Rumah Tak Layak, Hak Rakyat Bergantung pada Korporat

Oleh: Sitti Kamariah

(Aktivis Muslimah)

Rumah bukan sekadar bangunan untuk berteduh dari panas dan hujan. Di sanalah sebuah keluarga membangun kehidupan, mendidik anak-anak, beristirahat, dan menjalani aktivitas sehari-hari. Karena itu, memiliki tempat tinggal yang layak bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar setiap manusia. Namun, kenyataannya tidak semua masyarakat bisa menikmati kebutuhan dasar tersebut. Di tengah geliat pembangunan dan berbagai klaim pertumbuhan ekonomi, masih ada masyarakat yang harus bertahan hidup di rumah dengan kondisi memprihatinkan.

Sebagaimana diberitakan Kaltim Post (7/11/2026), sebanyak 433 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Bontang masih membutuhkan bantuan perbaikan. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Pemkot Bontang mulai membidik dukungan perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mempercepat penanganan pada 2027. Perbaikan rumah warga tersebut menjadi salah satu agenda prioritas yang ditawarkan kepada dunia usaha. Pemerintah berharap kontribusi perusahaan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi melalui anggaran pemerintah.

Tentu, program CSR berupa bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan patut diapresiasi. Setidaknya, ada upaya untuk membantu warga agar bisa tinggal di tempat yang lebih layak. Namun, di balik upaya tersebut, ada persoalan mendasar yang patut kita pertanyakan: mengapa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus bergantung pada dukungan perusahaan? Bukankah menyediakan kehidupan yang layak bagi rakyat merupakan bagian dari tanggung jawab negara?

Program CSR sering kali dipandang sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya. Melalui program ini, perusahaan dapat berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga perbaikan rumah warga.

Akan tetapi, ketika pemerintah mulai menjadikan CSR sebagai salah satu tumpuan untuk menyelesaikan persoalan kebutuhan dasar masyarakat akibat keterbatasan anggaran, kita perlu melihat persoalan ini secara lebih kritis. 

Dalam sistem kapitalisme, hubungan antara pemerintah dan korporasi sering kali tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ekonomi dan bisnis. Pemerintah membutuhkan dukungan modal dan investasi, sementara korporasi berkepentingan menjaga keberlangsungan serta keuntungan bisnisnya. Ketika pemenuhan kebutuhan masyarakat semakin bergantung pada kontribusi korporasi, terbuka ruang bagi kepentingan bisnis untuk ikut memengaruhi arah kebijakan dan prioritas pembangunan.

Lebih jauh, perusahaan dalam sistem ekonomi kapitalisme pada dasarnya berorientasi pada keuntungan. Setiap pengeluaran, termasuk program tanggung jawab sosial, tetap diperhitungkan berdasarkan kemampuan dan kepentingan bisnis. Karena itu, CSR tidak dapat dijadikan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Perbaikan 433 rumah warga tentu merupakan langkah yang baik. Namun, persoalan kesejahteraan masyarakat tidak serta-merta selesai hanya dengan memperbaiki kondisi tempat tinggal. Sebab, rumah tidak layak huni hanyalah salah satu gambaran persoalan kehidupan masyarakat. Di luar itu, masih ada persoalan lain, seperti kesulitan memenuhi kebutuhan pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Artinya, kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya dengan memberikan bantuan yang bersifat parsial. Harus ada sistem yang mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat secara menyeluruh.

Dalam sistem kapitalisme, persoalan kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari paradigma pengelolaan ekonomi yang memberikan ruang besar kepada mekanisme pasar dan kepemilikan modal. Penguasaan sumber daya ekonomi yang bertumpu pada kekuatan modal memungkinkan kekayaan terkonsentrasi pada segelintir pihak. Akibatnya, kekayaan alam yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan bersama tidak selalu dapat dinikmati secara adil oleh seluruh rakyat.

Padahal, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Kalimantan Timur sendiri dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam. Namun, kekayaan tersebut belum otomatis menjamin seluruh masyarakat hidup sejahtera. Di sinilah titik masalahnya, kekayaan alam yang melimpah tidak akan berarti banyak bagi rakyat apabila pengelolaannya tidak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat.

Pembangunan bisa terus berjalan, investasi bisa terus meningkat, dan perusahaan bisa memperoleh keuntungan besar. Namun, jika distribusi kekayaan tidak merata dan negara tidak menjamin kebutuhan dasar rakyat, kemiskinan akan terus menjadi persoalan yang berulang.

Berbeda dengan kapitalisme, Islam memiliki pandangan yang khas dalam mengatur persoalan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Islam tidak mengukur keberhasilan ekonomi hanya dari pertumbuhan angka-angka makro, peningkatan investasi, atau besarnya keuntungan perusahaan. Lebih dari itu, Islam menjadikan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu sebagai salah satu tolok ukur politik ekonomi negara.

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Nizham al-Iqtishadi fil Islam (Sistem Ekonomi Islam) menjelaskan bahwa politik ekonomi Islam bertujuan menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok setiap individu secara menyeluruh, sekaligus memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier sesuai kemampuannya.

Pandangan ini menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat harus diwujudkan dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu. Artinya, negara tidak cukup hanya menyatakan bahwa secara umum masyarakat sudah sejahtera. Negara harus memastikan bahwa setiap orang benar-benar mendapatkan jaminan pemenuhan kebutuhan pokoknya. 

Dalam pembahasan konstitusi Islam, prinsip tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 125 rancangan UUD Khilafah karya Syekh Taqiyuddin an-Nabhani: "Pemenuhan seluruh kebutuhan pokok setiap individu masyarakat harus dijamin pemenuhannya per individu secara sempurna. Dan kemungkinan setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan sekunder semaksimal mungkin harus dijamin."

Prinsip ini menunjukkan bahwa negara tidak boleh membiarkan seseorang hidup dalam kemiskinan hanya karena tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Dalam konsep politik ekonomi Islam, kebutuhan pokok individu berupa pangan, sandang, dan papan wajib dijamin pemenuhannya oleh negara pada setiap individu. Adapun pendidikan, kesehatan, dan keamanan merupakan kebutuhan dasar yang wajib disediakan negara bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan keduanya melalui pengaturan berdasarkan syariat Islam. 

Terkait tempat tinggal, Allah Swt. berfirman:

وَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka." (QS. At-Talaq: 6).

Ayat ini memang berbicara tentang kewajiban tempat tinggal dalam konteks kehidupan rumah tangga. Namun, ayat tersebut juga menunjukkan betapa pentingnya pemenuhan kebutuhan tempat tinggal dalam Islam.

Selain itu, Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa penguasa memiliki tanggung jawab besar terhadap rakyat yang dipimpinnya. Kekuasaan bukan sekadar kewenangan untuk membuat kebijakan, tetapi amanah untuk mengurus berbagai urusan masyarakat. Oleh karenanya, negara tidak boleh melepaskan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan rakyat dengan alasan keterbatasan anggaran, apalagi menjadikannya bergantung pada kebaikan hati korporasi.

Dalam mewujudkan jaminan kesejahteraan tersebut, Islam memiliki sistem ekonomi yang mengatur kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi kekayaan. Dalam sistem ini, kepemilikan dibagi menjadi kepemilikan individu, umum, dan negara. Sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh dikuasai dan dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir orang. Negara bertanggung jawab mengelolanya untuk kemaslahatan rakyat. Dengan pengelolaan sumber daya alam sesuai ketentuan syariat, hasilnya dapat dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pemenuhan berbagai kebutuhan publik.

Negara juga wajib menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi laki-laki yang memiliki kewajiban mencari nafkah untuk keluarganya. Islam mewajibkan laki-laki yang mampu bekerja untuk berusaha memenuhi kebutuhan dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Namun, jika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, tanggung jawab tersebut beralih sesuai mekanisme syariat, mulai dari kerabat yang wajib menafkahi hingga negara melalui Baitulmal apabila tidak ada pihak yang mampu menanggungnya.

Dengan mekanisme ini, negara tidak sekadar memberikan bantuan sesaat, tetapi membangun sistem yang menjamin keberlangsungan hidup masyarakat. Pemenuhan kebutuhan rakyat juga tidak boleh hanya bergantung pada kemampuan daerah masing-masing. Negara memiliki tanggung jawab mengatur pengelolaan kekayaan dan distribusinya sehingga masyarakat di berbagai wilayah mendapatkan hak yang sama atas pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Semua ini tentu membutuhkan penerapan syariat Islam secara menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, bukan sekadar mengambil sebagian aturan Islam untuk dijalankan secara terpisah dari sistem yang menaunginya.

Persoalan 433 rumah tidak layak huni di Bontang seharusnya menjadi bahan renungan bagi kita semua. Jangan sampai persoalan ini hanya dipandang sebagai masalah teknis pembangunan yang bisa diselesaikan dengan menambah anggaran atau menggandeng lebih banyak perusahaan. Sebab, persoalan yang sesungguhnya jauh lebih mendasar, yakni bagaimana sistem yang diterapkan negara dalam mengatur perekonomian, mengelola kekayaan, dan menjamin kesejahteraan rakyat.

Kesejahteraan rakyat membutuhkan perubahan mendasar, bukan sekadar pergantian program. Islam memiliki sistem yang mengatur pengelolaan kekayaan, distribusi ekonomi, serta tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan setiap individu. Penerapan syariat Islam secara menyeluruh akan mewujudkan pengurusan rakyat yang menjadikan negara sebagai raa'in (pengurus) dan junnah (pelindung), bukan sekadar regulator yang menyerahkan sebagian urusan rakyat kepada mekanisme pasar dan kepentingan korporasi.

Kesejahteraan bukan hadiah dari perusahaan. Rumah layak bukan sekadar hasil program CSR. Keduanya merupakan bagian dari kebutuhan hidup rakyat yang wajib dijamin pemenuhannya oleh negara.

Wallahu a'lam bish-shawab.