Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

DIALOGIKA : "Dibalik Tuntutan Papua"


DIALOGIKA. Surabaya (1/9/2019), diskusi seru yang mengambil tema "Di Balik Tuntutan Papua" ini dihadiri oleh berbagai kalangan mahasiswa. Diskusi berlangsung pukul 15.30 - 17.30 WIB plus ditambah extra time setelah break shalat maghrib.

Diskusi berjalan hangat dan cair. Eko Surya Prasetyo (GEMA Pembebasan Komisariat UA) selaku pemateri pertama memaparkan secara luas apa dan bagaimana sebenarnya kondisi di Papua. Dari masalah ekonomi yang tidak merata, masalah HAM yang banyak dilanggar, hingga pada intinya rencana referendum Papua bukan terjadi karena sebab tindakan rasisme semata.

Lain pemateri pertama, lain pemateri kedua. Jika pemateri pertama memaparkan kondisi lapangan dari berbagai sisi, Shaka Cantona (Kadep Kastrat UKMKI UA) sebagai pemateri kedua membuka awal diskusinya dengan pertanyaan tajam, "Siapa yang menjadi sponsor mereka untuk referendum?", dan banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang diajukan pemateri untuk mempertanyakan dan mencari 'dalang' di balik rencana referendum Papua ini.

Menariknya lagi, dari peserta diskusi juga memiliki berbagai pandangan dalam memandang persoalan referendum Papua. Mulai dari membandingkan penyelesaian kasus Papua (OPM) dengan Aceh (GAM), pengaruh politik luar negeri dan dalam negeri, hingga isu referendum Papua diibaratkan dengan  'cantengan' yang tersenggol di tengah tubuh sudah kronis HIV-AIDS.

Banyak pemaparan dan pandangan yang disampaikan dalam forum. Di akhir sesi, ditawarkan solusi yang cukup unik. Bahwa keadilan hukum dan kesejahteraan yang diharapkan bisa menjadi solusi bagi masyarakat Papua ialah saat diterapkannya Islam secara sistemik dalam kehidupan. (rizqykon)

Posting Komentar

0 Komentar