Oleh: Muhammad Amilurrohman
Kematian demokrasi adalah keniscayaan. Bukan karena kesalahan prosedural pola pemilihan suara, melainkan karena kesalahan fundamental demokrasi itu sendiri. Ia dibangun di atas kedaulatan milik rakyat dimana sah tidaknya seseorang menjadi pemimpin dan sah tidaknya pengambilan kebijakan hanya bersandar pada angka suara. Lantas kemudian, suara mayoritas dianggap sebagai cerminan dari kedaulatan rakyat, begitu keyakinan yang diajarkan demokrasi.
Dari suara mayoritas lah, seorang bernama Hitler terpilih menjadi penguasa. Atas nama suara mayoritas lah, seorang bernama Musolini sah menjadi penguasa. Karena suara mayoritas lah, seorang bernama Hugo Chaves pun menjadi penguasa. Lantas dengan kekuasaannya itu, mereka kemudian menjadi Otoriter Fasis. Begitu pula apa yang terjadi pada negeri kita sekarang ini
Lebih dari itu, dengan suara mayoritas lah segala macam kebijakan yang dzalim dan keji memiliki peluang untuk disahkan. Bahkan upaya disintegrasi bangsa memiliki peluang besar bisa tercapai. Sebab, segala-galanya hanya disandarkan pada suara terbanyak, sementara suara terbanyak itu bisa dibeli dan direkayasa. Bukankah lepasnya Timor Timur dilegitimasi melalui hasil referendum suara terbanyak?! Maka begitu pula lepasnya Papua yang telah mendeklarasikan kemerdekaannya, akan memiliki pola yang serupa. Akan kah kita bisa mengambil pelajaran?
Demikianlah, suara terbanyak sebagai cerminan kedaulatan rakyat menjadi kesalahan fundamental yang membuat demokrasi merusak tatanan sosial politik sekaligus merusak dirinya sendiri. Sebab, puncak dari kerusakan adalah lahirnya penguasa yang terpilih secara demokratis namun di tangannya lah segala macam kebijakan dzalim bisa dilegalisasi secara sepihak, dengan mengatasnamakan rakyat. Di titik inilah demokrasi kemudian hancur.
Karenanya, kematian demokrasi tidaklah bisa kita hindari. Upaya penyelamatan dengan mengutak Atik prosedur pemilihan hanyalah sekedar menambah nafas demokrasi sebentar saja. Maka pilihannya hanya dua, kita biarkan demokrasi jatuh kemudian berganti baju menjadi Otoriter, atau kita persiapkan ideologi dan instrumen politik baru.
Ideologi dan instrumen politik Komunisme jelas bukanlah pilihan karena justru melegitimasi otoriterisme penguasa dan memang negeri ini punya sejarah berdarah-darah dengan kebangkitan ideologi ini. Maka satu satunya pilihan hanya pada ideologi dan instrumen politik Islam karena sesuai dengan ruh penduduk Indonesia yang mayoritas muslim dan memang negeri ini memiliki hutang sejarah dengan Islam yang menjadi spirit perlawanan terhadap penjajahan bahkan kesatuan wilayah negara dengan beragam suku dan bahasanya.
Maka, mari kita jatuhkan pilihan kembali kepada ideologi dan instrumen politik Islam. Hanya dengan itulah, kematian demokrasi bisa kita sambut gembira dengan lahirnya kebangkitan baru, yakni kebangkitan Islam. Inilah kebangkitan yang hakiki yang akan mengantarkan negeri ini benar-benar menjadi mercusuar peradaban dunia dan memimpin dunia menghilangkan segenap penjajahan sebagaimana mukaddimah pembukaan UUD 45.
0 Komentar