Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Geram dengan Tak Samanya Perkataan dan Perbuatan, Ahmad Khozinudin: “Kekuasaan Itu Melayani Rakyat Bukan Oligarki”

 


PKAD—Permasalahan umat masih belum terselesaikan. Fenomena awal munculnya julukan The King of Lips Service ini nyatanya bukan mengkritik secara personal kepribadian sang penguasa namun tiada lain adalah sebuah representasi dari sebuah sistem politik yang dianutnya. Alih-alih hilang julukan negatif ini, muncul kembali istilah lain untuk memberikan label pada penguasa saat ini yaitu The King of Silent.


Insight PKAD ke #47 membahas tema “DARI THE KING OF LIPS SERVICE HINGGA THE KING OF SILENT. FENOMENA APA LAGI?” Senin (12/7/2021). Salah satu yang menjadi narasumber pada diskusi ini adalah Ahmad Khozunudin, SH, sebagai Advokat dan Pengamat Politik.


“Ketidaksesuaian antara kata-kata atau janji-janji dengan perbuatan atau bisa dibilang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah,”ungkapnya. 


Hal ini pun berkaitan erat dengan tidak adanya kesesuaian antara norma yang diyakini dengan aktualisasinya. Lihatlah bagaimana jargon sistem politik demokrasi yang mengatakan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat, namun faktanya kekuasaan itu tidak dikendalikan oleh rakyat. 


Tambahnya, “Kekuasaan itu tidak bisa melayani rakyat. Namun hanya oligarki yang bisa menguasainya. Inilah dasar Lips Service sesungguhnya yang harus dipersoalkan lebih dalam.”


Berkaitan dengan makna The King of Silent, Ahmad Khozinuddin mengatakan bahwa maknanya adalah absennya pemimpin dari persoalan bangsa. Pada dasarnya adalah ketidakhadiran dan ketidakmampuan sistem negara dalam menangani urusan masyarakat.


Acara ini pun dihadiri oleh Affandi Ismail sebagai Ketua Umum PB HMI MPO dan Shiddiq Robbani Sekjen PP Gema Pembebasan sebagai narasumber. Mereka pun diminta tanggapannya tentang The King of Lip Service presiden yang menjadi titik awal muncul seruan kepada rakyat untuk Revolusi Indonesia 2021, dan julukan The King of Silent kepada wakil presiden ini menyeruak juga di publik. 


Diskusi virtual ini dilakukan untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat tentang budaya menyampaikan aspirasi rakyat kepada negara secara lebih mendalam tanpa adanya kekerasan dan sifat anarkis.[]

Posting Komentar

0 Komentar