Home

PKAD—Pemberitaan terkait latihan bersama (latma) TNI AD dengan Tentara Amerika Serikat viral di media. TNI AD pun menggelar konfrensi pers. Latihan ini merupakan latihan terbesar. Pusat Kajian dan Analisis Data mengdakan diskusi online via zoom dan youtube. Mengangkat tema “Latihan Bersama Garuda Shield Ke-15 Tentara Indonesia Dan Amerika Serikat, Implikasi Kedigdayaan Militerkah?”, Jumat (30/7/2021). Hadir sebagai narasumber Khairul Fahmi (Institute for Security and Strategic Studies), Marsekal Muda TNI (Purn) H. Amirullah Amin (Pengamat Militer), Dr H. Budi Mulyana, S.IP, M.Si (Dosen Hubungan Internasional). Khiarul Fahmi mengungkapkan “Jika ingin membandingkan kekuatan militer AS dengan Indonesia, maka akan terlalu ketinggian. Namun disisi lain, skala Asia Tenggara, Indonesia memiliki statistik kekuatan militer yang terbesar. Setelah Indonesia posisi kedua diisi Vietnam.” Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Marwan Batubara: “Kebijakan Pindah Ibukota Negara adalah Kebijakan Manipulatif?”

 


Menanggapi kebijakan perpindahan Ibukota negara baru (IKN), Direktur IRESS Marwan Batubara M.Sc. menilai ini merupakan kebijakan yang syarat dengan manipulatif sekaligus juga sangat pro oligarki. 


"Mengapa dikatakan kebijakan yang manipulatif? Karena memang supaya terlihat biayanya rendah. Disebutkan bahwa pembangunan ibukota negara baru ini hanya akan didanai oleh APBN sekitar 90 trilyun atau 19,2%. Sisanya oleh swasta atau swasta dan pemerintah," ungkap Marwan di saluran YouTube PKAD Sabtu (30/10/21). 


Kemudian Marwan menyampaikan bahwa pemerintah hanya menyebutkan kalau dana untuk Ibukota negara baru itu hanya dari APBN, nah disitulah manipulasinya. Padahal jika ditelisik lebih lanjut, ada rekayasa rendahnya anggaran itu melalui skema yang dipakai.


"Sebenarnya yang sangat bermasalah dan manupulatif itu adalah melalui skema yang namanya kerjasama pemerintah dan badan usaha atau dikenal dengan KPBU. Ini jumlahnya sekitar 54,6% yang digunakan untuk membangun gedung eksekutif, legislatif, yudikatif dan infrastruktur yang lain yang menyangkut APBN dan sarana pendidikan, kesehatan, museum, lembaga kemasyarakatan dan sarana penunjang," tambah Marwan


Selain itu, menurut Marwan kebijakan IKN, tidak hanya manipulatif tapi juga adanya pelanggaran aturan terkait pasal 5 Perpres no. 38 tahun 2015 tentang KPBU : "Didalam pasal itu disebutkan bahwa sarana yang boleh dikerjasamakan dengan swasta adalah sarana ekonomi dan sosial, maka kantor-kantor pemerintahan seperti kantor eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak diperbolehkan. 


" Maka menjadi jelas ini merupakan pelanggaran tapi karena tujuannya untuk manipulasi publik supaya terlihat rendah, maka disebutkanlah bahwa ini dibangun oleh swasta dan kerjasama swasta dengan pemerintah melalui skema KPBU. Jadi itu pelanggaran pertama selain manipulatif juga ada pelanggaran aturan,"tutup Marwan


Dengan pembahasan yang disampaikan oleh Dr. Marwan, menjadi semakin jelas bahwa ada agenda kotor di balik kebijakan perpindahan Ibukota negara baru ini.[]

Posting Komentar

0 Komentar