Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Berdasarkan fakta-fakta dengan latar belakang ideologis UU Cipta Kerja yang bakal merugikan bangsa Indonesia

Berdasarkan fakta-fakta dengan latar belakang ideologis UU Cipta Kerja yang bakal merugikan bangsa Indonesia dan menciderai nasib umat Islam mayoritas di nusantara, FDMPB menegaskan penolakannnya. Secara lengkap, isi pernyataan sikap FDMPB sebagai berikut.

Pertama, FDMPB menyatakan menolak UU Cipta Kerja karena lebih mencerminkan keberpihakan pada kepentingan pemilik modal, termasuk investor asing, dan semakin menguatkan oligarki politik, oligarki ekonomi yang berlandaskan ideologi kapitalis sekulerisme yang akan menindas kepentingan rakyat banyak serta menghancurkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara yang berkeadilan.

Kedua, FDMPB menyatakan bahwa UU Cipta Kerja ini justru menjadi jalan lempang bagi para pemilik modal atau kaum kapitalis, termasuk kapitalis global, untuk terus mencengkeramkan kepentingannya di negeri ini, dan memuluskan jalan berlanjutnya proses liberalisasi pengelolaan sumberdaya yang esensial.

Ketiga, FDMPB menyatakan bahwa UU Cipta Kerja ini makin meneguhkan bahwa negara ini telah dikelola dengan pendekatan korporatokrasi (corporate state), dimana kepentingannya selalu berpihak kepada para oligarki politik dan ekonomi.

Keempat, FDMPB menyerukan agar pemerintah dan seluruh elemen bangsa berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat secara penuh, dan mencampakkan ideologi kapitalis-sekulerisme serta mewaspadai ideologis sosialis komunisme.

Kelima, FDMPB menyeru seluruh intelektual muslim selaku tokoh panutan di tengah masyarakat untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa pangkal dari munculnya berbagai produk regulasi dan perundang-undangan yang merugikan kepentingan masyarakat adalah karena diterapkannya sistem kapitalisme liberal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keenam, FDMPB menyeru seluruh intelektual muslim dan tokoh umat yang mempunyai kewajiban politik untuk membangun kesadaran politik dan tanggung jawab umat untuk terus-menerus membangun kesadaran umat bahwa Islam adalah satu-satunya ideologi yang terbaik yang membawa kesejahteraan bagi umat manusia dan sekalian alam untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara guna menuju negara Indonesia yang berdaulat, adil, damai dan sejahtera. 

Acara yang dipandu host/ moderator Dr. Hafit Widodo, M.Pd., itu berlangsung dari pukul 08.00-12.11. Peserta nampak antusias menyimak pemaparan narasumber. Hal ini dibuktikan berbagai pertanyaan kritis mengenai UU Cipta Kerja yang hingga kini masih mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Penggunaan media online YouTube https://youtu.be/oQZI3_8ctNk dan Zoom Meeting dengan alamat https://zoom.us/j/96884386635 yang dipakai dalam FGD tersebut dirasakan manfaatnya karena dapat menghubungan dengan berbagai peserta dari beragam wilayah tanah air di nusantara untuk ikut menyikapi secara kritis UU Cipta Kerja. 

Sedangkan bagi khalayak yang tidak sempat mengikuti acara, masih bisa mengakses kegiatan FGD FDMPB itu melalui channel YouTube dengan link yang dishare kepada masyarakat luas secara utuh, sehingga dapat menjadi bahan kajian yang bermanfaat. Untuk itu, FDMPB akan terus melakukan diskusi yang intensif dengan isu-isu aktual dan menyikapinya dengan perspektif Islam. Selain memakai saluran YouTube dan Zoom, diskusi juga diselenggarakan melalui media sosial, diantaranya Whatshap. “Dengan diskusi persoalan yang menyangkut keumatan ini, dapat menjadi jalan menuju kebangkitan Islam,” tegas Dr. Widodo (*) 

Posting Komentar

0 Komentar