Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Kemenag Hapus Ajaran Islam Khilafah & Jihad dari Kurikulum, Terbukti Rezim Sekuler Radikal Saat ini Anti Islam


Penghapusan materi khilafah dan jihad dari kurikulum pelajaran agama Islam dinilai sebagai  bentuk kejahatan intelektual dari rezim sekuler, radikal dan intoleran.

“Bukannya menambah materi dengan penekanan kewajiban menegakkannya, rezim malah menghapus materi khilafah dan jihad. Itu merupakan bentuk kejahatan intelektual dari rezim sekuler, radikal dan intoleran!” ujar Joko Prasetyo, pengamat sosial politik, kepada suaranasional, Ahad (8/12/2019).

https://suaranasional.com/2019/12/08/kemenag-hapus-khilafah-jihad-dari-kurikulum-bentuk-kejahatan-intelektual-rezim-sekuler-radikal/

Menurut Joko, sekulernya karena tidak mau menerapkan syariat Islam kaffah. Radikalnya, karena benar-benar memegang teguh sekularisme. Intolerannya karena melarang, mempersekusi dan mengkriminalisasi khilafah.

Sebelumnya, seluruh materi ujian di madrasah yang mengandung konten khilafah dan jihad telah diperintahkan untuk ditarik dan diganti. Hal ini sesuai ketentuan regulasi penilaian yang diatur pada SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3751, Nomor 5162 dan Nomor 5161 Tahun 2018 tentang Juknis Penilaian Hasil Belajar pada MA, MTs, dan Ml.

Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah pada Kementerian Agama (Kemenag), Umar, menjelaskan yang dihilangkan sebenarnya bukan hanya materi khilafah dan jihad. Setiap materi yang berbau ke kanan-kananan atau ke kiri-kirian dihilangkan.

Dia mengatakan, setiap materi ajaran yang berbau tidak mengedepankan kedamaian, keutuhan dan toleransi juga dihilangkan. “Karena kita mengedepankan pada Islam wasathiyah,” kata Umar, Sabtu (7/12) dikutip dari republika.co.id

Posting Komentar

0 Komentar