Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Jubir HTI di FGD Online #5 PKAD, Tolak RUU HIP dan Sungguh-sunguh Berjuang untuk Islam Kaffah

PKAD—KH M. Ismail Yusanto (Jubir HTI) hadir memberikan pandangan di FGD Online #5 yang diadakan oleh Pusat Kajian dan Analisis Data. Ismail Yusanto mengajak semua elemen umat dan rakyat untuk menolak RUU HIP.

“Alasan menolak RUU HIP karena dilatarbelakangi ide sekularime radikal. Peran agama (Islam) terpinggirkan. Yang lebih berbahaya ialah mengagamakan Pancasila,”ungkapnya di FGD pada Sabtu (6/6/2020) pukul 08.00-11.30 WIB.

Negara ini memang sudah melenceng jauh dari relnya. Karenanya bangsa dan negara ini harus dibawa ke arah yang benar. Berkaitan dengan arah yang benar itu, Ismail menjelaskan bahwa kita (umat Islam) harus bersungguh-sungguh dalam berjuang demi tegaknya syariah Kaffah.

“Pancasila hanya digunakan untuk membungkus sekularisme radikal. RUU HIP pun tampak sebagai kebencian dan penolakan agama dan syariah Kaffah,”tambahnya.

Senada dengan KH M Ismail Yusanto, Dr Abdul Chair (HRS Center) menjelaskan jika RUU HIP mengandung kesesatan berfikir dan paham baru tritunggal yang menyesatkan.

“Untuk itu, kami mendorong ulama, tokoh keagamaan, Ormas, Perguruan Tinggi dan semua elemen menolak RUU HIP. DPR RI harus segera menghentikan pembahasannya.”

Dr Abdul Chair juga menyayangkan sikap penguasa yang mereduksi Pancasila sebatas ideologi. 

“Ketika Pancasila sebatas ideologi, justru menimbulkan hegemoni kekuasaan dan itu sudah terjadi jauh sebelum RUU HIP,”tandasnya.

Tampak jelas sudah arogansi Oligarki dalam melanggengkan kekuasaan melalui RUU HIP sangat jelas. Tatkala aroma komunisme menunggangi kapitalis liberalis, justru agama (Islam) menjadi tersingkirkan. Umat Islam kerap menjadi kebijakan korban dari aturan dan perundang-undangan yang jauh dari syariah Islam. Alhasil, umat Islam pun harus bangkit dan mengonsolidasikan perjuangan. Kemudian bangkit dengan Islam dengan menerapkan syariah kaffah dalam khilafah.[hn]

Posting Komentar

0 Komentar