(Oleh: Rey Fitriyani, AmdKL)
Aktivis dan Pemerhati Sosial
Gejolak ekonomi global dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berdampak langsung pada produsen tempe di berbagai daerah di Indonesia. Di tengah makin meroketnya harga kedelai bahan baku pembuatan tempe, para perajin tempe kini terpaksa memperkecil ukuran tempe produksi mereka. Faris (32), yang merupakan salah satu perajin tempe di Kompleks Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Kopti) Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Mengungkapkan bahwa, langkah itu dilakukan agar dirinya tidak perlu menaikkan harga jual yang dapat membuat pelanggannya berkurang. "Makanya harus ada strategi kayak tadi tuh, dikurangin ukurannya supaya jadi lebih terjangkau. Biasanya ukuran 35x12 sentimeter gitu misalnya, ini jadi 30x10 sentimeter lah paling," ujar Faris saat ditemui Kompas.com di lokasi, Jumat (22/5/2026).
Bagi Faris, harga kedelai akan terus merangkak naik karena bahan baku yang digunakan oleh para perajin adalah bahan impor dari luar negeri. Situasi ini menjadikan kenaikan nilai tukar dolar dan biaya impor semakin tinggi, akibatnya kondisi para pedagang semakin menjerit. Tingginya harga kedelai impor ini turut dikonfirmasi oleh Riyanto, salah satu distributor dan pedagang kedelai di sentra Kopti Semanan. Menurut dia, kenaikan ini dipicu oleh efek domino dari ketegangan geopolitik global. Di sisi lain, beban perajin ternyata tidak berhenti pada kedelai saja, tetapi juga plastik yang biasanya digunakan untuk membungkus selama proses produksi hingga distribusi. Faris mencatat kenaikan harga plastik kemasan kini naik hingga 50 persen selama satu bulan terakhir.
Strategi serupa juga dilakukan oleh perajin tempe di Kota Malang, Jawa Timur, akibat naiknya harga kedelai impor dan plastik. Taryono (60), salah satu perajin tempe di Kampung Sanan, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Rabu (20/5/2026), menuturkan, saat ini harga kedelai impor dari Amerika tembus Rp 10.500 per kilogram (kg). Harga sebelumnya masih dalam kisaran Rp 9.000 per kg. Adapun harga plastik yang semula Rp 35.000 per kemasan juga naik menjadi Rp 51.000. Sehingga, ia membutuhkan sekitar 450 kg kedelai untuk membuat tempe dalam sehari. Tempe hasil produksinya banyak dijual kembali oleh pedagang (reseller) yang datang dan sebagian lainnya (20 persen) untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis. (Kompas.id, 20/05/2026)
Pelemahan rupiah dan mahalnya kedelai impor menunjukkan rapuhnya sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan di Indonesia. Ketergantungan impor kedelai yang dilakukan oleh pemerintah mencerminkan lemahnya kemandirian pangan dan ekonomi negara. Harga kedelai yang terus merangkak naik, karena bahan baku yang digunakan berasal impor dari luar negeri. Akibatnya daya beli masyarakat menurun drastis sehingga mereka mengurangi ukuran produksi tempe. Perbedaan harga kedelai impor dan lokal juga memperngaruhi produksi tempe. Dari segi kualitas, kedelai impor lebih bagus, sehingga perajin kedelai lokal selalu banting tulang untuk menghasilkan kedelai berkualitas bagus, yang otomatis kalah dengan kualitas impor. Kebijakan impor menjadi bukti lemahnya kedaulatan pangan negeri ini. Kondisi ini membuktikan bahwa kebijakan impor berpengaruh pada kedaulatan pangan negeri Indonesia.
Inilah buah dari sistem ekonomi kapitalisme yang hanya memikirkan keuntungan dan akses pasar global. Dengan dalih kerja sama negara-negara adidaya seperti Amerika, kerjasama ini mengikat negara berkembang seperti Indonesia untuk terjebak dalam ketergantungan pada perjanjian yang mereka buat, padahal sejatinya negara adidaya tersebut sedang mengamankan kepentingan mereka sendiri, sambil memastikan negara lain mengikuti arahan mereka. Akibatnya, keberlangsungan usaha rakyat semakin terpuruk, sehingga keuntungan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi, bukannya bertambah, justru akan habis untuk menutupi modal yang harganya semakin tinggi. Sistem kapitalisme juga menempatkan kepentingan para kapitalis (pemilik modal) sebagai orientasinya. Ini karena sistem kapitalisme adalah sistem yang berlandaskan asas manfaat, yaitu hanya mencari keuntungan semata dan menjadi alat imperiealisme baru terhadap negara lain.
Berbeda jika Indonesia menerapkan sistem pemerintahan Islam (Khiafah). Dalam Islam pengaturannya tidak hanya terfokus pada satu masalah, tetapi secara menyeluruh. Sistem Islam memiliki mekanisme kedaulatan sumber daya oleh negara demi kemaslahatan umat. Sedangkan dalam urusan politik ekonomi Islam, negara akan berfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok tiap individu, termasuk melindungi perajin kecil dari tekanan ekonomi. Negara juga akan memenuhi kebutuhan pangan rakyat sebagai tanggung jawabnya dihadapan Allah SWT, yaitu sebagai raa’in (penjaga dan pelindung umat). Dalam hal bertransaksi, Khilafah akan menggunakan mata uang emas dan perak, sehingga nilai uang lebih stabil dan tidak mudah dipermainkan spekulan. Lalu Khilafah akan menghidupkan lahan pertanian dan membangun produksi kedelai mandiri sehingga tidak bergantung pada impor. Alhasil kedaulatan pangan yang hakiki akan terwujud dalam sistem politik ekonomi Islam.
Demikianlah, cara Khilafah mencegah ketergantungan impor dari negara luar, karena negara memaksimalkan lahan pertanian melalui kebijakannya, kemudian memberikan modal kepada perajin tempe maupun kedelai tanpa jeratan riba, dan menolak kompromi dagang yang merugikan rakyat. Inilah kedaulatan pangan yang diterapkan oleh sistem Islam, alhasil negara akan mandiri serta tidak memberikan celah sedikit pun bagi negara lain untuk mendikte urusan dalam negerinya. Wallahualam
0 Komentar