Home

PKAD—Pemberitaan terkait latihan bersama (latma) TNI AD dengan Tentara Amerika Serikat viral di media. TNI AD pun menggelar konfrensi pers. Latihan ini merupakan latihan terbesar. Pusat Kajian dan Analisis Data mengdakan diskusi online via zoom dan youtube. Mengangkat tema “Latihan Bersama Garuda Shield Ke-15 Tentara Indonesia Dan Amerika Serikat, Implikasi Kedigdayaan Militerkah?”, Jumat (30/7/2021). Hadir sebagai narasumber Khairul Fahmi (Institute for Security and Strategic Studies), Marsekal Muda TNI (Purn) H. Amirullah Amin (Pengamat Militer), Dr H. Budi Mulyana, S.IP, M.Si (Dosen Hubungan Internasional). Khiarul Fahmi mengungkapkan “Jika ingin membandingkan kekuatan militer AS dengan Indonesia, maka akan terlalu ketinggian. Namun disisi lain, skala Asia Tenggara, Indonesia memiliki statistik kekuatan militer yang terbesar. Setelah Indonesia posisi kedua diisi Vietnam.” Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

INDONESIA LAWYERS CLUB | Prof. Suteki Sebut Pancasila Rawan Dijadikan 'Alat Gebuk' Penguasa

Melihat perjalanan sejarah bangsa Indonesia , maka Pancasila lahir sebagai tabularasa , ibarat kertas putih yang bisa diisi dengan kemauan rezim yang sedang berkuasa , menjadi tafsir tunggal yang rawan dijadikan " alat gebuk " terhadap orang yang bertentangan dengan Pemerintah . 

Kemudian mengenai tanggapan dari Sekjen PDIP terhadap usulan untuk memasukkan TAP MPRS no XXV tahun 1966 tentang pelarangan ideologi komunisme , maka bisa dimasukkan ke RUU HIP dengan syarat ideologi lain juga dilarang yaitu Khilafahisme dan Radikalisme . 

Terhadap isu ini , Prof Suteki menyatakan bahwa Khilafah bukan isme , tetapi sistem pemerintahan yang memang sudah ada , eksis , yang pernah terjadi dan ada di dalam buku Fikih . Jadi kalau menjadikan Khilafah sebagai ajaran yang terlarang , maka itu sama saja mengkriminalkan ajaran Islam yaitu tentang Khilafah . 

Kemudian mengenai Radikalisme , ternyata Bung Karno di dalam bukunya " Di Bawah Bendera Revolusi " ditulis di dalam halaman 300-301 , disebutkan bagaimana hubungan antara Marxforming , Radikalisme dan Aksi Massa . 

Jadi waktu itu untuk bisa melawan kapitalisme liberal harus memiliki kekuasaan yang mesti berbasis kepada satu asas yaitu Radikalisme , yaitu keyakinan yang dimiliki oleh kaum Marhaen . Jadi kesimpulannya terkait RUU HIP ini , akan menjadi problem tersendiri , karena Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara akan mengalami downgrade ketika Pancasila itu dipaksakan / ditafsirkan dalam bentuk undang - undang . 

Oleh karena itu RUU HIP ini bukan hanya harus ditunda tetapi harus dihentikan , harus distop , dan harus ditolak tanpa reserve.

Klik link untuk menyimak videonya :
https://www.facebook.com/buletinkaffah2017/videos/2707759909548645/

Posting Komentar

0 Komentar