Home

News update : Intelektual yang besar ialah intelektual yang peduli terhadap persoalan yang dihadapi bangsanya. Tak mengherankan, Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa yang menghimpun Profesor dan Doktor dari seluruh wilayah Indonesia mengadakan diskusi daring untuk membahas berbagai isu strategis kekinian. Bertema “Indonesia di Pinggir Jurang Resesi, Benarkah?”, FGD Online dilakukan pada Sabtu (19/9/2020) pukul 08.00-11.30 WIB. Prof. Dr. Ing Fahmi Amhar (Professor Riset & Intelektual Muslim) memaparkan analisis mendasarnya. Berpengalaman hidup dan mengunjungi lebih dari 40 negara di dunia, khususnya di Eropa ketika mengambil studi sarjana hingga doktoralnya, menjadikan paparannya menarik. “Resesi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Resesi sering diasosiasikan dengan turunnya harga-harga (deflasi), atau, meningkatnya harga-harga (inflasi) dalam proses yang dikenal sebagai stagflasi,”ungkapnya di paparan slide materi yang ditampilkan dalam diskusi. *Selengkapnya klik:* https://www.pojokkota.com/2020/09/persoalan-bangsa-ini-sistemik-dua.htmlSudah menjadi tanggung jawab sebagai anak bangsa. Tak cuma bangga sebagai intelektual yang menyandang gelar Professor dan Doktor. Ratusan intelektual ini bereaksi keras dalam FGD Online #6 bertajuk “Indonesia di Pinggir Jurang Resesi, Benarkah?” Diskusi ini dilatarbelakangi kondisi Indonesia yang porak poranda dihajar wabah Covid-19. Ekonomi menjadi taruhan besar bangsa ini. Mampukah keluar dari ancaman resesi atau terlibas ke dalamnya? Dr. Fahmy mengutip beberapa kondisi aktual negara-negara besar yang mulai tumbang dan masuk ke dalam jurang resesi akibat pertumbuhan ekonomi-nya negatif dua kuartal berturut-turut. Terbaru, resesi dialami oleh Amerika Serikat (AS) akibat kontraksi ekonomi hingga minus 32,9 persen pada kuartal II 2020. Sebelumnya pada kuartal I 2020, ekonomi negeri Paman Sam telah mengalami pertumbuhan negatif sebesar 5 persen. Resesi pada kuartal II tahun ini juga menempatkan AS ke kondisi perekonomian terburuk sejak 1947 silam. *Selengkapnya klik:* https://www.pojokkota.com/2020/09/indonesia-di-pinggir-jurang-resesi.html Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Pengamat Kebijakan Publik: “Omnibus Law Bentuk Kemunduran Ekonomi”


Pengamat Kebijakan Publik Dr. Erwin Permana menyebut UU Omnibus Law Cipta Kerja merupakan bentuk kemunduran ekonomi dan tidak menyelesaikan masalah ekonomi.


“Dari sisi ekonomi, UU ini bisa dipandang sebagai kemunduran ekonomi. Jadi akan ada ruang besar yang akan diberikan pada investor, kemudahan insentif pajak, kemudian mengenai AMDAL. Hal serupa ini pernah diterapkan pada abad 15 di Eropa. Jadi, kita mundur ke belakang,” ujarnya dalam acara Islamic Lawyers Forum (ILF) Edisi 25: Kritik UU Omnibus Law akan Dibungkam & Dikriminalisasi?Ada Apa?” di akun Youtube LBH Pelita Umat, Senin (19/10/2020).


Kalau memperhatikan pernyataan pemerintah, menurut dosen Ilmu Makro Ekonomi Universitas Pancasila tersebut ada dua masalah ekonomi yang ingin dipecahkan melalui UU ini. Pertama, masalah pengangguran, yang jelas saat ini memang terjadi banyak pengangguran akibat resesi dan bonus demografi. Kedua, masalah PDB yang turun akibat resesi, sehingga butuh mendatangkan investasi. Sehingga, intinya ada upaya mendatangkan investor untuk mengatasi masalah tersebut.


Namun, ia pun mempertanyakan apakah benar UU Omnibus Law akan berhasil menangani dua masalah tersebut? Yang ada malah nantinya akan menambah pengangguran dan memberikan lapangan pekerjaan pada tenaga asing.


“Pertanyaannya, apakah benar dengan Omnibus Law akan berhasil menyerap lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia? Dalam judulnya memang cipta kerja, tapi di dalamnya kalau diperhatikan justru memudahkan pekerja asing masuk ke Indonesia. Dengan misal tidak ada syarat bisa bahasa Indonesia. Sebelumnya aturan kerja sudah ketat mereka bisa masuk apalagi sekarang? Waktu istirahat setelah 4 jam kerja, atau ishomanya hanya 30 menit. Dalam waktu 30 menit apa cukup untuk ibadah, makan istirahat? Jadinya nanti pekerja tidak betah akhirnya resign. Jadi UU ini tidak cocok disebut cipta kerja tapi cipta pengangguran,” bebernya.


Masalah selanjutnya, untuk mendongkrak PDB. Tapi pasal dalam Omnibus Law justru kontradiktif dengan upaya tersebut.


“Benarkah investor mendongkrak PDB? PDB salah satu pendongkraknya itu konsumsi rumah tangga. Ketika upah buruh rendah, maka daya belinya rendah. Ketika daya beli rendah, maka konsumsi rumah tangga juga turun. Jadi kontradiktif antara yang dicita-citakan dengan yang ada di UU tersebut,” pungkasnya.[] Billah Izzul Haq


Sumber : https://mediaumat.news/pengamat-kebijakan-publik-omnibus-law-bentuk-kemunduran-ekonomi/

Posting Komentar

0 Komentar