Keselamatan Transportasi Nyaman dan Aman Masih Menjadi Impian

oleh : Esnaini Sholikhah,S.Pd

(Penulis dan Pengamat Kebijakan Publik)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2019 hingga 2021, Indonesia mengalami peningkatan kecelakaan lalu lintas dan menyentuh angka 103.645 kejadian pada tahun 2021. Indonesia termasuk negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang memiliki tingkat kematian tergolong tinggi akibat kecelakaan berkendara di jalan. Melalui acara “Road Traffic Safety Summer School 2023,” yang berkolaborasi dengan Erasmus + Programme of The European Union, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) bersama beberapa perguruan tinggi di Indonesia dan Portugal melakukan diskusi mengenai keselamatan berlalu lintas. Bahkan Indonesia termasuk negara ASEAN yang memiliki tingkat kematian tinggi akibat kecelakaan berkendara di jalan. (cakrawala.co, 1/9/2023)

Prof. Ir. Siti Markhamah, M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN.Eng, selaku Erasmus + Project Team Leader Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam pemaparan materinya pada Senin (28/8) di ruang Amphitheatre Gedung Pascasarjana UMY menyebutkan, bahwa berdasarkan data Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri), kecelakan lalu lintas di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. “Indonesia dengan populasinya yang banyak, menambah angka kecelakaan lalu lintas tiap tahunnya. Sepeda motor adalah kendaraan yang paling banyak mengalami kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun berdasarkan data Korlantas Polri,” ungkap Siti.

Beberapa faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang sering diungkapkan adalah rendahnya ketaatan pengendara (human error), kelayakan kendaraan (uji KIR), over load (jumlah penumpang tidak sesuai dengan manisfestasi), kondisi jalan/infrastruktur yang tidak layak atau dana yang kurang untuk memperbaiki fasilitas transportasi, sehingga transportasi yang rusak masih digunakan.

Namun, apabila ditelusuri lebih dalam, penyebab yang diungkapkan tersebut hanyalah merupakan akibat. Adapun akar masalah sebenarnya adalah penerapan tata kelola transportasi yang berlandaskan pada sistem kapitalisme sekularisme. Sistem sekuler kapitalisme yang berlandaskan asas kemanfaatan, menjadikan negara tidak memiliki visi melayani (riayah) karena seluruh pengelolaannya akan diserahkan kepada pihak swasta. Alhasil, negara yang berlandaskan sistem ini tidak akan mencari solusi tuntas atas masalah keselamatan transportasi laut yang telah banyak menelan korban jiwa manusia. 

Pada konsep good governance yang dilahirkan dari sistem ini, menghendaki negara melepaskan tanggung jawabnya melayani publik, khsusnya memberikan jaminan keselamatan transportasi kepada publik. Konsep ini menghendaki negara hanya sebagai regulator pelayan korporasi, bukan melayani publik. Tata kelola transportasi yang diserahkan kepada swasta, jelas bertujuan untuk meraih keuntungan materi semata. Bagi pihak swasta, yang penting mereka untung walau harus mengorbankan publik, entah dengan memperbanyak jumlah penumpang melebihi kapasitas standar, ataupun membiarkan moda transportasi tidak dirawat, yang penting bisa jalan, dan bahkan untuk navigasi pun tidak menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Dan masalah keselamatan penumpang bukanlah prioritas utama bagi korporasi, yang penting korporasi bisa meraih keuntungan yang besar dari penumpang. Jadi, tidak heran jika kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena faktor faktor yang seharusnya perlu mendapatkan perhatian lebih agar keselamatan penumpang lebih terjamin. 

Berbeda dengan sistem Islam. Negara dengan aturan Islam (Khilafah) memiliki kewenangan penuh dan bertanggung jawab langsung untuk memenuhi hajat publik, khususnya pemenuhan hajat transportasi publik. Visi riayah yang dimiliki Khilafah akan menjamin terealisasinya keselamatan transportasi publik. Dengan visi riayah ini, negara akan melakukan tata kelola transportasi umum dan tidak menyerahkan tanggung jawab ini kepada swasta. Apapun alasannya, Negara tidak dibenarkan berperan sebagai regulator yang hanya melayani operator. Rasulullah SAW. bersabda, “Penguasa adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus.” (HR Bukhari).

Khilafah sebagai penanggung jawab rakyatnya akan menjamin keselamatan transportasi publik dengan menyediakan moda transportasi umum yang memadai dan menggunakan teknologi yang tercanggih. Pun jumlah moda transportasi umum akan tersedia sesuai kebutuhan masyarakat sehingga jumlah penumpang bisa sesuai kapasitas. Khilafah dengan kecanggihan teknologinya juga akan memberikan berbagai informasi mengenai keadaan bahaya sehingga Negara dapat menentukan mau melakukan atau menunda perjalanan untuk mencegah terjadinya dharar (kesulitan, penderitaan, kesengsaraan, dan hilang nyawa). Rasulullah saw. bersabda, “Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh dibahayakan.” (HR Ibnu Majah dan Ahmad).

Untuk pembiayaan transportasi publik dan infrastuktur negara Khilafah menggunakan anggaran yang bersifat mutlak, yaitu ada atau tidak kas negara jika diperuntukkan untuk pembiayaan transportasi publik dan infrastruktur maka wajib diadakan oleh negara, salah satu sumbernya berasal dari baitul mal. Baitul mal Khilafah berasal dari pengelolaan sumber daya alam yang dikelola oleh negara sendiri, sehingga dalam hal ini Negara mempunyai kemampuan finansial yang memadai untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab pentingnya melayani publik. Kebijakan Khilafah pun juga bersifat independen, yaitu tidak bergantung pada pihak asing atau swasta. 

Oleh karenanya, jika tata kelola transportasi umum negeri ini mengadopsi sebagaimana tata kelola sistem Khilafah, maka terwujudnya jaminan keselamatan transportasi umum bukanlah ilusi, melainkan menjadi solusi atas berbagai permasalahan keselamatan transportasi. Karena Islam sangat mengutamakan keselamatan nyawa rakyatnya, dengan memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat, baik dari sisi penyediaan moda transportasi umum yang nyaman dan aman, kondisi jalan yang mulus dan terawat, serta memberikan informasi penyadaran ketaatan berlalu lintas dengan intensif dan amanah. Dengan demikian, kecelakaan lalu lintas dijalan akan berhenti, sekaligus keamanan berlalu lintas dapat terwujud. Wallahu a’lam bisshowab.