Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Minta MK Tolak Uji UU Ciptaker, Pengamat: Sikap Presiden Kacau


Pojokkota.com – Permintaan Presiden Jokowi melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pendahuluan agar Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dinilai kacau. “Sikap presiden ini kacau dari dua penilaian,” ujar Pengamat Sosial Politik Iwan Januar kepada Mediaumat.news, Sabtu (19/6/2021).

Pertama, presiden adalah lembaga eksekutif yang sejajar dengan MK sebagai lembaga yudikatif. “Permintaan ini mengacaukan konsep trias politika demokrasi tentang pembagian kekuasaan. Mestinya, secara logika demokrasi, biarkan saja MK lakukan uji formil itu. Kalau presiden ngotot juga ini jadi intervensi terhadap lembaga yudikatif,” ujarnya.

Baca juga: Ketua Forum Doktor Muslim: Omnibus Law Puncak Penerapan Sistem Kapitalis

Kedua, permintaan penolakan ini juga kacau karena presiden beralasan UU Cipta Kerja itu melindungi hak pekerjaan dan penghidupan rakyat. “Alasan ini juga bertolak belakang dengan banyak pasal dalam UU Omnibus Law yang justru mengancam penghidupan dan pekerjaan warga negara, seperti pembebasan ekspor pangan yang ancam pertanian lokal, status outsourcing pegawai, kawasan ekonomi khusus yang untungkan asing, dan sebagainya,” bebernya.

Ia melihat pemerintah panik karena banyak kepentingan pengusaha yang terancam. “Itu yang mereka bela,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it (dikutip dari Mediaumat.news)

Posting Komentar

0 Komentar