Home

Elon Musk membahas soal Khilafah dihadapan ribuan undangan dalam agenda yang besar, agenda yang gak main-main yakni konferensi pemimpin negara-negara pemerintahan dunia atau KTT Pemerintahan Dunia dengan tema "Membentuk Pemerintah-Pemerintah Masa Depan” yang diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab, pada 13 dan 14 Februari kemarin. Ia mengatakan bahwa “Jika Anda melihat naik turunnya peradaban sepanjang sejarah, peradaban telah bangkit dan jatuh, tetapi itu tidak berarti malapetaka umat manusia secara keseluruhan, karena mereka telah diberikan semua peradaban terpisah yang dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, Musk juga mencontohkan terkait sejarah jatuhnya Roma sementara umat Islam bangkit dengan ke-Khilafahan-nya sebagai contoh peradaban yang menghasilkan pelestarian pengetahuan dan kemajuan ilmiah. "Ketika Roma runtuh, Islam bangkit, Anda memiliki kekhalifahan yang baik sementara Roma buruk. Dan itu akhirnya menjadi sumber pelestarian pengetahuan dan banyak kemajuan ilmiah," katanya dikutip dari foxbussines.com. CEO Tesla ini berani mengatakan kata 'Khilafah' dihadapan ribuan undangan dari berbagai negara tersebut bahkan memuji kemajuan peradaban ketika khilafah tegak pada masa lalu. Dari sini kita sebagai muslim seharusnya malu, seorang Atheis saja memuji kemajuan peradaban Islam, kenapa malah ada dari segolongan kita justru enggan serta menghadang orang yang memperjuangannya, mempersekusi orang yang mendakwahkannya dan juga menolaknya, dengan alasan takut negaranya nanti berperang, terpecah belah atau alasan yang konyol lainnya, ini justru menampakkan kejumudan kita dan kelemahan kita, kalau kita tidak percaya diri dengan ajaran agama kita berarti memang perlu dibenahi iman kita, agar bisa kembali lagi kejalan yang lurus. www.pojokkota.com

Daniel M. Rosyid : Omnibus Law Cipta Jongos

Daniel Mohammad Rosyid

Beberapa hari ini, Pemerintah bersama DPR sedang kejar tayang untuk segera menyetujui RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU. Tujuan utama RUU ini adalah mempermudah investasi yang dalam kesempitan finansial saat ini serta sistem keuangan ribawi akan sangat didominasi oleh asing. Rezim penguasa saat ini, bahkan di tengah pandemi, berupaya melalui prosedur legislasi yang mencurigakan untuk mempermudah investasi asing serta kedatangan tenaga kerja asing ke Indonesia di hampir semua sektor penting yang oleh UU lainnya sudah diliberalkan. Mengapa ini terjadi ? 

Biaya politik yang tinggi, baik bagi eksekutif maupun legislatif telah menyebabkan bangsa ini masuk ke mulut singa berupa hutang yang makin menggunung, dan mulut buaya investor asing yang dengan leluasa mengeksploitasi berbagai kekayaan alam negeri ini sambil menjadikan massal masyarakatnya sebagai buruh dengan hak-hak minimal. Rekrutmen politik yang makin mahal menyebabkan banyak pejabat harus bersekongkol dengan para cukong domestik maupun asing yang makin menguasai sumber-sumber ekonomi nasional. Pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD baru-baru ini membenarkan sinyalemen ini. 

RUU Omnibus Law sejatinya merupakan instrumen pamungkas untuk benar-benar menjadikan masyarakat Indonesia sebagai jongos di negeri sendiri. Upaya sebelumnya dilakukan melalui pemlintiran pendidikan menjadi persekolahan massal paksa terutama sejak reformasi 20 tahun silam saat Republik ini dibelokkan ke jurang kapitalisme liberal. Pendidikan melalui persekolahan massal bukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.  Persekolahan paksa massal dimaksudkan untuk menyiapkan tenaga kerja yg cukup trampil untuk menjalankan mesin-mesin pabrik, sekaligus cukup dungu untuk menerima pekerjaan yang makin kotor, dan makin beresiko dengan upah yang rendah sedemikian sehingga para istri buruhpun harus keluar dari rumah untuk ikut bekerja. Posisi tenaga kerja dalam rancangan RUU Omnibus Law ini makin lemah dalam menghadapi pemilik modal. 

Bahkan melalui UU no. 18 tahun 2019 tentang Pesantren, rezim ini telah mulai menyekolahkan pesantren. Pesantren bakal kehilangan kemandiriannya, baik secara kurikulum maupun keuangannya. Persis seperti persekolahan massal paksa milik pemerintah sebagai instrumen teknokratik penyiapan masyarakat buruh yang sekuler, pesantren akan direposisi sebagai bagian dari mesin penjongosan massal. 

Upaya lainnya adalah UU yang mengatur keuangan ribawi sesuai dengan konstitusi IMF. Persekolahan  bersama televisi merupakan institusional duo dalam rangka menyiapkan masyarakat konsumtif yang hidup dari hutang. Riba itu menjadikan hutang tidak sekedar hutang, tapi hutang yang memperbudak manusia, sekaligus merampas kedaulatannya. Hutang adalah instrumen penjajahan. Melalui riba ini, proses pemiskinan bangsa ini terjadi melalui proses koruptif yang dilegalkan. Sekalipun korupsi di Indonesia masih berlangsung, skalanya masih relatif kecil dibanding korupsi legal melalui riba ini. Riba adalah akar pemiskinan bangsa ini. 

Saat Work From Home WFH dan Study From Home SFH menjadi kegiatan selama 6 bulan terakhir ini, pandemi ini  membuka peluang agar masyarakat Indonesia kembali ke rumah sebagai satuan edukatif dan produktif. WFH harus digeser menjadi Work At Home, sedangkan SFH diubah menjadi Study At Home. Memang ini membutuhkan keberanian untuk berpikir dan bekerja dengan cara baru. Tapi ini adalah cara paling masuk akal dalam menghentikan  proses penjongosan bangsa ini. 

Namun kaum buruh harus segera diingatkan bahwa mereka akan diperalat oleh kaum komunis baru untuk mewujudkan rencana-rencana kotornya. Kaum komunis sanggup mengahalalkan semua cara untuk mencapai tujuannya, bahkan dengan cara-cara yang haram dan biadab  sekalipun termasuk indoktrinasi massal melalui persekolahan dan riba. 

Rosyid College of Arts,
Gunung Anyar, 5/10/2020

Posting Komentar

0 Komentar