Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Daniel M. Rosyid : “PPKM Darurat Bentuk Maladministrasi Pemerintah?”

 

PKAD—PPKM “Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat” dimaksudkan untuk membatasi kegiatan masyarakat yang jauh lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Menurut Prof Daniel M. Rosyid (Kurator Kuliah Kebangsaan Bung Karno) yang menjadi Narasumber di acara Insight PKAD ke-44, Senin (5/7/2021), menilai bahwa PPKM ini adalah bentuk dari maladministrasi publik 


“Ini maladministrasi publik atau mal praktek yang dilakukan pemerintah. Pemerintah seperti menciptakan regulasi ugal-ugalan. Pasalnya hanya bisa ditafsirkan sepihak oleh penguasa saja,”tegasnya di awal. 


Kondisi seperti ini karena birokrasi seharusnya dirancang agar penguasa melayani publik atau masyarakat yang telah memilih saat pemilu kemarin. Naasnya, biaya politik yang mahal, mengharuskan oligarki mengutak-atik kepentingan-kepentingan ekonomi. Berbagai macam sektor mulai dari kesehatan, pendidikan, industri dan lain-lainnya.


Selain Prof Daniel, hadir pula Dr. Suswanta, M.Si (Pengamat Kebijakan Publik) dan Syafril Sjofyan (Pengamat Kebijakan Publik dan Sekjend Forum Komunikasi Patriot peduli bangsa) sebagai narasumber. Acara diskusi mengangkat tema “Gawat!! PPKM Darurat??” Diskusi ini hadir semata-mata untuk mengurai solusi dari berbagai permasalahan negeri ini.


Dalam pemaparan Prof. Daniel menyebutkan hal-hal kedaruratan dari PPKM ini adalah maladministrasi, yaitu: 


1. Kebijakan yang akan dikeluarkan itu tidak dipromosikan. Artinya masyarakat tidak diajak aktif berpartisipasi.

2. Masyarakat diposisikan hanya sebagai konsumen vaksin atau obat-obatan.

3. Diprediksikan pemberian vaksin kepada masyarakat belum melalui uji klinis. Sehingga kemungkinan juga BPOM tidak independen.

4. Adanya ketaatan yang berlebihan kepada WHO, karena resep cina dan Eropa yang diterapkan di Indonesia tidak sepenuhnya cocok.


Solusi yang ditawarkan oleh Prof. Daniel adalah tidak perlu menggunakan solusi internasional. Lebih kepada kemandirian negara. Artinya dengan limpahan rempah-rempah yang dimiliki sudah seharusnya bisa memproduksi minuman herbal atau obat-obatan herbal. Menarasikan bagaimana gaya hidup sehat melalui media-media sehingga masyarakat tidak ditempatkan sebagai konsumen Rumah sakit atau klinik-klinik.


Diskusi virtual ini dilakukan secara streaming melalui zoommeeting dan Chanel YouTube PKAD yang dinikmati lebih dari 3.500 viewers. PKAD sendiri hadir dalam rangka mencerdaskan umat dan menyuguhkan berbagai berita-berita aktual dan menawarkan solusi dalam pandangan Islam.[]

Posting Komentar

0 Komentar