PKAD—"Rencana pemerintah menghapus jenis bahan bakar minyak ( BBM) unsur Pertalite, esensinya adalah menaikan harga." Hal ini diungkapkan, Dr. Arim Nasim, SE, MS.i, AK, saat sesi pembuka diskusi, Live YouTube Channel, Insight # 119, Pusat Kajian dan Analisis Data, Senin (28/12/2021)
"Harga bahan bakar jenis Pertalite saat ini dijual dengan harga Rp 7.600, . Saat penghapusan Pertalite, semuanya akan dialihkan ke Pertamax yang harganya Rp 10.000, "
Alasan pemerintah menghapus Pertalite adalah untuk mewujudkan BBM yang ramah lingkungan. Ekonom Syariah yang memiliki sederet gelar tersebut, tidak percaya dengan alasan ini. Ketidak percayaannya disebabkan karena kebijakan tersebut kontradiktif dengan kebijakan pemerintah yang lainnya, salah satu contohnya undang-undang Omnibus Law, yang sama sekali undang undang ini tidak memperhatikan aspek lingkungan.
"Ini hanya kamuflase," cetusnya
Lebih jauh lagi, akar masalahnya ada pada pengelolaan sumber daya alam. Sistem kapitalis dengan prinsip liberalisasi dan swastanisasi, menyerahkan pengelolaan sumber daya alam kepada swasta. Saat ini pengelolaan BBM di sektor hulu 80 persen dikuasai swasta, sementara Pertamina hanya 17 persen saja. " Dengan penguasaan tersebut nantinya pihak swasta menjadi penentu harga," yang pastinya rakyat akan mendapatkan harga BBM yang mahal," sambungnya
Menurutnya, ada dua hal penyebab dihapusnya Pertalite. Pertama, pemerintah ingin mendapatkan untung lebih besar dari rakyat dan yang ke dua, ada upaya penguasaan swasta sampai ke sektor hilir. Liberalisasi sektor hilir memang sudah lama dilakukan penguasa dengan diijinkannya SPBU asing, namun di pasaran masih ada BBM jenis Pertalite yang membuat SPBU asing sepi. Dengan dihilangkannya Pertalite, maka nantinya harga jual BBM Pertamina tidak akan selisih jauh dengan harga jual BBM di SPBU asing. Bahkan, Ia menduga pihak swasta telah menekan pemerintah dalam kebijakan ini," imbuhnya
" Solusi terhadap permasalahan ini harus menyentuh akar masalah. Akar masalahnya adalah sistem kapitalis. Oleh karena itu campakan ekonomi kapitalis. Kita harus gunakan sistem ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam kekayaan alam wajib dikelola negara untuk kepentingan rakyat. Kekayaan alam merupakan kepemilikan umum yang haram dimiliki swasta"
Bukan hanya itu, kalau kita menggunakan standar Islam maka termasuk kezaliman yang dilakukan penguasa terhadap rakyat saat menaikan harga BBM dan menyerahkan kepemilikan umum kepada swasta. Negara seharusnya melayani bukan menjual," tegasnya
Ekonom Syariah itu mengajak kepada rekan-rekan intelektual, buruh dan semua masyarakat untuk menolak dihapusnya Pertalite. Kezaliman tidak boleh dibiarkan. Akar masalah yang dihadapi menyebabkan kekayaan alam hanya dinikmati para kapitalis asing dan aseng. Oleh karena itu mari kita kembali ke ekonomi Islam dan ekonomi Islam membutuhkan sistem politik Islam. Sistem politik Islam adalah sistem yang menerapkan syariat Islam secara kafah. Yang pernah diterapkan selama berabad-abad dan terbukti menjadi rahmatan lil 'alamin," pungkasnya []
0 Komentar