Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Buruh di Surabaya Ikuti Seminar Bertema Tolak RUU CILAKA Omnibus Law


Pojokkota.com - Saat ramai publik membicarakan rencana diterbitkannya omnibus law. Ratusan butuh terlihat antusia mengikuti Acara "Buruh Memanggil! Kritik Atas Omnibus Law RUU CILAKA" yang diadakan Oleh SPBRS (Silaturahmi Pekerja Buruh Rindu Surga) pada hari ahad tanggal 15 Maret 2020 di Surabaya.


Sekitar pukul 09.00 WIB ratusan buruh hadir dalam acara tersebut. Para peserta berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur ini terlihat begitu antusias mendengarkan pemaparan-pemaparan fakta yang disampaikan oleh para narasumber.

Pemaparan yang disampaikan para pembicara, antara lain Kahar S. Cahyono selaku perwakilan dari  Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Bidang Komunikasi dan Media KSPI Pusat, Ahmad Khozinudin, SH. (Ketum LBH Pelita Umat) dan Umar Syarifudin (pengamat perburuhan PKAD) mengkritisi Omnibus Law RUU CILAKA sekaligus menawarkan solusi islami.


Salah satunya ada statement dari Umar Syarifudin yang menarik untuk disimak," Indonesia butuh pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa mengurusi urusan umat, tahu akan tugas-nya sebagai pemimpin. Pemimpin yang tahu dan paham akan syariat Islam. Indonesia butuh sistem terbaik yaitu sistem yang bersumber dari Islam, Islam adalah solusi untuk kita semua." [] abi

Posting Komentar

0 Komentar