Oleh: Esnaini Sholikhah, S.Pd
(Penulis dan Pengamat Kebijakan Sosial)
Memasuki tahun 2024, ketidakpastian ekonomi masih melanda dunia. Berbagai krisis, seperti perang yang masih berkecamuk dan dampak perubahan iklim, diprediksi akan membuat sejumlah negara terjerembab dalam resesi. Resume Builder, sebuah perusahaan survei, bahkan memperkirakan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akan melanda pada tahun 2024. Hasil survei melibatkan lebih dari 900 perusahaan, di mana hampir 4 dari 10 perusahaan menyatakan kesiapan untuk melakukan PHK pada tahun yang sama. Kondisi ini menciptakan kekhawatiran akan memunculkan resesi, dengan lebih dari separuh perusahaan merencanakan pembekuan perekrutan pada tahun 2024. Ketika ditanya mengenai alasan melakukan PHK, separuh perusahaan tersebut menyebut antisipasi resesi sebagai faktor utama. Lebih lanjut, 4 dari 10 perusahaan menyatakan niatnya untuk menggantikan pekerja dengan kecerdasan buatan (AI). (CNBC, 29/12/2023)
Dampak PHK tidak hanya terasa di sektor swasta, tetapi juga merambah ke BUMN. Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, mengumumkan pembubaran tujuh perusahaan pelat merah karena perkembangan bisnis yang tak memuaskan, kurang fleksibel, dan tidak dapat dipertahankan dari segi bisnis dan keuangan. Keputusan ini diambil untuk menyelaraskan dengan program "bersih-bersih" dan transformasi BUMN yang dilaksanakan oleh Menteri BUMN Erick Thohir sejak menjabat. Tujuh BUMN yang dibubarkan antara lain, PT Istaka Karya (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Industri Gelas (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), dan PT Industri Sandang Nusantara (Persero). Adapun PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero) masih dalam proses penandatanganan PP Pembubaran. (VOAIndonesia, 29/12/2023)
PHK menciptakan efek berantai, terutama dalam peningkatan jumlah pengangguran akibat banyaknya perusahaan yang melakukan PHK. Tingginya tingkat pengangguran dapat mengancam tatanan sosial dengan potensi peningkatan tingkat kemiskinan dan kriminalitas. Selain itu, perusahaan juga menghadapi dampak negatif berupa penurunan daya beli masyarakat, yang menyebabkan pendapatan perusahaan menurun dan akhirnya beberapa perusahaan terpaksa gulung tikar. Di sisi lain, negara juga terpengaruh karena harus mengalokasikan anggaran untuk menangani berbagai masalah yang timbul akibat tingginya tingkat pengangguran. Penerimaan negara dari pajak juga menurun karena objek pajaknya mengalami penurunan kinerja, menggoyangkan stabilitas perekonomian nasional.
Masalah lain yang muncul adalah inflasi, suatu kondisi kenaikan terus-menerus harga barang dan jasa. Inflasi menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, yang berdampak pada pendapatan perusahaan. Dalam konteks ekonomi kapitalis, dua masalah kronis yang sering muncul adalah inflasi dan resesi. Menyelesaikan masalah inflasi dapat memicu resesi, dan sebaliknya. Sistem ekonomi kapitalis, terutama yang berbasis pada mata uang kertas tidak dijamin (fiat money), dapat menyebabkan krisis yang berkepanjangan. Bank Sentral AS, misalnya, dengan mudah memproduksi dolar untuk menyelamatkan ekonominya, tetapi hal ini berpotensi membuat mata uang bergantung pada dolar, seperti rupiah, menjadi tidak stabil. Perubahan suku bunga oleh AS dan negara-negara besar dapat memicu resesi atau inflasi, yang pada akhirnya berdampak besar pada nasib para pekerja. Oleh karena itu, krisis sulit diatasi selama dunia masih mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme dengan mata uang kertas yang tidak dijamin.
Sistem ekonomi Islam, sebaliknya, telah terbukti mampu memimpin dunia tanpa krisis keuangan berkepanjangan. Islam mengandalkan sektor riil dan menggunakan mata uang emas, yang lebih stabil dan jarang mengalami krisis. Keunggulan sistem mata uang emas terletak pada nilai intrinsik dan nominal yang sama, mencegah manipulasi pemerintah yang dapat menyebabkan inflasi. Sistem ini juga memiliki kurs yang stabil antarnegara, mengurangi masalah perdagangan internasional. Selain itu, emas dan perak yang digunakan dalam sistem ini tidak berpindah ke negara lain dan menjaga kekayaan setiap negara. Dalam konteks Khilafah (sistem Islam), beberapa kebijakan dapat diterapkan, seperti menghentikan percetakan mata uang kertas, kembali menggunakan mata uang emas dan perak, menghilangkan kendala pajak atau cukai terkait emas, dan meliberalisasi impor dan ekspor emas. Hal ini akan membawa pada kestabilan perekonomian.
Sayangnya, konsep Khilafah sering kali disalahpahami, membuat kebijakan ini sulit dilaksanakan. Padahal, perekonomian dunia kemungkinan besar akan terus mengalami krisis selama sistem kapitalisme masih mendominasi, karena hanya Islam yang memiliki sistem ekonomi yang kuat dan anti-krisis. Paradigma negara yang menjaga kepentingan rakyatnya akan memastikan keberlanjutan sistem jaminan sosial. Negara akan bertanggung jawab atas kebutuhan dasar masyarakat, kesejahteraan mereka, dan perlindungan terhadap pekerja tanpa memberlakukan beban pajak yang berlebihan. Oleh karena itu, dunia perlu mem
pertimbangkan penerapan syariat Islam secara menyeluruh agar kesejahteraan umat dapat terjaga, karena Islam menjamin kesejahteraan rakyat melalui berbagai mekanisme dalam kerangka sistem ekonomi Islam, termasuk menyediakan lapangan kerja dan mengantisipasi kemajuan teknologi untuk menjaga ketersediaan lapangan kerja bagi rakyat. Wallahu a’lam bisshowab.
0 Komentar