasi dibubarkan dan kemudian dinyatakan dilarang untuk dianut bahkan diseberakan di seluruh wilayah NKRI.”


Terkait upaya menyepadankan khilafah dengan isme dan komunisme itu sebagai kedunguan hukum dan sejarah. Menyatakan secara terbuka berupa pelarangan khilafah sebagai ajaran Islam itu berarti melanggar UU No 1 ayat 56a KUHP. Legal standing pengusung khilafah dijamin untuk mengembangkan ajaran islam. Yang penting tidak ada kekerasan dan penggunaan makar. Hal itu sesuai pasal 28 dan 29 UUD 1945.


“Negara harus lebih sensintif terhadap gerakan-gerakan komunisme. Termasuk moderasi dan penguatan ideologi komunis. Selama agama kuat, insya Allah umat tidak akan terbujuk komunisme, karena jelas komunisme bertentangan dengan fitrah manusia,”pesan akhirnya.


Lebih jauh, Guru Besar yang sekaligus pakar Pendidikan dan Peradaban Islam, Prof. Daniel M. Rosyid menegaskan dugaan kebangkitan neo komunisme di Indonesia. Beliau merinci syarat-syarat sosiologis.


Baca selengkapnya. (Page 2)

Posting Komentar

0 Komentar