Home

Elon Musk membahas soal Khilafah dihadapan ribuan undangan dalam agenda yang besar, agenda yang gak main-main yakni konferensi pemimpin negara-negara pemerintahan dunia atau KTT Pemerintahan Dunia dengan tema "Membentuk Pemerintah-Pemerintah Masa Depan” yang diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab, pada 13 dan 14 Februari kemarin. Ia mengatakan bahwa “Jika Anda melihat naik turunnya peradaban sepanjang sejarah, peradaban telah bangkit dan jatuh, tetapi itu tidak berarti malapetaka umat manusia secara keseluruhan, karena mereka telah diberikan semua peradaban terpisah yang dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, Musk juga mencontohkan terkait sejarah jatuhnya Roma sementara umat Islam bangkit dengan ke-Khilafahan-nya sebagai contoh peradaban yang menghasilkan pelestarian pengetahuan dan kemajuan ilmiah. "Ketika Roma runtuh, Islam bangkit, Anda memiliki kekhalifahan yang baik sementara Roma buruk. Dan itu akhirnya menjadi sumber pelestarian pengetahuan dan banyak kemajuan ilmiah," katanya dikutip dari foxbussines.com. CEO Tesla ini berani mengatakan kata 'Khilafah' dihadapan ribuan undangan dari berbagai negara tersebut bahkan memuji kemajuan peradaban ketika khilafah tegak pada masa lalu. Dari sini kita sebagai muslim seharusnya malu, seorang Atheis saja memuji kemajuan peradaban Islam, kenapa malah ada dari segolongan kita justru enggan serta menghadang orang yang memperjuangannya, mempersekusi orang yang mendakwahkannya dan juga menolaknya, dengan alasan takut negaranya nanti berperang, terpecah belah atau alasan yang konyol lainnya, ini justru menampakkan kejumudan kita dan kelemahan kita, kalau kita tidak percaya diri dengan ajaran agama kita berarti memang perlu dibenahi iman kita, agar bisa kembali lagi kejalan yang lurus. www.pojokkota.com

Minta MK Tolak Uji UU Ciptaker, Pengamat: Sikap Presiden Kacau


Pojokkota.com – Permintaan Presiden Jokowi melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pendahuluan agar Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dinilai kacau. “Sikap presiden ini kacau dari dua penilaian,” ujar Pengamat Sosial Politik Iwan Januar kepada Mediaumat.news, Sabtu (19/6/2021).

Pertama, presiden adalah lembaga eksekutif yang sejajar dengan MK sebagai lembaga yudikatif. “Permintaan ini mengacaukan konsep trias politika demokrasi tentang pembagian kekuasaan. Mestinya, secara logika demokrasi, biarkan saja MK lakukan uji formil itu. Kalau presiden ngotot juga ini jadi intervensi terhadap lembaga yudikatif,” ujarnya.

Baca juga: Ketua Forum Doktor Muslim: Omnibus Law Puncak Penerapan Sistem Kapitalis

Kedua, permintaan penolakan ini juga kacau karena presiden beralasan UU Cipta Kerja itu melindungi hak pekerjaan dan penghidupan rakyat. “Alasan ini juga bertolak belakang dengan banyak pasal dalam UU Omnibus Law yang justru mengancam penghidupan dan pekerjaan warga negara, seperti pembebasan ekspor pangan yang ancam pertanian lokal, status outsourcing pegawai, kawasan ekonomi khusus yang untungkan asing, dan sebagainya,” bebernya.

Ia melihat pemerintah panik karena banyak kepentingan pengusaha yang terancam. “Itu yang mereka bela,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it (dikutip dari Mediaumat.news)

Posting Komentar

0 Komentar