PKAD—Indonesia Corruption Watch (ICW) disomasi karena mengungkap ada dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muldoko, dalam pengadaan Ivermectin sebagai obat covid-19.
Melalui koordintornya Adnan Topan Husodo, MA, disampaikan bahwa sebagai bagian dari masyarakat, ICW punya hak untuk mengawasi pemerintah dalam menangani pandemi.
“Ivermectin itu belum pernah direview oleh BPOM. Apakah layak untuk didistribusikan dan dikonsumsi masyarakat”, tegasnya.
Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah diskusi virtual bersama Pusat Kajian Analisis Data (PKAD), pada Senin (2/8/2021). Diskusi secara live melalui channel youtube PKAD dan zoom. ICW ikut bersuara karena melihat pemerintah tidak efektif dalam melakukan pencegahan sekaligus penanganan pandemi. Menurut Adnan bahkan cenderung berlarut-larut. Sementara di saat yang sama, anggaran yang digelontorkan untuk penanganan covid begitu luar biasa.
“Para elit itu terkesan berjalan sendiri-sendiri. Jadinya tumpang tindih”, ungkapnya.
ICW mengamati ada fenomena, beberapa pejabat publik di tingkat pusat berjalan tanpa koordinasi. Adnan menyontohkan kasus ivermectin.
“Mengapa ada pejabat publik yang mengendorse secara langsung obat tersebut?. Kalau endorsemen untuk para influencer itu kan ada bayarannya ya. Lha ini pejabat publik mengendorse produk tertentu, ini ada apa?”, tanyanya.
Padahal yang berwenang menentukan obat atau makanan itu layak atau tidak, kan BPOM. Bukan pejabat publik. Apalagi di beberapa negara obat ini masih harus direview kembali dampaknya terhadap penanganan pandemi. ICW melihat Pak Muldoko sangat aktif dalam hal pengadaan obat ivermectin ini. Meskipun yang bersangkutan membantah, tapi bukti faktanya jelas ada. Beberapa kali di suatu tempat, Pak Muldoko membagikan invermectin itu.
Adnan juga mengkritisi ajakan presiden yang meminta agar masyarakat begandengan tangan dalam menangangi pandemi. Menurut Adnan, justru selama ini masyarakat sudah bergerak dan bergandengan tangan, tanpa intruksi pemerintah.
“Apalagi ketika fakta di lapangan pemerintahnya ngga jalan nih. Birokrasinya nggak jalan. Banyak kematian yang timbul akibat kelalaian pemerintah. Yang nggak jalan bareng itu justru pemerintah, para elitnya. Masing-masing seperti punya agenda. Nah itu yang kita ingatkan, langsung kepada publik lewat beberapa diskusi”, jelasnya panjang lebar.
ICW menyoroti bagaimana kelangkaan oksigen yang vital justru lambat ditangani. Padahal salah satu faktor tingginya kematian akibat covid adalah karena distribusi oksigen yang tidak lancar. “Bahkan dibeberapa rumah sakit banyak pasien meninggal gara-gara tidak ada suplay oksigen. Bukan karena nggak minum invermektin”, sesalnya.
Jadi dalam hal ini ICW mengkritisi tata kelola pemerintah dalam menangani pandemi. Adnan mengingatkan jangan sampai ada konflik kepentingan dalam menjalankan tugas sebagai pelayan rakyat. “Karena jika sudah ada konflik kepentingan, nanti ujung-ujungnya muncul korupsi dan lain-lain’, tutupnya.
0 Komentar