Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

BaraNusa Relawan Jokowi: Kritisi Kinerja Jokowi Hingga Pertanyakan ‘Kayak Kekurangan Tokoh Negeri Ini?’

 BaraNusa Relawan Jokowi: Kritisi Kinerja Jokowi Hingga Pertanyakan ‘Kayak Kekurangan Tokoh Negeri Ini?’



PKAD—“Kok kita kayak kekurangan tokoh, negeri ini bukan milik mereka aja, nanti tidak ada regenerasi. Dia lagi dia lagi. Nggak akan berkembang nanti” seloroh Adi Kurniawan, Ketua Umum BaraNusa Relawan Jokowi, saat ditanya bagaimana tentang wacana presiden 3 periode, dalam acara Insight #39 Pusat Kajian Analisis Data (PKAD), Rabu (23/6/2021).


Diskusi online yang mengangkat tema "Jokowi Prabowo 2024, Bagaimana Nasib Rakyat Dan Politik Indonesia?" juga menghadirkan dua narasumber lain yaitu, Prof. Dr. Siti Zuhro, M.A. (Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI), dan Akhmad Khozinuddin, SH (Advokat dan Pengamat Politik). 


Pernyataan Adi Kurniawan ini tentu cukup menggelitik. Pasalnya, posisinya adalah pentolan tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf pada pilpres 2019. BaraNusa Relawan Jokowi sendiri lahir 16 Juni 2018 yang anggotanya tersebar di Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan beberapa wilayah di timur Indonesia. 


Bagaimana bisa barisan pendukung Jokowi justru menunjukkan sikap yang sebaliknya? Adi Kurniawan menyampaikan BaraNusa memang dibentuk untuk merangkul masyarakat bersama-sama memenangkan Jokowi. 


“Seiring waktu berjalan. Sejak pasca-pilpres hingga pembentukan kabinet, tugas kami adalah mengawal, bukan mendukung mati-matiaan”, tukas Adi. 


Selanjutnya, Adi juga menyampaikan bahwa wacana 3 periode ini juga menjadi masalah bagi mereka. Adi menyesalkan, “Di tengah kondisi negara yang tidak terawat. korupsi makin jadi. Utang membengkak. Kemiskinan semakin dalam. Sangat tidak realistis, melanggar UUD 45 dan mencederai demokrasi”, imbuhnya. 


Tidak bisa dipungkiri ada kekecewaan dari BaraNusa Relawan Jokowi melihat hasil kinerja figur yang dulu mereka dukung masih jauh dari harapan. Banyak persoalan negeri yang sampai hari ini tidak jelas juntrungnya. Ancaman persatuan begitu nyata. Masyarakat terbelah. 


Adi Kurniawan masih memiliki harapan, bahwa kedepan indonesia bisa lebih baik, dengan munculnya pemimpin yang mampu melakukan tiga hal, yaitu membangkitkan ekonomi, mempersatukan rakyat, dan mengembalikan kedaulatan Indonesia. 


Tapi siapakah sosok pemimpin harapan itu? Adi mengatakan belum bisa kami ungkap. 2024 masih lama. “Fokus dulu ke covid aja deh dulu”, pungkasnya. 


Insight #39 sangat diminati publik. Hal ini bisa diamati dari viewers You Tube 1.943. Bahkan bisa bertambah lagi. Acara berjalan lancar dan diskusi pun menghangat. Sekali lagi, BaraNusa Relawan Jokowi tetap kritis.[AR/HN]

Posting Komentar

0 Komentar