Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

SEMAKIN NYATA DIMANA POSISI PBB, HAM, DAN PEGIAT DEMOKRASI
Oleh : Abd. Latif 

Dunia diam seribu Bahasa, melihat pembantaian muslim di india. Tidak ada satu organisasi kemanusiaan pun, baik HAM atau PBB yang bicara walaupun hanya mengecam saja. Gelora anti islam begitu kuat setelah pengesahan Undang-Undang kewarganegaraan di India. Masjid dibakar, dan kaum muslim dibantai bagai binatang oleh ekstrimis Hindu laknatullah. Umat islam disiram air keras, disiram bensin, dibakar, diperkosa, dibacok, disiksa hingga ajal menjemputnya. Tidak ada ambulan atau relawan kemanusiaan. Al qur’an di hancurkan, masjid dirobohkan, ratusan terbunuh, ribuan luka tanpa ada pertolongan. Teror kian mencekam tapi tak ada tindakan dari aparat, seolah-olah ini legal dalam pandangan negara.

Hal ini tidak saja menimpa saudara muslim di India. Di Birma, Iighur China, Gaza Palestina, Rohingya Myanmar, Suriah, dan berbagai negara di dunia. Minoritas muslim menjadi bulan-bulanan mayoritas kafir. Umat islam teraniaya dimana-mana. Tapi ketika umat islam melawan dikatakan teroris, ekstrimis, radikalis, fundementalis, intoleran, dan lain-lain. 

Seharusnya umat islam segera sadar, tidak ada guna, tidak ada manfaatnya PBB dan HAM. Ada dan tidaknya tidak berarti sama sekali bagi kaum muslimin. Sesungguhnya mereka didirikan hanya sebagai topeng kebejatan demokrasi kapitalisme. Lihatlah dengan sikap bungkamnya media meanstrem di Indonesia atas pembantaian muslim di India. HAM tidak bersuara, PBB diam seribu Bahasa, Hal ini semakin menjelaskan dimana posisi mereka.

Hal yang sama juga ditunjukan oleh pegiat HAM di negeri ini. Lihat sikap para politisi dan penguasa. Jangankan kecaman simpatipun tak diperlihakan. Sikap ini persis saat kedzoliman itu menimpa umat islam di Indonesia. Ketika masjid di Indonesia dirusak, ketika ulama terbunuh, ketika pesantren di hancurkan, mereka Cuma bilang pelakunya orang gila. Mungkin bagi mereka di India juga pelakunya orang gila, atau jangan-jangan mereka yang gila.

Dengan tidak adanya perhatian  dunia, lebih-lebih dari PBB, pejuang HAM dan Demokrasi, semakin menunjukkan siapa sebenarnya mereka. Dan semakin memperjelas dibarisan manakah mereka. HAM, PBB dan Demokrasi hanya sebuah jebakan untuk mengamputasi tubuh kaum muslimin serta racun untuk menjauhkan umat dari islam. Karena mereka telah berkonspirasi untuk menghancurkan islam dan kaum muslimin dan bagian  dari berbagai aksi pembantaian umat islam di dunia ini.

Posting Komentar

0 Komentar