Home

News update : Intelektual yang besar ialah intelektual yang peduli terhadap persoalan yang dihadapi bangsanya. Tak mengherankan, Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa yang menghimpun Profesor dan Doktor dari seluruh wilayah Indonesia mengadakan diskusi daring untuk membahas berbagai isu strategis kekinian. Bertema “Indonesia di Pinggir Jurang Resesi, Benarkah?”, FGD Online dilakukan pada Sabtu (19/9/2020) pukul 08.00-11.30 WIB. Prof. Dr. Ing Fahmi Amhar (Professor Riset & Intelektual Muslim) memaparkan analisis mendasarnya. Berpengalaman hidup dan mengunjungi lebih dari 40 negara di dunia, khususnya di Eropa ketika mengambil studi sarjana hingga doktoralnya, menjadikan paparannya menarik. “Resesi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Resesi sering diasosiasikan dengan turunnya harga-harga (deflasi), atau, meningkatnya harga-harga (inflasi) dalam proses yang dikenal sebagai stagflasi,”ungkapnya di paparan slide materi yang ditampilkan dalam diskusi. *Selengkapnya klik:* https://www.pojokkota.com/2020/09/persoalan-bangsa-ini-sistemik-dua.htmlSudah menjadi tanggung jawab sebagai anak bangsa. Tak cuma bangga sebagai intelektual yang menyandang gelar Professor dan Doktor. Ratusan intelektual ini bereaksi keras dalam FGD Online #6 bertajuk “Indonesia di Pinggir Jurang Resesi, Benarkah?” Diskusi ini dilatarbelakangi kondisi Indonesia yang porak poranda dihajar wabah Covid-19. Ekonomi menjadi taruhan besar bangsa ini. Mampukah keluar dari ancaman resesi atau terlibas ke dalamnya? Dr. Fahmy mengutip beberapa kondisi aktual negara-negara besar yang mulai tumbang dan masuk ke dalam jurang resesi akibat pertumbuhan ekonomi-nya negatif dua kuartal berturut-turut. Terbaru, resesi dialami oleh Amerika Serikat (AS) akibat kontraksi ekonomi hingga minus 32,9 persen pada kuartal II 2020. Sebelumnya pada kuartal I 2020, ekonomi negeri Paman Sam telah mengalami pertumbuhan negatif sebesar 5 persen. Resesi pada kuartal II tahun ini juga menempatkan AS ke kondisi perekonomian terburuk sejak 1947 silam. *Selengkapnya klik:* https://www.pojokkota.com/2020/09/indonesia-di-pinggir-jurang-resesi.html Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Soal Penyetopan Operasi Bus AKAP Dibatalkan Luhut, begini respon Anies


Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan menjawab pertanyaan mengenai batalnya penghentian operasional bus antarkota antarprovinsi (AKAP), bus antar-jemput antarprovinsi (AJAP), serta bus pariwisata dari dan ke Jakarta. Rencana itu dibatalkan oleh pemerintah pusat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan menjawab pertanyaan mengenai batalnya penghentian operasional bus antarkota antarprovinsi (AKAP), bus antar-jemput antarprovinsi (AJAP), serta bus pariwisata dari dan ke Jakarta. Rencana itu dibatalkan oleh pemerintah pusat.

"Untuk itu, (penghentian operasi bus) langsung ke Dishub saja," kata Anies saat menjawab wartawan di Balai Kota Jakarta, Senin (30/3) petang.

Kendati demikian, Anies mengatakan, kebijakan penghentian operasi bus tersebut merupakan langkah antisipasi mewabahnya virus corona Covid-19. "Yang jelas, kebijakan ini untuk mengurangi penyebaran Covid-19 agar tidak meluas," kata Anies.

Sejatinya penghentian operasional bus dari dan ke Jakarta yang direncanakan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan berlaku pada Senin ini pukul 18.00 WIB. Namun, yang terbaru, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memutuskan untuk menunda rencana tersebut hingga muncul kajian dampak ekonomi.

"Sesuai arahan dari Menko Maritim dan Investasi selaku Plt Menhub (Luhut Binsar Pandjaitan), pelarangan operasional itu ditunda dulu pelaksanaannya sambil menunggu kajian dampak ekonomi secara keseluruhan, seperti yang menjadi arahan Presiden (Joko Widodo) di ratas (rapat terbatas) pagi tadi," ucap juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, saat dihubungi, Senin.

Sebelumnya, Dishub DKI Jakarta berencana menyetop operasi bus antarkota jurusan Jakarta mulai malam ini. Alasannya, terjadi peningkatan jumlah kasus virus corona di daerah luar Jakarta.

"Harapannya, dengan pelarangan ini, maka akan bisa menekan penyebaran coronavirus ini di daerah-daerah tujuan yang selama ini informasi dan laporan dari daerah itu terjadi peningkatan ODP (orang dalam pemantauan) maupun PDP (pasien dalam pengawasan) yang cukup signifikan," ucap Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo kepada wartawan, Senin.

Penghentian operasional bus dari dan ke Jakarta yang direncanakan oleh Dishub DKI Jakarta akan berlaku pada pukul 18.00 WIB. Namun, pihak Dishub DKI Jakarta masih menunggu surat dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk mengaplikasikannya.

Dishub DKI Jakarta menerbitkan surat penghentian layanan bus bernomor 1588/-1.819.611 yang ditandatangani Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo dan diterbitkan pada 30 Maret 2020. Surat ini mengamanatkan bus AKAP, bus AJAP, dan bus pariwisata guna mencegah penyebaran wabah virus corona (Covid-19).

Surat tersebut ditujukan kepada Ketua DPD Organda DKI Provinsi DKI Jakarta, pimpinan perusahaan angkutan umum AKAP, pimpinan perusahaan angkutan umum AJAP, dan pimpinan perusahaan angkutan umum bus pariwisata. Surat tersebut bertujuan menindaklanjuti keputusan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bernomor 13 A tahun 2020 tentang perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan menjawab pertanyaan mengenai batalnya penghentian operasional bus antarkota antarprovinsi (AKAP), bus antar-jemput antarprovinsi (AJAP), serta bus pariwisata dari dan ke Jakarta. Rencana itu dibatalkan oleh pemerintah pusat.

"Untuk itu, (penghentian operasi bus) langsung ke Dishub saja," kata Anies saat menjawab wartawan di Balai Kota Jakarta, Senin (30/3) petang.

Kendati demikian, Anies mengatakan, kebijakan penghentian operasi bus tersebut merupakan langkah antisipasi mewabahnya virus corona Covid-19. "Yang jelas, kebijakan ini untuk mengurangi penyebaran Covid-19 agar tidak meluas," kata Anies.

Sejatinya penghentian operasional bus dari dan ke Jakarta yang direncanakan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan berlaku pada Senin ini pukul 18.00 WIB. Namun, yang terbaru, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memutuskan untuk menunda rencana tersebut hingga muncul kajian dampak ekonomi.

"Sesuai arahan dari Menko Maritim dan Investasi selaku Plt Menhub (Luhut Binsar Pandjaitan), pelarangan operasional itu ditunda dulu pelaksanaannya sambil menunggu kajian dampak ekonomi secara keseluruhan, seperti yang menjadi arahan Presiden (Joko Widodo) di ratas (rapat terbatas) pagi tadi," ucap juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, saat dihubungi, Senin.

Sebelumnya, Dishub DKI Jakarta berencana menyetop operasi bus antarkota jurusan Jakarta mulai malam ini. Alasannya, terjadi peningkatan jumlah kasus virus corona di daerah luar Jakarta.

"Harapannya, dengan pelarangan ini, maka akan bisa menekan penyebaran coronavirus ini di daerah-daerah tujuan yang selama ini informasi dan laporan dari daerah itu terjadi peningkatan ODP (orang dalam pemantauan) maupun PDP (pasien dalam pengawasan) yang cukup signifikan," ucap Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo kepada wartawan, Senin.

Penghentian operasional bus dari dan ke Jakarta yang direncanakan oleh Dishub DKI Jakarta akan berlaku pada pukul 18.00 WIB. Namun, pihak Dishub DKI Jakarta masih menunggu surat dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk mengaplikasikannya.

Dishub DKI Jakarta menerbitkan surat penghentian layanan bus bernomor 1588/-1.819.611 yang ditandatangani Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo dan diterbitkan pada 30 Maret 2020. Surat ini mengamanatkan bus AKAP, bus AJAP, dan bus pariwisata guna mencegah penyebaran wabah virus corona (Covid-19).

Surat tersebut ditujukan kepada Ketua DPD Organda DKI Provinsi DKI Jakarta, pimpinan perusahaan angkutan umum AKAP, pimpinan perusahaan angkutan umum AJAP, dan pimpinan perusahaan angkutan umum bus pariwisata. Surat tersebut bertujuan menindaklanjuti keputusan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bernomor 13 A tahun 2020 tentang perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia.

Link berita : Republika
Foto : wartakota

Posting Komentar

0 Komentar