Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Mardani Ali Sera: 3 Pesan Penting Kepada Umat dan 3 Rasa di Pemilu 2024 Nanti

 


PKAD—Dalam diskusi online Forum Group Discussion (FGD) ke-26. Acara ini digelar oleh Pusat Kajian Analis Data (PKAD) Sabtu, 26 Juni 2021 melalui channel youtube PKAD dan zoom. Mengangat tema “Wacana Jokowi Prabowo dan Masa Depan Politik Umat” yang tengah menjadi perbincangan hangat ditengah masyarakat. 


PKAD menghadirkan 6 pembicara yaitu; Dr. Refly Harun S.H., M.H. - Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Mardani Ali Sera - DPP PKS, Dr. Ahmad Yani S.H , M.H. - DPP Masyumi, Dr. Masri Sitanggang - DPP PDRI, H.M. Ismail Yusanto - Cendekiawan Muslim, dan Ahmad Khozinudin S.H. - Advokat, Pengamat Politik. Acara ini dimaksudkan untuk memberikan pencerahan pada umat bagaimana agenda politik umat menjelang 2024.


Dr. Mardani Ali Sera, M. Eng mengawali pemaparannya bahwa Jokowi akan sampai 2024 dan dalam posisi yang sangat kuat untuk menjadi salah satu penentu. Walaupun kondisi ekonomi ekomomi Indonesia relatif berat, tetapi dengan PP 74 tahun 2020 mereka sudah membuat Lembaga Pengelola Investasi.


“Pemerintah seolah punya lembaga pendanaan sifatnya privat, tetapi dikuasai negara dan dijamin negara. Belum lagi dengan Perpu Covid 19. BI punya kewajiban jika negara kekurangan uang maka BI bisa membeli SBN,”urainya.  


Terkait partai-partai baru ia menyampaikan "Saya mendukung dan mendoakan berprestasi mendapatkan kepercayaan dan bisa sama-sama ta'awun. PKS mendukung sepenuhnya dan siap bekerja sama" 


Lebih lanjut ia memaparkan jika kondisi perpolitikan tidak lepas dari konstelasi pemegang kekuasaan. Jokowi mampu mengakumulasi kekuatan politik ditangannya dengan cukup mulus. Saat ini belum ada kekuatan oposisi yang dominan karena 84 persen dikuasai pensukung pemerintah tinggal Demokrat-PKS dan tidak banyak melakukan koordinasi.


Menurutnya Pemilu 2024 nanti Pemilu dengan 3 rasa, rasa pandemi, rasa resesi dan rasa suksesi oleh karena itu pemegang dana (sumber daya) akan berperan besar. 


Diakhir pemaparannya ia menyampaikan apa 3 hal yang yang harus dilakukan umat:

Pertama, semua harus menjaga bidang masing-masing agar satu suara satu barisan. 


Kedua, harus mulai dibangun jejaring para tokoh agar mau rendah hati jangan mau jadi presiden wakil presiden semua tetapi mulai mengerucut siapa figur yang akan dijadikan presiden. 


Ketiga, mulai menabung (berkorban) untuk pemilu 2024. Kita harus lebih pragmatis dengan mengajak kelompok nasionalis atau tradisionalis bersatu sehingga power sharing terjadi tetapi harus memutus dulu rantai oligarkhi yang sekarang bercokol. Semoga dengan 3 hal ini akan mendapatkan hasil yang terbaik di 2024. 


Acara ini ternyata mendapat sambutan antusias oleh masyarakat dengan ditonton ribuan warganet. Sukses selalu PKAD!![BK]

Posting Komentar

0 Komentar