Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

KONTROVERSI! Wacana PBNU Usulkan Pemilihan Presiden Oleh MPR


Dikutip dari TVone news, Usai menggelar pertemuan dengan pihak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Gedung PBNU pada Rabu 27 November 2019 tadi, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, atau yang akrab disapa Bamsoet, mengemukakan sejumlah aspirasi atau usulan yang diterimanya dari acara tersebut.

Diantara masukan yang diterima oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo adalah dikembalikannya sistem pemilihan Presiden dan wakil Presiden secara tidak Iangsung, hal ini di kemukakan oleh Ketum PBNU KH. Said Agil Siradj berdasarkan munas PBNU pada tahun 2012 lalu di cirebon Jawa Barat.

"Kami pada hari ini juga mendapatkan masukan dari PBNU Berdasarkan Hasil munas PBNU 2012 di cirebon, yg intinya adalah mengusulkan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih bermanfaat dan lebih baik lebih tinggi kemaslahatannya dikembalikan ke MPR." Ungkap Bamsoet.

Ketua Umum PBNU juga menyatakan pemikiran itu berdasarkan usulan dari para Kyai sepuh NU seperti Alm. Kyai Sahal, juga Kyai Bisri Mustofa. Hal ini mengingat banyaknya kemudhorotan yang di akibatkan oleh pemilu secara langsung. Simak liputan selengkapnya dalam video diatas.

Posting Komentar

0 Komentar