Home

PKAD—Pemberitaan terkait latihan bersama (latma) TNI AD dengan Tentara Amerika Serikat viral di media. TNI AD pun menggelar konfrensi pers. Latihan ini merupakan latihan terbesar. Pusat Kajian dan Analisis Data mengdakan diskusi online via zoom dan youtube. Mengangkat tema “Latihan Bersama Garuda Shield Ke-15 Tentara Indonesia Dan Amerika Serikat, Implikasi Kedigdayaan Militerkah?”, Jumat (30/7/2021). Hadir sebagai narasumber Khairul Fahmi (Institute for Security and Strategic Studies), Marsekal Muda TNI (Purn) H. Amirullah Amin (Pengamat Militer), Dr H. Budi Mulyana, S.IP, M.Si (Dosen Hubungan Internasional). Khiarul Fahmi mengungkapkan “Jika ingin membandingkan kekuatan militer AS dengan Indonesia, maka akan terlalu ketinggian. Namun disisi lain, skala Asia Tenggara, Indonesia memiliki statistik kekuatan militer yang terbesar. Setelah Indonesia posisi kedua diisi Vietnam.” Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Covernya Saja, Esensi Kedaulatannya Belum: Argumen Lingkar Studi Ekonomi Ideologis


PKAD-Arif Firmansyah, SE., MM sebagai salah satu narasumber dalam [LIVE] Insight #137 Pusat Kajian Dan Analisis Data bertajuk "Borong Jet Tempur, Siapa Mau digempur Jendral?". Beliau juga bagian dari Lingkar Studi Ekonomi Ideologis menyatakan kekhawatirannya akan tujuan pembelian jet tempur ini disamping kondisi ekonomi nasional yang belum berdaulat penuh dari pinjaman dari negara lain. (Senin, 14/2/2022)


"Memang ini isu nasional berkaitan dengan sistem politik ekonomi dan sistem lainnya. Saya khawatir ini hanya covernya bukan esensinya. Kita tahu bahwa menjaga pertahanan dan keamanan nasional itu penting. Namun, kedaulatan negara jauh lebih penting untuk saat ini," tutur Arif Firmansyah SE., MM.


Lanjut, beliau juga menambahkan argumennya seputar anggaran yang seharusnya terbuka kepada masyarakat. Jadi, meski untuk kepentingan menjaga pertahanan dan keamanan nasional, masyarakat juga berhak mengetahuinya. Ketika anggaran masih bergantung dengan pinjaman dari luar negeri. Artinya, pinjaman tersebut akan mengkhawatirkan bagi nasib negeri ini dengan beragam clausul didalam perjanjian pinjaman luar negeri.


"Ekonomi saja kita masih menganggarkan pinjaman dari luar negeri. Dari sisi ekonomi ini saja menunjukkan kita belum berdaulat penuh. Hal ini menjadikan negeri ini terikat dengan negara pemberi pinjaman," ungkap Arif Firmansyah.


Karenanya dengan beragam isu publik yang ada di negeri ini, menurut Arif Firmansyah tugas publik juga penting dilakukan memantau kinerja pemerintah. 


"Tugas saya dan kita semua adalah memantau kinerja pemerintah. Seberapa mereka bekerja untuk negara ini," pungkasnya.[]

Posting Komentar

0 Komentar