Home

Elon Musk membahas soal Khilafah dihadapan ribuan undangan dalam agenda yang besar, agenda yang gak main-main yakni konferensi pemimpin negara-negara pemerintahan dunia atau KTT Pemerintahan Dunia dengan tema "Membentuk Pemerintah-Pemerintah Masa Depan” yang diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab, pada 13 dan 14 Februari kemarin. Ia mengatakan bahwa “Jika Anda melihat naik turunnya peradaban sepanjang sejarah, peradaban telah bangkit dan jatuh, tetapi itu tidak berarti malapetaka umat manusia secara keseluruhan, karena mereka telah diberikan semua peradaban terpisah yang dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, Musk juga mencontohkan terkait sejarah jatuhnya Roma sementara umat Islam bangkit dengan ke-Khilafahan-nya sebagai contoh peradaban yang menghasilkan pelestarian pengetahuan dan kemajuan ilmiah. "Ketika Roma runtuh, Islam bangkit, Anda memiliki kekhalifahan yang baik sementara Roma buruk. Dan itu akhirnya menjadi sumber pelestarian pengetahuan dan banyak kemajuan ilmiah," katanya dikutip dari foxbussines.com. CEO Tesla ini berani mengatakan kata 'Khilafah' dihadapan ribuan undangan dari berbagai negara tersebut bahkan memuji kemajuan peradaban ketika khilafah tegak pada masa lalu. Dari sini kita sebagai muslim seharusnya malu, seorang Atheis saja memuji kemajuan peradaban Islam, kenapa malah ada dari segolongan kita justru enggan serta menghadang orang yang memperjuangannya, mempersekusi orang yang mendakwahkannya dan juga menolaknya, dengan alasan takut negaranya nanti berperang, terpecah belah atau alasan yang konyol lainnya, ini justru menampakkan kejumudan kita dan kelemahan kita, kalau kita tidak percaya diri dengan ajaran agama kita berarti memang perlu dibenahi iman kita, agar bisa kembali lagi kejalan yang lurus. www.pojokkota.com

Marwan Batubara: “Kebijakan Pindah Ibukota Negara adalah Kebijakan Manipulatif?”

 


Menanggapi kebijakan perpindahan Ibukota negara baru (IKN), Direktur IRESS Marwan Batubara M.Sc. menilai ini merupakan kebijakan yang syarat dengan manipulatif sekaligus juga sangat pro oligarki. 


"Mengapa dikatakan kebijakan yang manipulatif? Karena memang supaya terlihat biayanya rendah. Disebutkan bahwa pembangunan ibukota negara baru ini hanya akan didanai oleh APBN sekitar 90 trilyun atau 19,2%. Sisanya oleh swasta atau swasta dan pemerintah," ungkap Marwan di saluran YouTube PKAD Sabtu (30/10/21). 


Kemudian Marwan menyampaikan bahwa pemerintah hanya menyebutkan kalau dana untuk Ibukota negara baru itu hanya dari APBN, nah disitulah manipulasinya. Padahal jika ditelisik lebih lanjut, ada rekayasa rendahnya anggaran itu melalui skema yang dipakai.


"Sebenarnya yang sangat bermasalah dan manupulatif itu adalah melalui skema yang namanya kerjasama pemerintah dan badan usaha atau dikenal dengan KPBU. Ini jumlahnya sekitar 54,6% yang digunakan untuk membangun gedung eksekutif, legislatif, yudikatif dan infrastruktur yang lain yang menyangkut APBN dan sarana pendidikan, kesehatan, museum, lembaga kemasyarakatan dan sarana penunjang," tambah Marwan


Selain itu, menurut Marwan kebijakan IKN, tidak hanya manipulatif tapi juga adanya pelanggaran aturan terkait pasal 5 Perpres no. 38 tahun 2015 tentang KPBU : "Didalam pasal itu disebutkan bahwa sarana yang boleh dikerjasamakan dengan swasta adalah sarana ekonomi dan sosial, maka kantor-kantor pemerintahan seperti kantor eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak diperbolehkan. 


" Maka menjadi jelas ini merupakan pelanggaran tapi karena tujuannya untuk manipulasi publik supaya terlihat rendah, maka disebutkanlah bahwa ini dibangun oleh swasta dan kerjasama swasta dengan pemerintah melalui skema KPBU. Jadi itu pelanggaran pertama selain manipulatif juga ada pelanggaran aturan,"tutup Marwan


Dengan pembahasan yang disampaikan oleh Dr. Marwan, menjadi semakin jelas bahwa ada agenda kotor di balik kebijakan perpindahan Ibukota negara baru ini.[]

Posting Komentar

0 Komentar