Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

INDONESIA LAWYERS CLUB | Prof. Suteki Sebut Pancasila Rawan Dijadikan 'Alat Gebuk' Penguasa

Melihat perjalanan sejarah bangsa Indonesia , maka Pancasila lahir sebagai tabularasa , ibarat kertas putih yang bisa diisi dengan kemauan rezim yang sedang berkuasa , menjadi tafsir tunggal yang rawan dijadikan " alat gebuk " terhadap orang yang bertentangan dengan Pemerintah . 

Kemudian mengenai tanggapan dari Sekjen PDIP terhadap usulan untuk memasukkan TAP MPRS no XXV tahun 1966 tentang pelarangan ideologi komunisme , maka bisa dimasukkan ke RUU HIP dengan syarat ideologi lain juga dilarang yaitu Khilafahisme dan Radikalisme . 

Terhadap isu ini , Prof Suteki menyatakan bahwa Khilafah bukan isme , tetapi sistem pemerintahan yang memang sudah ada , eksis , yang pernah terjadi dan ada di dalam buku Fikih . Jadi kalau menjadikan Khilafah sebagai ajaran yang terlarang , maka itu sama saja mengkriminalkan ajaran Islam yaitu tentang Khilafah . 

Kemudian mengenai Radikalisme , ternyata Bung Karno di dalam bukunya " Di Bawah Bendera Revolusi " ditulis di dalam halaman 300-301 , disebutkan bagaimana hubungan antara Marxforming , Radikalisme dan Aksi Massa . 

Jadi waktu itu untuk bisa melawan kapitalisme liberal harus memiliki kekuasaan yang mesti berbasis kepada satu asas yaitu Radikalisme , yaitu keyakinan yang dimiliki oleh kaum Marhaen . Jadi kesimpulannya terkait RUU HIP ini , akan menjadi problem tersendiri , karena Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara akan mengalami downgrade ketika Pancasila itu dipaksakan / ditafsirkan dalam bentuk undang - undang . 

Oleh karena itu RUU HIP ini bukan hanya harus ditunda tetapi harus dihentikan , harus distop , dan harus ditolak tanpa reserve.

Klik link untuk menyimak videonya :
https://www.facebook.com/buletinkaffah2017/videos/2707759909548645/

Posting Komentar

0 Komentar