Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Keliru Besar Jika Memerangi dan Mendiskreditkan Islam

PKAD—"Peperangan saat ini adalah peperangan ideologi Negara antara sekularisme, liberalisme, kapitalisme, sosialis komunisme, yang memang semua ideologi itu tidak menerima islam,”tegas Achmad Michdan (Tim Pengacara Muslim) di FGD #9 dengan tema Fix, Ancaman Pidana Pesantren, Ulama, dan Khilafah?

Achmad Michdan yang merupakan aktifis hukum begitu jelas dan lugas dalam memberikan pembelaan kepada umat Islam. Beliau menegaskan bahwa negara ini merdeka atas berkat rahmat Allah SWT. 

“Justru Islam-lah yang mengharamkan penjajahan. Islam merupakan bagian yang mengatur rakyat, bangsa dan pemerintahannya,”tambahnya di diskusi pada Sabtu (5/9/2020).

Hal penting disampaikan Pak Michdan, panggilan akrabnya, bahwa “Kekeliruan mendasar memerangi Islam dan mendeskreditkan Islam. Padahal Islam itu rahmatan lil alamin. Yang ingin dicapai berupa baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur.”

“Ajaran Islam itu pemersatu di negeri ini dan mengilhami Indonesia merdeka,”pungkasnya.

Berlanjut Ahli hukum dari HRS Center, Dr. Abdul Chair Ramadhan, yang begitu jelas mendudukkan khilafah dalam tataran hukum saat ini. Beliau menyayangkan sikap Menteri Agama yang menyamakan atau mengidentikkan khilafah dengan radikalisme.
“Dalam nomenklatur kata waspadai berarti bahaya. Itu kesesatan logika berfikir. Sebab khilafah itu bukan sistem utopis, tetapi kenyataan sejarah dan tidak bisa dilepaskan dari ajaran Islam.”

Dr Abdul Chair menilai jika pendiskreditan Islam sudah tersistemis sejak UU Ormas diganti dengan Perppu Ormas dan akhirnya menjadi UU No 2/2017.

“Seseorang menyampaikan pendapat khilafah sebagai bagian ajaran Islam itu dijamin konstitusi dan diatur dalam Hak Asasi Manusia. Adapun radikalisme itu mengandung makna multitafsir,”tambahnya.

Pencerdasan dari sisi hukum oleh ahli hukum merupakan pemahaman baru bahwa dakwah Islam tidak bisa dibendung. Siapa pun tidak bisa menghalangi dakwah Islam. Syariah dan Khilafah merupakan ajaran Islam yang harus disampaikan. Upaya menghalanginya merupakan tindakan ilegal yang menyebabkan dosa dan murka Allah. Diskusi berjalan lancar dan diikuti lebih dari 4.600 viewers di kanal YouTube. Selain itu juga diikuti tak kurang dari 200 orang di Zoom Meeting Room. Alhamdulillah.[hn]

Posting Komentar

0 Komentar