Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Diskusi PKAD Ke-16 Bahas Negara Otoriter, Tanda Bangkitnya Kekhilafahan Baru?

PKAD [16/01/2021]—Diskusi online yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) ke-16 sangat dinanti pemirsa. Pasalnya pembahasan temanya selalu menarik karena menyorot keruntuhan demokrasi dan munculnya otoritarian. Peristiwa yang terjadi pada anarkisme pasca pilpres Amerika Serikat dan konstitusi yang cenderung diktator di negeri ini, menarik untuk dikupas dalam tinjauan multi perspektif. 


Oleh karena itu, untuk yang ke-16 kalinya, PKAD pada Sabtu (16/1/2021) pukul 08.00 sd 11.30 WIB menyelenggarakan FGD Online bertema "THE OTORITARIAN STATE TANDA BANGKITNYA THE NEW CHALIPHATE ? Tinjauan Multi Perspektif" dengan Keynote Speaker, Fajar Kurniawan - Analis Senior PKAD. Begitu juga pembicara lainnya:


1. Victor Santoso Tandiasa S.H., M.H. - Kuasa Hukum Uji Perda Covid 

2. Ahmad Khozinuddin S.H - Advokat Aktivis Gerakan Islam 

3. Drs. Wahyudi Al Maroky M.Si. - Direktur Pamong Institute 

4. Budi Mulyana S.IP., M.Si. - Pengamat Politik Internasional 

5. Dr. Syahrir Nuhun Lc. M.Th.I - Pakar Hadits


Acara ini menjadi menarik dibahas karena melihat dari multi perspektif. Dari sisi politik, hukum, tata pemerintahan atau sistem politik, konstalasi internasional, dan syariah Islam. Diskusi seperti ini tidak hanya menggerakkan nalar, tapi juga menjadikan standar Islam sebagai sebuah pedoman penting. Bukankah Islam hadir sebagai solusi dari persoalan kehidupan.


Acara ini berlangsung secara online melalui zoom meeting dan live streaming You Tube. Pemirsa yang hadir menyaksikan sekitar 3000an, yang berasal dari seluruh Indonesia. Komentarnya pun beragam dan memberi dukungan pada acara ini yang merupakan upaya untuk pencerdasan umat.


Seperti yang dituliskan beberapa viewers sebagai berikut:


1) Ilham Siregar: Aamiin.... semoga terkabul janji Allah SWT selalu pasti


2) Dede Suryani: semoga Allah menurunkan keadillah langsung dari Allah.manusia SDH bingung menentukan dengan adil


3) Nisa Tkn: negara sibuk melindungi koruptor, mengkriminalisasi ulama, lupa mengedukasi rakyat ttg vaksin, malah pingin jalan pintas dg ancaman denda 5 juta bagi yg menolak #RezimBunuhDiri #BunuhDiriPolitik FIX!!


4) Taufik Hidayatullah: Benar-benar channel mencerahkan...


5) Salimuddin abuiza: Hanya aturan Tuhan yang dibawa para nabi dan rasul yang menjadikan dunia dan nyaman juga sejahtera


Acara berlangsung lancar dan mendapat atensi luar biasa dari semua kalangan.[hn]

Posting Komentar

0 Komentar