Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Dubes India Anggap FPI dan PA 212 Kelompok Ekstremis


Jakarta - Duta Besar India untuk Indonesia Pradeep Kumar Rawat menganggap Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni (PA) 212, dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) masuk dalam kategori kelompok ekstremis.

Pradep menyampaikannya ketika ditanya soal sikapnya terkait demonstrasi FPI, PA 212, dan GNPF-U menyerukan dihentikannya pertikaian berdarah antara pemeluk agama Hindu-Islam di India yang digelar di Kedutaan Besar (Kedubes) India pada Jumat siang, 6 Maret 2020.


"Golongan ekstrimis ini idenya menyebarkan ketakutan sehingga orang-orang panik. Bila kita takut dan panik, mereka menang. Jadi kita tidak akan merespons hal-hal seperti itu," ujar Pradeep di Kedubes India, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 6 Maret 2020.

Fpi dan pa 212Massa FPI dan PA 212 membakar bendera India karena tidak dipertemukan dengan perwakilan dari Kedutaan Besar India. (foto: Tagar/R. Fathan).

Maka dari itu, Pradeep mengatakan tidak ada informasi untuk warga negara asing (WNA) India yang ada di Indonesia menyikapi demonstrasi yang dilakukan FPI, PA 212, dan GNPF-U. Dia mempercayakan penuh perlindungan WNA India kepada Polri.

"Kalau ada nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Indonesia, pemerintah dan otoritas terkait akan bertindak. Tidak tahu ya bagaimana otoritas pemerintah menghadapi hal ini, ucap dia.



FPI, PA 212, dan GNPF-U menggelar demonstrasi mengutuk kekerasan terhadap muslim di India di Kedubes India di Jakarta, Jumat, 6 Maret 2020. Beragam seruan dilontarkan orator aksi demo, salah satunya meminta untuk bertemu dengan perwakilan Kedubes India.

Namun, hingga aksi massa akan berakhir pada pukul 17.00 WIB, Kedubes India enggan merespons pendemo. FPI, PA 212, dan GNPF-U kemudian mengancam akan menggelar aksi kembali apabila dalam kurun waktu satu minggu.


Seperti diketahui, Undang Undang (UU) Kewarganegaraan yang disahkan parlemen India pada Desember 2019 menyulut pertikaian berdarah antara pemeluk agama Hindu-Islam di New Delhi, India. UU tersebut berisi semua imigran yang rata-rata berasal dari Pakistan, Afghanistan, dan Bangladesh dapat memperoleh status kewarganegaraan India. Namun, keistimewaan itu tidak berlaku jika imigran tersebut memeluk agama Islam. []

Sumber berita : https://www.tagar.id/dubes-india-sebut-fpi-dan-pa-212-kelompok-ekstremis

Posting Komentar

0 Komentar