Home

PKAD—Pemberitaan terkait latihan bersama (latma) TNI AD dengan Tentara Amerika Serikat viral di media. TNI AD pun menggelar konfrensi pers. Latihan ini merupakan latihan terbesar. Pusat Kajian dan Analisis Data mengdakan diskusi online via zoom dan youtube. Mengangkat tema “Latihan Bersama Garuda Shield Ke-15 Tentara Indonesia Dan Amerika Serikat, Implikasi Kedigdayaan Militerkah?”, Jumat (30/7/2021). Hadir sebagai narasumber Khairul Fahmi (Institute for Security and Strategic Studies), Marsekal Muda TNI (Purn) H. Amirullah Amin (Pengamat Militer), Dr H. Budi Mulyana, S.IP, M.Si (Dosen Hubungan Internasional). Khiarul Fahmi mengungkapkan “Jika ingin membandingkan kekuatan militer AS dengan Indonesia, maka akan terlalu ketinggian. Namun disisi lain, skala Asia Tenggara, Indonesia memiliki statistik kekuatan militer yang terbesar. Setelah Indonesia posisi kedua diisi Vietnam.” Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Minta MK Tolak Uji UU Ciptaker, Pengamat: Sikap Presiden Kacau


Pojokkota.com – Permintaan Presiden Jokowi melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pendahuluan agar Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dinilai kacau. “Sikap presiden ini kacau dari dua penilaian,” ujar Pengamat Sosial Politik Iwan Januar kepada Mediaumat.news, Sabtu (19/6/2021).

Pertama, presiden adalah lembaga eksekutif yang sejajar dengan MK sebagai lembaga yudikatif. “Permintaan ini mengacaukan konsep trias politika demokrasi tentang pembagian kekuasaan. Mestinya, secara logika demokrasi, biarkan saja MK lakukan uji formil itu. Kalau presiden ngotot juga ini jadi intervensi terhadap lembaga yudikatif,” ujarnya.

Baca juga: Ketua Forum Doktor Muslim: Omnibus Law Puncak Penerapan Sistem Kapitalis

Kedua, permintaan penolakan ini juga kacau karena presiden beralasan UU Cipta Kerja itu melindungi hak pekerjaan dan penghidupan rakyat. “Alasan ini juga bertolak belakang dengan banyak pasal dalam UU Omnibus Law yang justru mengancam penghidupan dan pekerjaan warga negara, seperti pembebasan ekspor pangan yang ancam pertanian lokal, status outsourcing pegawai, kawasan ekonomi khusus yang untungkan asing, dan sebagainya,” bebernya.

Ia melihat pemerintah panik karena banyak kepentingan pengusaha yang terancam. “Itu yang mereka bela,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it (dikutip dari Mediaumat.news)

Posting Komentar

0 Komentar