Home

PKAD—Pemberitaan terkait latihan bersama (latma) TNI AD dengan Tentara Amerika Serikat viral di media. TNI AD pun menggelar konfrensi pers. Latihan ini merupakan latihan terbesar. Pusat Kajian dan Analisis Data mengdakan diskusi online via zoom dan youtube. Mengangkat tema “Latihan Bersama Garuda Shield Ke-15 Tentara Indonesia Dan Amerika Serikat, Implikasi Kedigdayaan Militerkah?”, Jumat (30/7/2021). Hadir sebagai narasumber Khairul Fahmi (Institute for Security and Strategic Studies), Marsekal Muda TNI (Purn) H. Amirullah Amin (Pengamat Militer), Dr H. Budi Mulyana, S.IP, M.Si (Dosen Hubungan Internasional). Khiarul Fahmi mengungkapkan “Jika ingin membandingkan kekuatan militer AS dengan Indonesia, maka akan terlalu ketinggian. Namun disisi lain, skala Asia Tenggara, Indonesia memiliki statistik kekuatan militer yang terbesar. Setelah Indonesia posisi kedua diisi Vietnam.” Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Dr Arim Nasim: Negara Bangkrut Karena APBN Dikelola Ekonomi Kapitalis


PKAD—Pusat Kajian dan Analisis Data, Rabu (17/11/2021) dalam Insight # 102 mengupas masalah yang sangat krusial yakni " Ultimum Remidium UU HPP, Politik Ekonomi Pengusaha dan Oligarkikah?"Sangat menarik, Dr. Arif Nasim S.E, M.Si. AK. CA yang merupakan pakar ekonomi syari'ah membahas masalah ini dari akar masalah hingga solusi.


Beliau menyebutkan negara kita mau bangkrut dengan banyaknya hutang yang ditanggung dan pendapatan non pajak dari pengelolaan SDA yang kecil. 


"Akar masalahnya adalah Sistem ekonomi kapitalis dan politik APBN kapitalis", tukas beliau. 


Di dalam kapitalis APBN didasarkan kepada pengeluaran sehingga mendorong munculnya hutang karena pendapatan negara tidak mencukupi akhirnya memaksakan kebijakan ekonomi menyerahkan pengelolaan SDA kepada swasta.


Beliau menggambarkan, jika PNBP kecil dan hutang mendapatkan kritikan maka sumber pendapatan negara bertumpu kepada pajak. 


“Sumber pandapatan dalam Islam ada dharibah ( pungutan wajib ). Dipungut dalam kondisi Baitulmal kosong dan adanya kebutuhan mendesak. Setelah gerakan sukarela dari orang kaya muslim tidak dipenuhi,”ungkapnya.


Tambahnya, “Pajak tetap sebagai kezaliman. Sama seperti upeti sistem penjajah dulu.”


Solusi pragmatis yakni tuntut perubahan UU Cipta Kerja dan UU HPP digugat agar dibatalkan dan dibuat regulasi pro rakyat. Ganti sistem memilih sistem ekonomi Islam dan politik APBN syari'ah sebagai solusi alternatif yang dapat mensolusi secara tuntas.

Posting Komentar

0 Komentar