Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Wacana Jokowi Prabowo, Ismail Yusanto Ungkap “Peran Oligarki dan Kelanjutan Proyek Radikalisme”

 


PKAD—“Politik itu kalau tidak sembari membawa Allah, maka isinya hanya seputar hitung-hitungan angka. Hitung-hitungan suara. Yang lebih sering salah dari pada benernya” Papar Ustadz Ismail Yusanto dalam diskusi Group Discussion (FGD) ke-26. Acara ini digelar oleh Pusat Kajian Analis Data (PKAD) Sabtu, 26 Juni 2021 melalui channel youtube PKAD dan zoom. 


“Wacana Jokowi Prabowo dan Masa Depan Politik Umat” yang tengah menjadi perbincangan panas ditengah masyarakat. Menghadirkan 6 pakar di bidang politik dan hukum sekaligus yaitu; Dr. Refly Harun S.H., M.H. - Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Mardani Ali Sera - DPP PKS, Dr. Ahmad Yani S.H , M.H. - DPP Masyumi, Dr. Masri Sitanggang - DPP PDRI, H.M. Ismail Yusanto - Cendekiawan Muslim, dan Ahmad Khozinudin S.H. - Advokat, Pengamat Politik. 


Ustadz Ismail Yusanto dalam diskusi kali ini menyoroti bahwa wacana tiga periode ini ada hubungannya dengan dua hal. Pertama peran oligarki dan kedua kelanjutan proyek radikalisme. Menurut Ismail Yusanto, rezim kali ini benar-benar memberikan karpet merah kepada para pemilik modal. 


“Bisa saja dia (presiden) mengeluarkan pernyataan tidak memikirkan tentang wacana tiga periode, tapi siapa yang tahu, kalau yang menginginkannya adalah para oligarki yang ada dibelakangnya”, tegas Ismail. 


Ismail Yusanto menunjukkan bukti bahwa yang sedang kita saksikan saat ini adalah kerja dari korporatokrasi. Bahwa kedaulatan bukan lagi di tangan rakyat, tapi ditangan pemilik modal. 


“Coba sekarang rakyat yang mana yang setuju omnibulaw, UU Minerba, UU Corona, dan lain-lain. Yang ada rakyat oligraki. Mereka punya uang untuk membeli semuanya. Sementara rakyat hanya sebagai alat legitimasi mereka. Jadi pemilu hanya alat legitimasi,” tandasnya. 


Maka, hal ini bukan hanya harus diwaspadai tapi harus dihadapi dengan serius. Apalagi kondisi ini bukan hanya terjadi di indonesia, tapi terjadi juga di level global. Banyak negara, yang banyak merugikan rakyat. Mereka merelakan diri menjadi kaki tangan asing baik untuk kepentingan politik maupun ekonomi. Termasuk dengan memusuhi umat Islam yang berani mengkritisi sepak terjang mereka. 


Dari perlakuan rezim terhadap umat Islam, kata Ismail, wacana tiga periode ini ada untuk membungkam arus opini umat yang kritis dalam bingkai pemberantasan radikalisme. Mereka memunculkan islamopobia. Menumbuhkan sekulerisme radikal dengan penggiringan opini dan framing bagi siapapun yang memiliki kesadaran keislaman itu dianggap berbahaya dan harus dilenyapkan.


Ismail Yusanto menyontohkan, “Kita lihat organisasinya dibubarkan. Tokohnya dikriminalkan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat mendiskreditkan syariat Islam, seperti UU Teroris sampai pengaturan pemakaian seragam. Semuanya dengan dalih menyelamatkan negeri dari bahaya radikalisme. Di sebarkan ketakutan bahwa radikalisme adalah pintu masuk terorisme. Padahal sejatinya yang menghancurkan negara ini kan mereka sendiri.” 


Diakhir pemaparannya, ismail Yusanto mengajak perlunya kita melawan semua stigma tadi dengan narasi yang benar agar umat tercerahkan. Sementara itu, bentuk perlawanan politik konstitusional melalui parlemen justru akan semakin membuat umat terpecah ke dalam parpol-parpol kecil, hingga suaranyapun menjadi semakin tak terdengar. Apalagi para oligarki tahu cara melawan umat islam adalah dengan dibujuk, beri kekuasaan atau diancam atau keduanya. Dan selama ini berhasil dua cara ini. 


Ismail Yusanto menyayangkan ketidakkonsistenan parpol Islam dalam menggunakan Islam sebagai landasan, hingga terjebak pada bujukan dan atau ancaman tadi. 


“Bahkan mereka mengaku hanya sekedar yang penting menang dulu, yang penting dapat kursi. Karena saya pernah menanyakan kepada mereka, kenapa seperti ini? Jawabannya “ya beginilah politk”, sesalnya. 


Maka jelas disini Islam hanya dijadikan sebagai anak tangga untuk mencapai cita-cita politik mereka yang sifatya person. Tidak ada hubungannya dengan umat. Apa itu bisa disebut islami? Dan terus berulang. 


Jika ingin perubahan besar dan mendasar kita harus mempunyai standing potition yang jelas dan tegas, yaitu Islam. Dengan tetap konsisten, insyaa Allah akan ada perubahan, meskipun dari kacamata sebagian orang nampak absusrd. Tapi sebagaimana kisah Nabi Musa, yang tidak pernah sedikitpun berkompromi dengan Fir’aun bahkan pada titik terlemahnya, yaitu saat terjebak di tepi laut merah. Tapi karena konsisten dengan keyakinannya, maka pertolongan Allahpun kemudian turun. Maka begitu pulalah nanti umat dan Islam ini akan kembali dimenangkan oleh Allah S.W.T.[AR]

Posting Komentar

0 Komentar