Home

PKAD—Pemberitaan terkait latihan bersama (latma) TNI AD dengan Tentara Amerika Serikat viral di media. TNI AD pun menggelar konfrensi pers. Latihan ini merupakan latihan terbesar. Pusat Kajian dan Analisis Data mengdakan diskusi online via zoom dan youtube. Mengangkat tema “Latihan Bersama Garuda Shield Ke-15 Tentara Indonesia Dan Amerika Serikat, Implikasi Kedigdayaan Militerkah?”, Jumat (30/7/2021). Hadir sebagai narasumber Khairul Fahmi (Institute for Security and Strategic Studies), Marsekal Muda TNI (Purn) H. Amirullah Amin (Pengamat Militer), Dr H. Budi Mulyana, S.IP, M.Si (Dosen Hubungan Internasional). Khiarul Fahmi mengungkapkan “Jika ingin membandingkan kekuatan militer AS dengan Indonesia, maka akan terlalu ketinggian. Namun disisi lain, skala Asia Tenggara, Indonesia memiliki statistik kekuatan militer yang terbesar. Setelah Indonesia posisi kedua diisi Vietnam.” Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Drs. Wahyudi Al-Maroky,M.si. : “Berkelindan Kepentingan Politik, Ekonomi, dan Sosial Dibalik Wacana Penundaan Pemilu”



PKAD—Mencermati wacana penundaan pemilu tahun 2024, Drs.Wahyudi Al-Maroky menyampaikan, ini merupakan keniscayaan dari sistem demokrasi karena sistem ini memberikan kewenangan pada manusia untuk membuat aturan. 


"Sistem demokrasi meniscayakan diberikan kewenangan pada manusia untuk mengatur dirinya sendiri baik itu dikeluarkan oleh rakyat ataupun sekelompok elite politik"paparnya dalam dalam Insight Ke-144 Pusat Kajian dan Analisa Data (PKAD) : Tunda Pemilu dan 3 Periode Lanjutkan Pak Dhe? (Rabu, 2/02/22) di YouTube Pusat Kajian dan Analisa Data. 


Kemudian ia melanjutkan bahwa pada faktanya demokrasi itu yang membuat aturan dan kebijakan bukanlah rakyat tapi segelintir elit yang disebut sebagai kelompok oligarki. 


"Oligarki ini terbentuk dari proses pesta demokrasi. jadi dalam proses pesta demokrasi itu siapapun politisi yang ingin mengikuti kontestasi pemilu dan mendapatkan jabatan publik, dia harus memiliki biaya yang besar. Nah, dari sinilah bertemunya para oligarki dengan para politisi,"ujarnya. 


Lalu, ia melanjutkan karena adanya kepentingan yang sama antara para politisi yang menginginkan jabatan publik dan para investor politik yang menginginkan bisnisnya berkembang maka mereka bertemu pada saat terjadi pesta demokrasi ini. 


"Dari sinilah kemudian terjadi kelompok yang saling bekerjasama untuk meraih kursi kekuasaan, sehingga ketika orang-orang itu sudah duduk di kursi kekuasaan maka mereka akan membuat kebijakan yang menguntungkan mereka yaitu, pertama, akan menguntungkan para politisi itu sendiri. Kedua, akan menguntungkan para investor yang mendukungnya,"jelasnya. 


Maka menurutnya, kedua kelompok ini akan terus mempertahankan kekuasaannya. Para politisi akan berusaha untuk mencapai puncak jabatan tertinggi sebagai presiden dan para investor ingin terus mengembangkan bisnisnya agar semakin besar keuntungan yang diperoleh. 


"Ketika seorang politisi sudah mencapai puncak kekuasaannya yaitu menjadi seorang presiden maka tidak bisa memperbesar lagi minimal diperpanjang, nah, upaya untuk memperpanjang masa jabatan ini perlu adanya dukungan dari para oligarki,"ujarnya. 


Oleh karena itu menurutnya, isu atau dorongan para politisi untuk menunda pemilu ini adalah sesuai dengan teori politik yang ingin memperpanjang kekuasaan karena kalau mau memperbesar lagi sudah tidak mungkin. 


"Disinilah terdapat benefit politik, ekonomi dan sosial sehingga sangat mungkin para politisi itu akan mengambil kebijakan yang sesuai dengan kepentingan mereka. Inilah korelasinya dengan penundaan pemilu,"tutupnya.[]

Posting Komentar

0 Komentar