Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

“Sulit untuk Percaya kalau PDIP Bekerja untuk Wong Cilik”

Pojokkota.com - Terkait pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri konsisten memperjuangkan wong cilik, dibantah Direktur Siyasah Institute Iwan Januar. “Sulit untuk percaya kalau PDIP bekerja untuk wong cilik,” ujarnya kepada Mediaumat.news, Ahad(13/6/2021)



Menurut Iwan, fakta selama pemerintahan Jokowi, yang menurut Megawati sebagai petugas partai PDIP, banyak kebijakan yang memberatkan rakyat kecil. Ia mencontohkan, ketika angka pengangguran bertambah, pemerintahan Jokowi malah membuka keran kedatangan TKA asal Cina, bahkan untuk pekerja kasar seperti supir forklift sekalipun.

Iwan menilai, pemerintahan yang dikuasai PDIP ini memang membangun infrastruktur tapi bukan yang berdampak luas pada rakyat kecil. Contohnya adalah jalan tol, Bandara Kertajati, MRT dan LRT yang menurut Iwan, pengguna fasilitas itu bukanlah rakyat kecil. Sudah begitu banyak yang mangkrak dan tekor pula.

Belakangan, kata Iwan, beredar kabar pemerintah memberikan tax amnesty untuk orang kaya, tapi kejar PPN sembako, sekolah dan biaya persalinan.

“Lha, ini jelas bikin susah rakyat. Singkat kata, kebijakan ekonomi pemerintah hari ini lebih dominan untuk kalangan atas, bukan wong cilik,” pungkasnya.[] Agung Sumartono

Posting Komentar

0 Komentar