Home

PKAD—Pemberitaan terkait latihan bersama (latma) TNI AD dengan Tentara Amerika Serikat viral di media. TNI AD pun menggelar konfrensi pers. Latihan ini merupakan latihan terbesar. Pusat Kajian dan Analisis Data mengdakan diskusi online via zoom dan youtube. Mengangkat tema “Latihan Bersama Garuda Shield Ke-15 Tentara Indonesia Dan Amerika Serikat, Implikasi Kedigdayaan Militerkah?”, Jumat (30/7/2021). Hadir sebagai narasumber Khairul Fahmi (Institute for Security and Strategic Studies), Marsekal Muda TNI (Purn) H. Amirullah Amin (Pengamat Militer), Dr H. Budi Mulyana, S.IP, M.Si (Dosen Hubungan Internasional). Khiarul Fahmi mengungkapkan “Jika ingin membandingkan kekuatan militer AS dengan Indonesia, maka akan terlalu ketinggian. Namun disisi lain, skala Asia Tenggara, Indonesia memiliki statistik kekuatan militer yang terbesar. Setelah Indonesia posisi kedua diisi Vietnam.” Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

“Sulit untuk Percaya kalau PDIP Bekerja untuk Wong Cilik”

Pojokkota.com - Terkait pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri konsisten memperjuangkan wong cilik, dibantah Direktur Siyasah Institute Iwan Januar. “Sulit untuk percaya kalau PDIP bekerja untuk wong cilik,” ujarnya kepada Mediaumat.news, Ahad(13/6/2021)



Menurut Iwan, fakta selama pemerintahan Jokowi, yang menurut Megawati sebagai petugas partai PDIP, banyak kebijakan yang memberatkan rakyat kecil. Ia mencontohkan, ketika angka pengangguran bertambah, pemerintahan Jokowi malah membuka keran kedatangan TKA asal Cina, bahkan untuk pekerja kasar seperti supir forklift sekalipun.

Iwan menilai, pemerintahan yang dikuasai PDIP ini memang membangun infrastruktur tapi bukan yang berdampak luas pada rakyat kecil. Contohnya adalah jalan tol, Bandara Kertajati, MRT dan LRT yang menurut Iwan, pengguna fasilitas itu bukanlah rakyat kecil. Sudah begitu banyak yang mangkrak dan tekor pula.

Belakangan, kata Iwan, beredar kabar pemerintah memberikan tax amnesty untuk orang kaya, tapi kejar PPN sembako, sekolah dan biaya persalinan.

“Lha, ini jelas bikin susah rakyat. Singkat kata, kebijakan ekonomi pemerintah hari ini lebih dominan untuk kalangan atas, bukan wong cilik,” pungkasnya.[] Agung Sumartono

Posting Komentar

0 Komentar