Home

News update : Intelektual yang besar ialah intelektual yang peduli terhadap persoalan yang dihadapi bangsanya. Tak mengherankan, Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa yang menghimpun Profesor dan Doktor dari seluruh wilayah Indonesia mengadakan diskusi daring untuk membahas berbagai isu strategis kekinian. Bertema “Indonesia di Pinggir Jurang Resesi, Benarkah?”, FGD Online dilakukan pada Sabtu (19/9/2020) pukul 08.00-11.30 WIB. Prof. Dr. Ing Fahmi Amhar (Professor Riset & Intelektual Muslim) memaparkan analisis mendasarnya. Berpengalaman hidup dan mengunjungi lebih dari 40 negara di dunia, khususnya di Eropa ketika mengambil studi sarjana hingga doktoralnya, menjadikan paparannya menarik. “Resesi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Resesi sering diasosiasikan dengan turunnya harga-harga (deflasi), atau, meningkatnya harga-harga (inflasi) dalam proses yang dikenal sebagai stagflasi,”ungkapnya di paparan slide materi yang ditampilkan dalam diskusi. *Selengkapnya klik:* https://www.pojokkota.com/2020/09/persoalan-bangsa-ini-sistemik-dua.htmlSudah menjadi tanggung jawab sebagai anak bangsa. Tak cuma bangga sebagai intelektual yang menyandang gelar Professor dan Doktor. Ratusan intelektual ini bereaksi keras dalam FGD Online #6 bertajuk “Indonesia di Pinggir Jurang Resesi, Benarkah?” Diskusi ini dilatarbelakangi kondisi Indonesia yang porak poranda dihajar wabah Covid-19. Ekonomi menjadi taruhan besar bangsa ini. Mampukah keluar dari ancaman resesi atau terlibas ke dalamnya? Dr. Fahmy mengutip beberapa kondisi aktual negara-negara besar yang mulai tumbang dan masuk ke dalam jurang resesi akibat pertumbuhan ekonomi-nya negatif dua kuartal berturut-turut. Terbaru, resesi dialami oleh Amerika Serikat (AS) akibat kontraksi ekonomi hingga minus 32,9 persen pada kuartal II 2020. Sebelumnya pada kuartal I 2020, ekonomi negeri Paman Sam telah mengalami pertumbuhan negatif sebesar 5 persen. Resesi pada kuartal II tahun ini juga menempatkan AS ke kondisi perekonomian terburuk sejak 1947 silam. *Selengkapnya klik:* https://www.pojokkota.com/2020/09/indonesia-di-pinggir-jurang-resesi.html Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

BANJIR DUKUNGAN HIKMA SANGGALA DIPANGGIL DPRD PROVINSI SULTRA


KENDARI, DETIKSULTRA.COM – DPRD Provinsi Sultra melalui Anggota Komisi III bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan, La Ode Mutanafas, bakal memanggil Rektor IAIN Kendari, Fauziah Binti Awad, untuk mengklarifikasi tentang keputusannya yang telah mengeluarkan (Drop Out) seorang mahasiswanya.
Pemanggilan tersebut dilakukan DPRD saat ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Muslim Sultra (MMS), mendatangi Kantor DPRD Sultra untuk meminta keadilan terhadap kebijakan Rektor IAIN Kendari yang mengeluarkan surat keputusan pemberhentian secara tidak hormat (DO) kepada mahasiswanya di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Kendari atas nama Hikmah Sanggala, Kamis (5/9/2019).
Perwakilan Tim Kuasa Hukum LBH Pelita Umat Hikma Sanggala, Risman SH mengungkapkan, bahwa sebenarnya persoalan ini tidak perlu sampai di meja DPRD Sultra, tetapi cukup dalam lingkup kampus IAIN saja. Hanya saja, karena tidak ada kejelasan yang didapat dari pihak kampus, sehingga mau tak mau pihaknya harus mendatangi Kantor DPRD untuk meminta keadilan.
Pasalnya, kata dia, dasar atas di keluarkannya Hikma Sanggala yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan berafiliasi dengan aliran sesat dan faham radikalisme yang bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai kebangsaan dan terbukti sebagai anggota atau pengurus organisasi terlarang oleh pemerintah, maka itu semuanya tuduhan dan fitnah saja karena tanpa bukti yang jelas.
Sebab, tambah dia, kalau saja yang dimaksud adalah medakwahkan syariah Islam dan Khilafah serta menjadi anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), maka harus dipahami tidak ada satupun produk UU baik itu Peraturan Pemerintah, Putusan Pengadilan atau Putusan MK yang amar putusannya berbunyi bahawa Khilafah Ajaran terlarang dan MUI tidak pernah mengeluarkan fatwa bahwa Khilafah adalah ajaran sesat yang bertentangan dengan ajaran Islam, dan juga yang menyebut HTI adalah ormas yang terlarang akan tetapi HTI hanya di cabut Badan Hukum Perkumpulannya bukan berarti terlarang.
Apalagi, lanjut dia, Hikma Sanggala merupakan mahasiswa yang berprestasi karena nilainya yang cukup tinggi, bahkan pernah meraih sertifikat penghargaan sebagai mahasiswa terbaik se-fakultas.
“Keputusan ini di keluarkan sepihak bahkan tanpa adanya klarifikasi dari yang bersangkutan. Kalau saja klien kami diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan diri atas semua ini, maka tidak perlu kami ke DPRD,” katanya.
Anggota Komisi III DPRD Sultra, La Ode Mutanafas mengungkapkan, sebenarnya persoalan ini bukan hanya pada Hikma Sanggala saja, tetapi juga akan berdampak pada yang lainnya karena akan melukai kebebasan berpendapat dan kekritisan mahasiswa.
“Nanti kami agendakan untuk memanggil Rektor IAIN untuk menyelesaikan persoalan ini dan adik-adik mahasiswa juga akan ikut dihadirkan agar ada titik temunya. Nah, kalau saja saat klarifikasi nanti ternyata tidak terbukti atas tuduhan itu, maka pihak IAIN harus mengembalikan hak-hak pendidikan saudara Hikma Sanggala,” ungkapnya.
Berita diambil dari detiksultra.com
Reporter: Fitrah Nugraha
Editor: Dahlan

Posting Komentar

0 Komentar