Menanggapi kebijakan perpindahan Ibukota negara baru (IKN), Direktur IRESS Marwan Batubara M.Sc. menilai ini merupakan kebijakan yang syarat dengan manipulatif sekaligus juga sangat pro oligarki.
"Mengapa dikatakan kebijakan yang manipulatif? Karena memang supaya terlihat biayanya rendah. Disebutkan bahwa pembangunan ibukota negara baru ini hanya akan didanai oleh APBN sekitar 90 trilyun atau 19,2%. Sisanya oleh swasta atau swasta dan pemerintah," ungkap Marwan di saluran YouTube PKAD Sabtu (30/10/21).
Kemudian Marwan menyampaikan bahwa pemerintah hanya menyebutkan kalau dana untuk Ibukota negara baru itu hanya dari APBN, nah disitulah manipulasinya. Padahal jika ditelisik lebih lanjut, ada rekayasa rendahnya anggaran itu melalui skema yang dipakai.
"Sebenarnya yang sangat bermasalah dan manupulatif itu adalah melalui skema yang namanya kerjasama pemerintah dan badan usaha atau dikenal dengan KPBU. Ini jumlahnya sekitar 54,6% yang digunakan untuk membangun gedung eksekutif, legislatif, yudikatif dan infrastruktur yang lain yang menyangkut APBN dan sarana pendidikan, kesehatan, museum, lembaga kemasyarakatan dan sarana penunjang," tambah Marwan
Selain itu, menurut Marwan kebijakan IKN, tidak hanya manipulatif tapi juga adanya pelanggaran aturan terkait pasal 5 Perpres no. 38 tahun 2015 tentang KPBU : "Didalam pasal itu disebutkan bahwa sarana yang boleh dikerjasamakan dengan swasta adalah sarana ekonomi dan sosial, maka kantor-kantor pemerintahan seperti kantor eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak diperbolehkan.
" Maka menjadi jelas ini merupakan pelanggaran tapi karena tujuannya untuk manipulasi publik supaya terlihat rendah, maka disebutkanlah bahwa ini dibangun oleh swasta dan kerjasama swasta dengan pemerintah melalui skema KPBU. Jadi itu pelanggaran pertama selain manipulatif juga ada pelanggaran aturan,"tutup Marwan
Dengan pembahasan yang disampaikan oleh Dr. Marwan, menjadi semakin jelas bahwa ada agenda kotor di balik kebijakan perpindahan Ibukota negara baru ini.[]
0 Komentar