Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Bagaimana Proyeksi dan Potret Hukum Indonesia Tahun 2020 dan 2021?

FGD PKAD Ke-14: Bagaimana Proyeksi dan Potret Hukum Indonesia Tahun 2020 dan 2021?


PKAD—Benarkah hukum saat ini masih menjadi panglima? Setidaknya bagi semua rakyat untuk berdiri dan diperlakukan sama di hadapan hukum. Apa daya jauh panggang dari api. Hukum menjadi permainan dan dipertontonkan ketidakadilannya. Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) memiliki tanggung jawab moral dan intelektual. Buah pikirannya ditungakan kembali dalam diskusi Live Streaming ke 14 dengan tajuk : “Potret dan Proyeksi Hukum di Indonesia: Tinjauan Terhadap Extra Judicial Killing dan Inconstitutional Dictatorship”, Sabtu (12/12/2020) Pukul 08.00-11.30 WIB.


Diskusi menarik ini mampu menyedot perhatian publik,serta menjadikan diskusi ini salah satu sumber rujukan. Terlebih pembicara yang hadir berkompeten di bidangnya, serta menjadi praktisi dan penggerak perubahan. Mengundang enam pembicara:


1. Prof Suteki S.H., M.Hum. - Pakar Hukum & Masyarakat 

2. Dr. Abdul Chair Ramadhan., S.H., M.H. - Association Criminal Law Expert 

3. Achmad Michdan., S.H. - Tim Pengacara Muslim (TPM)

4. Viktor Santoso Tandiasa S.H., M.H. - Constitutional Lawyer 

5. Achmad Khozinuddin., S.H. - Advokat, Pejuang Gerakan Islam 

6. Bisman Bakhtiar S.H., M.H. - Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (PUSHEP)


Seperti juga diketahui publik, selama 2020 bidang hukum mendapat sorotan tajam. Upaya penegakkan hukum diduga berat sebelah. Hal ini bisa dibuktikan ketika terjadi pelaporan dari pihak kontra pemerintah, prosesnya memakan waktu lama. Sementara, pelaporan dari pihak pro pemerintah, pelakunya langsung ditangkap ditersangkakan. Upaya-upaya tadi menjadikan hukum tercedirai oleh aparat penegak hukum.


Aroma kriminalisasi ulama, aktivis yang kritis, dan pengkasusan pihak oposisi kerap menghiasi pemberitaan. Benarkah itu terjadi? Lantas bagaimana fakta hukum dan jalan keluarnya? Dengan pembicaraan dan diskusi yang penuh dengan narasi perubahan. PKAD kali ini menghadirkan proyeksi dan potret hukum dilihat dari sudut yang paling dekat. Diindera dari mata batin dan fitrah manusia, serta diberi formulasi jitu untuk harapan ke depan lebih baik.


Semua tentu sepakat agar tak ada lagi kedzaliman dan kediktatoran. Semua pun setuju tidak ada lagi aturan yang membelenggu dan bahkan menyelewengkan kekuasaan. Semua pun menginginkan hukum tak pandang bulu dan mampu memberi keadilan. Alhamdulilah, PKAD mempersembahkan sajian akhir tahun dengan narasi membangun.


Simak tayangannya di YouTube PKAD :

https://youtu.be/5VMBL77cRPk


Posting Komentar

0 Komentar