Home

Elon Musk membahas soal Khilafah dihadapan ribuan undangan dalam agenda yang besar, agenda yang gak main-main yakni konferensi pemimpin negara-negara pemerintahan dunia atau KTT Pemerintahan Dunia dengan tema "Membentuk Pemerintah-Pemerintah Masa Depan” yang diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab, pada 13 dan 14 Februari kemarin. Ia mengatakan bahwa “Jika Anda melihat naik turunnya peradaban sepanjang sejarah, peradaban telah bangkit dan jatuh, tetapi itu tidak berarti malapetaka umat manusia secara keseluruhan, karena mereka telah diberikan semua peradaban terpisah yang dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, Musk juga mencontohkan terkait sejarah jatuhnya Roma sementara umat Islam bangkit dengan ke-Khilafahan-nya sebagai contoh peradaban yang menghasilkan pelestarian pengetahuan dan kemajuan ilmiah. "Ketika Roma runtuh, Islam bangkit, Anda memiliki kekhalifahan yang baik sementara Roma buruk. Dan itu akhirnya menjadi sumber pelestarian pengetahuan dan banyak kemajuan ilmiah," katanya dikutip dari foxbussines.com. CEO Tesla ini berani mengatakan kata 'Khilafah' dihadapan ribuan undangan dari berbagai negara tersebut bahkan memuji kemajuan peradaban ketika khilafah tegak pada masa lalu. Dari sini kita sebagai muslim seharusnya malu, seorang Atheis saja memuji kemajuan peradaban Islam, kenapa malah ada dari segolongan kita justru enggan serta menghadang orang yang memperjuangannya, mempersekusi orang yang mendakwahkannya dan juga menolaknya, dengan alasan takut negaranya nanti berperang, terpecah belah atau alasan yang konyol lainnya, ini justru menampakkan kejumudan kita dan kelemahan kita, kalau kita tidak percaya diri dengan ajaran agama kita berarti memang perlu dibenahi iman kita, agar bisa kembali lagi kejalan yang lurus. www.pojokkota.com

Kritik Penanganan Pandemi Berbuah Somasi, ICW: “Kami Punya Hak Mengawasi Pemerintah Dalam Menangani Pandemi”


PKAD—Indonesia Corruption Watch (ICW) disomasi karena mengungkap ada dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muldoko, dalam pengadaan Ivermectin sebagai obat covid-19. 


Melalui koordintornya Adnan Topan Husodo, MA, disampaikan bahwa sebagai bagian dari masyarakat, ICW punya hak untuk mengawasi pemerintah dalam menangani pandemi. 


“Ivermectin itu belum pernah direview oleh BPOM. Apakah layak untuk didistribusikan dan dikonsumsi masyarakat”, tegasnya. 


Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah diskusi virtual bersama Pusat Kajian Analisis Data (PKAD), pada Senin (2/8/2021). Diskusi secara live melalui channel youtube PKAD dan zoom. ICW ikut bersuara karena melihat pemerintah tidak efektif dalam melakukan pencegahan sekaligus penanganan pandemi. Menurut Adnan bahkan cenderung berlarut-larut. Sementara di saat yang sama, anggaran yang digelontorkan untuk penanganan covid begitu luar biasa. 


“Para elit itu terkesan berjalan sendiri-sendiri. Jadinya tumpang tindih”, ungkapnya. 


ICW mengamati ada fenomena, beberapa pejabat publik di tingkat pusat berjalan tanpa koordinasi. Adnan menyontohkan kasus ivermectin. 


“Mengapa ada pejabat publik yang mengendorse secara langsung obat tersebut?. Kalau endorsemen untuk para influencer itu kan ada bayarannya ya. Lha ini pejabat publik mengendorse produk tertentu, ini ada apa?”, tanyanya.


Padahal yang berwenang menentukan obat atau makanan itu layak atau tidak, kan BPOM. Bukan pejabat publik. Apalagi di beberapa negara obat ini masih harus direview kembali dampaknya terhadap penanganan pandemi. ICW melihat Pak Muldoko sangat aktif dalam hal pengadaan obat ivermectin ini. Meskipun yang bersangkutan membantah, tapi bukti faktanya jelas ada. Beberapa kali di suatu tempat, Pak Muldoko membagikan invermectin itu. 


Adnan juga mengkritisi ajakan presiden yang meminta agar masyarakat begandengan tangan dalam menangangi pandemi. Menurut Adnan, justru selama ini masyarakat sudah bergerak dan bergandengan tangan, tanpa intruksi pemerintah. 


“Apalagi ketika fakta di lapangan pemerintahnya ngga jalan nih. Birokrasinya nggak jalan. Banyak kematian yang timbul akibat kelalaian pemerintah. Yang nggak jalan bareng itu justru pemerintah, para elitnya. Masing-masing seperti punya agenda. Nah itu yang kita ingatkan, langsung kepada publik lewat beberapa diskusi”, jelasnya panjang lebar.


ICW menyoroti bagaimana kelangkaan oksigen yang vital justru lambat ditangani. Padahal salah satu faktor tingginya kematian akibat covid adalah karena distribusi oksigen yang tidak lancar. “Bahkan dibeberapa rumah sakit banyak pasien meninggal gara-gara tidak ada suplay oksigen. Bukan karena nggak minum invermektin”, sesalnya.


Jadi dalam hal ini ICW mengkritisi tata kelola pemerintah dalam menangani pandemi. Adnan mengingatkan jangan sampai ada konflik kepentingan dalam menjalankan tugas sebagai pelayan rakyat. “Karena jika sudah ada konflik kepentingan, nanti ujung-ujungnya muncul korupsi dan lain-lain’, tutupnya.

Posting Komentar

0 Komentar