Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Pertanyakan PPKM Darurat, Syafril Sjofyan: Kenapa Tidak Lockdown?

PKAD—PPKM Darurat yang diberlakukan pemerintah hingga 20 Juli 2021 mendapat sorotan tajam dari pengamat kebijakan publik, Syafril Sjofyan. Beliau yang hadir di Insight PKAD #44, Senin (5/7/2021) memberikan pandangan menarik.


Mengawali analisanya, Syafril Sjofyan menjelaskan bahwa sebelum pandemipun, ekonomi kita sudah terjun bebas. Ditambah hantaman pandemi ekonomi semakin terjun bebas menjadi minus 5, 32%. 


Upaya penanganan wabah ini pemerintah Indonesia bisa belajar dari China. Syafril juga heran terkait sikap pemerintah Indonesia dalam atasi wabah.


“Kita lihat Cina. Cina itu Februari melakukan Lockdown. Nggak lama-lama cuma 76 hari. Tapi lihat pertumbuhan ekonomi mereka merangkak cepat sekali,”tuturnya. 


Pada kwartal kedua setelah lockdown, tumbuh langsung plus 3,2% dari sebelumnya minus 6,8%. Lalu kwartal ketiga 4,9%. Kwartal keempat 6,5%”. Hingga akhirnya tembus di angka plus 18,3%. 


Lebih lanjut Syfril menjelaskan bahwa “Di Indonesia setelah kita minus 5, 32% dan kita tidak lockdown. Kwartal 2, 3 dan ke 4, kita tetap minus, menjadi 3,49, menjadi 2,19 pada kuartal ke-4 dari tahun 2020. Lalu apa yang tejadi di 2001? Indonesia melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan masih tetap minus yaitu - 0,74%”, sesalnya. 


jika ditilik lebih jauh penerapan UU Kekarantinaan Wilayah bisa menjadi solusi atasi pandemi. Andai sejak awal pemerintah berusaha serius. Tidak bergurau atasi pandemi Covid-19, mungkin tidak akan seperti ini.


Insight #44 PKAD mengangkat tema Gawat!! PPKM Darurat? Dalam mengedukasi masyarakat. Melihat fakta sebenarnya dan mengurai solusi jitunya. Alhamdulillah, diskusi ini mendapat sambutan antusias dari ragam kalangan. Semoga bisa segera ditemukan solusi untuk atasi pandemi.[]

Posting Komentar

0 Komentar