Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Terkait Omnibus Law, Intelektual Muslim: Judicial Review, Nonsense!


Profesor Riset dan Intelektual Muslim Prof. Dr-Ing. Fahmi Amhar menegaskan membawa persoalan yang terkait hukum (UU Omnibus Law) untuk judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) adalah nonsense. “Sekarang itu kalau ada apa-apa yang terkait hukum, orang disuruh larinya ke MK, sana judicial review, padahal itu nonsense,” tegasnya dalam acara FGD Doktor Muslim: Menimbang Dampak UU Omnibus Law (Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya Pertahanan dan Keamanan), Sabtu (10/10/2020) melalui kanal youtube Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa.
Menurut Fahmi, akan lama prosesnya dan sebelum selesai, kerusakan yang diakibatkan undang-undang sudah akan permanen. Ia pikir konyol juga melakukan penolakan melalui jalur politik. “Sementara kalau kita menempuh jalur politik, lalu dikatakan, kamu masuk partai saja nanti nunggu pemilu tahun 2024, itu konyol juga,” ucapnya. Lebih lanjut ia menjelaskan dua jalur yang dapat ditempuh para intelektual untuk menolak UU Omnibus Law ini. Pertama, melalui penyadaran politik hingga sampai pada penyadaran tokoh-tokoh kunci, para elite oligarki elite politik. Ia meyakini mereka meskipun saat ini dikatakan rakus dan serakah, ada kemungkinan suatu saat mendapat hidayah. “Karena yang namanya manusia itu meskipun dia sekarang adalah orang-orang yang rakus, orang-orang yang kita katakan serakah, dia masih manusia dan suatu ketika mungkin akan mendapat pintu hidayah. Mungkin pintu hidayah itu dengan anaknya meninggal atau istrinya dibawa lari orang, atau apa enggak tahu ya,” terangnya. Kedua, menempuh jalur langit yaitu mendoakan. Ia sangat yakin akan janji Allah, “Innallaha la yughayyiru ma bi qoumin, hatta yughayyiru bi anfusihim.” “Nah tinggal kita di-anfusihim ini apa, kita sudah lakukan belum, kalau ujug-ujug kita belum melakukan penyadaran politik langsung mohon kepada Allah, ya salah juga, soalnya hari-hari ini ada orang mengatakan kamu ngapaian ribut-ribut soal UU Omnibus Law, itu nanti tidak ditanyakan di alam kubur, udah kamu banyak tahajud banyak puasa sunnah, ini kan konyol,” lanjutnya. Bahkan Fahmi juga mengingatkan bagaimana dulu Rasulullah SAW juga mendatangi Abu Lahab, Abu Jahal atau pun Abu Shofyan, tidak sekadar mencukupkan dengan bermunajad saja. Terakhir, Fahmi mengajak untuk memaksimalkan upaya penolakan UU Omnibus Law ini. “Jadi marilah kita tempuh jalur langit maupun jalur bumi dengan cara-cara yang masih mungkin kita lakukan oleh orang intelektual,” pungkasnya.[] Dewi Srimurtiningsih (tintasiyasi.com)

Posting Komentar

0 Komentar