Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Ketum PB HMI MPO: “Jokowi Harus Legowo Mundur dan Mahasiswa Harus Bersama Rakyat!!!”

 

 PKAD—“Masyarakat menunggu gerakan besar. Jokowi harus legowo untuk mundur. Dan ini konstitusional, dibolehkan dalam sistem demokrasi. Karena presiden tidak becus mengurus negara”, tegas Affandi Ismail, dalam INSIGHT #47 Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD), Senin (12/7/2021).


Melalui channel youtube dan zoom, mengangkat tema ”Dari The King Of Lips Service Hingga The King Of Silent. Fenomena Apa Lagi?” Narasumber yang hadir diantaranya; Affandi Ismail sebagai Ketua Umum PB HMI MPO. Kedua, Shiddiq Robbani, Sekjen PP Gema Pembebasan. Dan ketiga, Ahmad Khozinudin, SH, seorang Advokat dan Pengamat Politik.


Mewakili suara mahasiswa, Affandi Ismail menyampaikan bahwa keinginan atau harapan terbesar dari mahasiswa, aktivias kampus, pelajar adalah perubahan. 


“Itu sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Mashasiswa sebagai representasi dari civil society. Kehadiran kita ini sebagai perpanjangan tangan dari aspirasi rakyat, dalam situasi dan kondisi bangsa yang sedang tidak baik-baik saja”, paparnya. 


Menurut Affandi, julukan The King of Lip Serice dari teman-teman BEM UI kepada Presiden Jokowi adalah titik tolak yang baik. Masyarakat merindukan suara lantang mahasiswa yang telah lama terdiam. Hal ini seharusnya diapresiasi oleh semua pihak. Namun faktanya kritik justru berujung pemanggilan oleh pihak rektor. Jelas ini kontraproduktif dengan sistem demokrasi yang mengklaim menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. 


Momen ini tidak boleh berhenti begitu saja. Sudah saatnya terjadi revolusi di negeri ini. Keinginan agar presiden mundur yang muncul di tengah publik bukan tanpa asalan. Masyarakat dapat menilai dengan jelas bahwa presiden tidak mampu memenuhi janji-janji politiknya.  


Diantaranya buyback Indosat yang belum juga terealisasi. Pembukaan lapangan kerja yang tidak jelas sudah sejauh mana. Ironisnya, saat pengangguran di negeri ini tinggi, dan semakin melonjak karena pandemi, lapangan pekerjaan justru diberikan kepada Tenaga Kerja Asing. Terkesan ada perlakuan istimewa khususnya untuk TKA China. 


“Jelas ini kan melukai hati masyarakat. Selama 7 tahun menjabat berjanji ekonomi meroket hingga 7%. Namun faktanya utangnya yang meroket hingga 6500T. Belum utang BUMN yang jumlah tidak sedikit. Bunga utangnya saja 300T. BPK teriak, ada kekhawatiran negara tidak sanggup membayar utang. Ini lah yang kita kritik”, jelas Affandi panjang lebar.


Acara ini menjadi pemantik untuk menjaga bara perjuangan pergerakan pemuda dan mahasiswa. Mahasiswa harus menuntut perubahan. Tak boleh tinggal diam. Saatnya mahasiswa bersama rakyat![]

Posting Komentar

0 Komentar