PKAD—Pusat Kajian dan Analisis Data, Rabu (17/11/2021) dalam Insight # 102 mengupas masalah yang sangat krusial yakni " Ultimum Remidium UU HPP, Politik Ekonomi Pengusaha dan Oligarkikah?"Sangat menarik, Dr. Arif Nasim S.E, M.Si. AK. CA yang merupakan pakar ekonomi syari'ah membahas masalah ini dari akar masalah hingga solusi.
Beliau menyebutkan negara kita mau bangkrut dengan banyaknya hutang yang ditanggung dan pendapatan non pajak dari pengelolaan SDA yang kecil.
"Akar masalahnya adalah Sistem ekonomi kapitalis dan politik APBN kapitalis", tukas beliau.
Di dalam kapitalis APBN didasarkan kepada pengeluaran sehingga mendorong munculnya hutang karena pendapatan negara tidak mencukupi akhirnya memaksakan kebijakan ekonomi menyerahkan pengelolaan SDA kepada swasta.
Beliau menggambarkan, jika PNBP kecil dan hutang mendapatkan kritikan maka sumber pendapatan negara bertumpu kepada pajak.
“Sumber pandapatan dalam Islam ada dharibah ( pungutan wajib ). Dipungut dalam kondisi Baitulmal kosong dan adanya kebutuhan mendesak. Setelah gerakan sukarela dari orang kaya muslim tidak dipenuhi,”ungkapnya.
Tambahnya, “Pajak tetap sebagai kezaliman. Sama seperti upeti sistem penjajah dulu.”
Solusi pragmatis yakni tuntut perubahan UU Cipta Kerja dan UU HPP digugat agar dibatalkan dan dibuat regulasi pro rakyat. Ganti sistem memilih sistem ekonomi Islam dan politik APBN syari'ah sebagai solusi alternatif yang dapat mensolusi secara tuntas.
0 Komentar