Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Gugat Mundur Presiden, Advokat Senior Ini Beri Panduannya di Insight #41 PKAD



PKAD—"Bukan hanya Presiden yang digugat, namun juga DPR. Karena Presiden dan DPR sama-sama disfungsional. DPR tidak menjalankan kewajibannya untuk melakukan kontroling terhadap kinerja presiden dan pemerintah,”tutur Bung Eggi di Insight #41 PKAD, Senin (27/6/2021).

Diskusi yang diadakan oleh PKAD (Pusat Kajian dan Analisis Data) dalam Insight #41 yang bertema PRESIDEN DIGUGAT UNTUK MUNDUR. BAGAIMANA PANDANGAN ADVOKAT TPUA? Menghadirkan dua narasumber. Eggi Sudjana Mastal dan Aktivis (TPUA) dan Ahmad Khozinuddin, SH sebagai Kordinator Advokat TPUA.

Landasan dasar pembentukan TPUA sendiri adalah untuk mengadvokasi para ulama dan aktivis yang dipersoalkan secara hukum. Hal ini dikarenakan saat aksi protes bela Islam 212 tahun 2016 silam, para ulama dan aktivis yang mengeluarkan pendapatnya sering diperlakukan tidak adil bahkan dikriminalisasi. Walhasil Layangan kasus gugatan terhadap presiden secara hukum yang menjadi landasannya adalah pasal 1365 KUHP dan UUD 1945 pasal 27 ayat 1.

Pasal 1365 KUHP atau Pasal 1401 KUHP yang menetapkan: “Elke onrecthamatigedaad, waardoor aan een ander schade wordt toegebragt, stelt dengene door wiens shuld die schade veroorzaakt is in de verpligting om dezelve te vergoeden”. 

Soebekti dan Tjitrosudibio menterjemahkannya sebagai berikut: “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. 

Sedangkan UUD 1945, Pasal 27 ayat 1 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

“Rakyat selama ini telah dirugikan. Pemilu yang mengeluarkan modal banyak hingga ratusan triliun itu tidak mampu untuk mensejahterakan rakyat. Buktinya selama periode ini hampir 12 kali harga BBM naik,”paparnya.

Eggi menuturkan cara elegan dalam beraspirasi. Hal ini dilindungi konstitusi. Hal ini menurut pandangannya sebagai negara hukum, harus menempatkan keadilan diatas segalanya. Sehingga presiden sekalipun harus tunduk terhadap putusan pengadilan.

“Cara elegan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat lewat pasal 28 UUD 1945 yang berisi kebebasan berpendapat ini adalah dengan adu intelektual dimeja pengadilan.”

TPUA sendiri menggugat Presiden Jokowi dan memintanya untuk mundur sebagai Presiden RI. Gugatan itu terdaftar dengan nomor 266/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Atas nama Penggugat Muhidin Jalih dan Tergugat Presiden Jokowi. Sekarang tahapannya sudah masuk ke tahap 2 mediasi, tapi sangat disayangkan kuasa hukumnya ini diberikan kepada menteri sekretaris negara. Padahal TPUA sendiri menginginkan presiden yang turun langsung. 

TPUA sendiri memberikan dua opsi dari gugatan itu. Pertama, presiden mundur dan Kedua presiden bertaubat dengan mencabut semua aturan yang merugikan rakyat. Contohnya adalah UU omnibuslaw dan berjanji pula tidak akan mengulas kesalahan yang sama. Diskusi inipun dalam channel YouTube telah ditonton sebanyak 2.900 Viewers. Diberi komentar dukungan positif.

Posting Komentar

0 Komentar