Pasien BPJS Jadi Korban Perundungan

Perundungan Pasien BPJS: Ketika Sistem Kesehatan Kehilangan Empati

Oleh: 

Rina Rachmi

Aktivis Dakwah

Viralnya unggahan seorang pasien BPJS Kesehatan bernama Yurizal di Threads kembali membuka persoalan pelayanan kesehatan di negeri ini. Ia mengeluhkan harus menunggu sekitar delapan jam untuk mendapatkan ruang rawat inap. Persoalan tidak berhenti pada lamanya waktu menunggu. Yang lebih memprihatinkan adalah munculnya berbagai komentar di media sosial yang mencibir dan menyudutkan pasien, termasuk komentar dari sejumlah akun yang diduga milik dokter atau tenaga kesehatan.

Jika benar komentar tersebut berasal dari tenaga kesehatan, tentu hal ini sangat disayangkan. Seorang pasien datang ke rumah sakit bukan untuk mencari masalah. Ia datang karena membutuhkan pertolongan. Dalam kondisi sakit dan cemas, yang dibutuhkan adalah pelayanan dan empati, bukan ejekan atau perundungan. Keterbatasan kamar di rumah sakit memang dapat terjadi. Apalagi jika rumah sakit tersebut  adalah sebagai rumah sakit rujukan nasional yang juga memiliki kapasitas terbatas. Namun, keterbatasan fasilitas tidak seharusnya membuat pasien kehilangan hak untuk diperlakukan dengan baik dan manusiawi.

Situasi dan kondisi ini menunjukkan dua masalah sekaligus,  terkait perilaku manusia dan sistem kesehatan.

Dari sisi individu, sikap mencibir atau merundung pasien menunjukkan hilangnya empati. Dalam perspektif Islam, kepribadian manusia tidak hanya dibentuk oleh pengetahuan, tetapi juga oleh pola pikir dan pola sikap yang sesuai dengan Islam. Seorang tenaga kesehatan semestinya memahami bahwa melayani orang sakit adalah amanah dan perbuatan yang bernilai ibadah. Jika pendidikan hanya mengejar kemampuan akademik dan profesional, tetapi tidak membentuk kepribadian Islam, maka lahirlah orang yang mungkin cerdas secara keilmuan tetapi lemah dalam akhlak dan kepedulian.

Namun, kita juga tidak boleh berhenti pada kesalahan individu. Ketika pasien harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan pelayanan, kita perlu bertanya, mengapa sistem kesehatan membuat kondisi seperti ini terus terjadi?

Dalam sistem sekuler-kapitalistik, kesehatan cenderung diperlakukan sebagai bagian dari aktivitas ekonomi yang memuat perhitungan untung dan rugi. Pelayanan kesehatan membutuhkan biaya, sementara kemampuan masyarakat untuk membayar berbeda-beda. Akibatnya, akses, fasilitas, dan kenyamanan pelayanan dapat sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi. Rakyat akhirnya berhadapan dengan sistem yang menjadikan kesehatan seperti komoditas, padahal kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia.

Islam memiliki paradigma yang berbeda. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dijamin oleh negara. Negara bertanggung jawab memastikan rakyat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak tanpa menjadikan kemampuan ekonomi sebagai penentu utama apakah seseorang mendapatkan pertolongan berkualitas atau tidak.

Dalam sistem Islam, negara berperan sebagai ra'in, yaitu pengurus dan pelindung rakyat. Pembiayaan pelayanan kesehatan ditempatkan sebagai tanggung jawab negara melalui Baitul Mal, dengan pengelolaan sumber-sumber kekayaan yang menjadi hak masyarakat. Dengan paradigma seperti ini, pelayanan kesehatan tidak semata-mata dipandang sebagai bisnis, tetapi sebagai amanah negara untuk memenuhi hak rakyat.

Sejarah peradaban Islam juga menunjukkan perhatian besar terhadap pelayanan kesehatan. Pada masa Khilafah berkembang rumah sakit, pelayanan pengobatan, pendidikan kedokteran, serta berbagai bentuk wakaf untuk mendukung kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan memiliki posisi penting karena ilmu dan profesinya digunakan untuk memberikan manfaat kepada manusia.

Karena itu, kasus pasien BPJS yang mengalami antrean panjang dan kemudian menjadi sasaran cibiran seharusnya tidak hanya menjadi bahan perdebatan di media sosial. Peristiwa ini semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi manusia sekaligus sistemnya. Tenaga kesehatan perlu memiliki kepribadian yang penuh empati, sementara negara harus membangun sistem kesehatan yang menempatkan keselamatan dan kebutuhan rakyat sebagai tanggung jawab utama.

Kesehatan bukan sekadar urusan transaksi antara pasien dan penyedia layanan. Kesehatan adalah hak rakyat dan amanah negara. Karena itu, dibutuhkan perubahan paradigma menuju sistem kesehatan yang benar-benar menjadikan pelayanan kepada rakyat sebagai tanggung jawab negara, bukan sekadar objek bisnis.