Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Manipulasi Intelektual Nadirsyah Hosen sebagai Legitimasi Opini Publik



Oleh : Ki Tanggul Bengawan Solo

Membaca logika Nadirsyah Hosen bahwa Imam Nawawi tidak mewajibkan Khilafah adalah bentuk pembenaran fakta menggunakan pembenaran dalil. Seperti kaidah menggunakan kalimat benar untuk maksud yang batil.

Dengan hanya berbekal bahwa tidak adanya penjelasan detil oleh Imam Nawawi tentang bagaimana perangkat sistem Khilafah ditegakkan, Hosen menyimpulkan bahwa fokus penjelasannya hanya pada pentingnya mengangkat seorang Kholifah.

Karena itu masih menurutnya Jokowi itu adalah seorang Kholifah dimana tidak adanya penjelasan tentang pilihan kewajiban menegakkan sistem nya. Mau sistemnya Demokrasi atau Monarchi.

Nadirsyah Hosen menutupi bahwa pembahasan tentang pengangkatan kholifah sangat berkaitan dengan penegakkan sistem khilafah. Kedua istilah kholifah dan khilafah tidak bisa dipisah, menjadi kesatuan makna.

Hosen menutupi fakta bahwa jaman Imam Nawawi hidup, masih tegak dan berlangsung terselenggara sistem khilafah tersebut. Menempatkan fakta tegaknya khilafah sebagai sistem dengan mengalihkan pembahasan semata mata tentang wajibnya mengangkat kholifah. Dengan menjadikan sebagai pembenaran dalam konteks sistem non khilafah seperti Demokrasi dan Monarchi adalah bentuk manipulasi intelektual.

Nadirsyah Hosen sebagai salah satu tokoh liberal memiliki visi yang kuat untuk menyasar saudara saudara kita nahdliyyin. Sehingga menciptakan keraguan tentang wajibnya khilafah pada kelompok terbesar. Sebagai bagian dari bantalan untuk propagandis negatif terhadap ajaran Islam Khilafah.

Apa yang dilakukan oleh Hosen adalah bagian dari strategi membangun opini publik sebagai legitimasi. Opini publik ini dimaksud sebagai kegiatan pra atas law of enforcement yang akan dilakukan. Jika opini publik ini mendapatkan dukungan semakin meluas maka segala kemungkinan tentang persekusi dan kriminalisasi pada para Pejuang Islam pasti akan dilakukan. Meski sekarang pun sudah terjadi melalui berbagai celah.

Rencana untuk memberi sangsi hukum berat kepada yang mengkampanyekan khilafah selain untuk kepentingan akademis. Memberi sangsi hukuman mati kepada yang membuat makar kepada presiden. Adalah diantara situasi ke depan yang akan dihadapi. Mewarnai berbagai dinamika kehidupan politik yang berkembang. Menunjukkan semakin dzalim dan bengisnya penguasa negeri ini.

Penting untuk merumuskan dan melakukan bangunan opini publik yang mampu mengcounter. Dari kenyataan bahaya sebenarnya. Bukan narasi radikalisme dan terorisme dengan ajaran khilafah dan jihad biang kerusakan negeri ini. Melainkan korupsi dan oligarki korporasi lah biang dari segala kerusakan sistemik. Mbok mikir. Mikir. Salam Akal Sehat.[]

Posting Komentar

0 Komentar