Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Utang Negara Mengkhawatirkan, Peneliti INDEF Ingatkan: “Jangan Sampai Gali Lubang Tutup Lubang”

 


PKAD—“Kalau kita lihat potensi berkaitan dengan gagal bayar, sebenarya kita sudah diingatkan oleh banyak pihak termasuk yang kemarin dari BPK. Meskipun ini sebenarnya sudah lama dianalisis dan potensi apabila jumlah utangnya semakin meningkat”, ungkap Rizal Taufikurahman, dalam diskusi online bersama Pusat Kajian dan Analisis Data, Rabu (7/7/2021).


Insight #45 PKAD “Awas!! Gagal Bayar Negara Ambyar?” ini menyoroti kondisi Utang Luar Negeri Indonesia (ULN) yang semakin meningkat. Baik yang ada di APBN sebesar Rp6.527 triliun, juga utang BUMN sebesar Rp2.143 triliun. Khawatir akan gagal bayar. Menghadirkan 3 tokoh yaitu Dr. M Rizal Taufikurahman, M.Si (Center of Macroeconomic and Finance INDEF), 2. M Ishaq (Bidang Riset dan Data FAKKTA), Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si. (Komisi XI Fraksi PKS).


Diawal pemaparan, Rizal menyampaikan bahwa kondisi perekonomian Indonesia sebelum pandemi memang selalu tidak mencapai target. Apalagi ditambah dengan kemunculan pandemi tahun 2020. 


Jika melihat rasio atau nisbah antara pendapatan dan belanja negara gapnya semakin besar, “bayangkan ditahun 2019 antara belanja dan pendapatan masih selalu pendaptan dibawah belanja. dan sekarang gapnya semakin tinggi”, jelasnya.


Rizal menambahkan, “Bahkan kalau kita lihat defisit tahun 2021 ditargetkan minus 5,7 artinya realisasi ditahun lalu minus 6,14. Padahal di peraturannya sebelum Covid ini maksimum 3%. Inilah yang kemudian menjadi consern bahwa posisi utang pemerintah diakhir Mei cukup tinggi, 6.418 triliun. Terdiri dari pinjaman kemudian surat berharga negara. Jadi pinjaman itu 13,6% dan surat berharga negara bayangkan sangat besar dan ini ke domestik dan falas”.


Utang negara semakin meninggi, namun tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan. Justru penerimaan pajak yang menjadi indikator penerimaan negara terjadi penurunan. Ditambah lagi porsi pembayaran utang terhadap total belanja pemerintah kian meningkat hampir 14%, kalau melihat dari ruang fiskal yang sangat terbatas ini dianggaran 2021 kisaran 19,10% jadi ini yang menjadi perhatian jika pembayaran bunga utang atas PDB menjadi sangat sulit, maka harus berhati-hati dalam pengelolaan utang.


Diakhir ia berharap untuk memperhatikan betul mengatur pengelolaan utang negara. Utang bukan hanya tentang besarannya, tapi bagaimana utang mampu dikembalikan setiap tahun tanpa ada resiko macet pembayaran atas kinerja dari ekonomi, harus betul-betul diperhatiakan.


“Kalau tidak tepat dalam mengambil kebijakan dan keputusan berkaitan dengan politik pembayaran utang. Maka bisa jadi akan bayar bunga utang dengan utang lagi. Sangat memungkinkan akan terjerat ke dalam utang. Tentu akan lebih berat beban fiskalnya, bahkan APBN akan semakin terbebani dalam pembiayaan pembangunan kedepan,”pungkasnya.[]

Posting Komentar

0 Komentar