Home

PKAD—Pemberitaan terkait latihan bersama (latma) TNI AD dengan Tentara Amerika Serikat viral di media. TNI AD pun menggelar konfrensi pers. Latihan ini merupakan latihan terbesar. Pusat Kajian dan Analisis Data mengdakan diskusi online via zoom dan youtube. Mengangkat tema “Latihan Bersama Garuda Shield Ke-15 Tentara Indonesia Dan Amerika Serikat, Implikasi Kedigdayaan Militerkah?”, Jumat (30/7/2021). Hadir sebagai narasumber Khairul Fahmi (Institute for Security and Strategic Studies), Marsekal Muda TNI (Purn) H. Amirullah Amin (Pengamat Militer), Dr H. Budi Mulyana, S.IP, M.Si (Dosen Hubungan Internasional). Khiarul Fahmi mengungkapkan “Jika ingin membandingkan kekuatan militer AS dengan Indonesia, maka akan terlalu ketinggian. Namun disisi lain, skala Asia Tenggara, Indonesia memiliki statistik kekuatan militer yang terbesar. Setelah Indonesia posisi kedua diisi Vietnam.” Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Ada Kepentingan Oligarki di Balik Pelarangan Minyak Curah


PKAD—"Sulit mengatakan bahwa kebijakan pelarangan minyak curah berpihak kepada masyarakat kecil. Pasalnya pengguna minyak curah adalah masyarakat menengah kebawah dan pelaku usaha kecil." Hal ini dikatakan, akademisi dan pengamat kebijakan publik, Dr. Erwin Permana, dalam live Insight#109, Pusat Kajian Dan Analisis Data (PKAD), Jum'at, ( 03/12/2021).


Dalam diskusi online yang bertajuk, Gerah Gegara Minyak Curah?, tersebut, Erwin menyebutkan, di Indonesia ada 65 juta UMKM yang mampu menyerap tenaga kerja 96 persen. Para pelaku usaha kecil ini sangat sensitif terhadap perbedaan harga meski kenaikan sedikit, akan sangat berpengaruh terkena beban tambahan. Pastinya para pedagang yang berjumlah besar tersebut akan menaikan harga yang bisa berdampak inflasi.


Lanjutnya, alasan pemerintah untuk menghilangkan minyak curah yakni menjaga harga ditingkat konsumen agar tetap stabil tidak terpengaruh harga CPO dunia dan menjaga kwalitas minyak, dinilai Erwin, sangat tidak masuk akal."


Karena Indonesia penghasil CPO terbesar dunia, 17,35 juta ton pertahun, bahkan tahun lalu mencapai 51 juta ton. Seharusnya Indonesia menjadi penentu harga CPO dunia bukan dikendalikan.


Ironisnya Indonesia malah Impor CPO lebih dari 25 persen. Sementara hasil CPO malah di ekspor. Ini jelas ada permainan korporasi untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya," ungkap, Dr Erwin.


"Penghilangan minyak curah ini adalah demi kepentingan oligarki, kepentingan para korporasi besar yang menyetir kekuasaan" 


Menurut Dr. Erwin, Pemerintah harus menutup keran ekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negri. Soal kwalitas minyak, tidak dilihat dari kemasan, melainkan pemerintah harus melakukan pengawasan ditingkat produksi.


Lebih jauh lagi, Erwin katakan, ini seharusnya bagian kepengurusan negara kepada rakyatnya, negara melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha agar kwalitas tetap terjaga, juga kwantitas, jangan sampai terjadi kelangkaan barang


"Persoalan ini hanya salah satu cabang persoalan. Pokok persoalannya adalah liberalisasi yang merupakan implementasi sistem kapitalisme"


Harga minyak murah berkualitas meski tidak sampai gratis, hanya ada jika negara memiliki sifat kepengurusan terhadap rakyat. Dan ini hanya ada dalam bentuk negara yang menerapkan Islam secara totalitas," Pungkasnya. [ ]

Posting Komentar

0 Komentar