Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

INSIGHT #47 PKAD:”DARI THE KING OF LIP SERVICE HINGGA THE KING OF SILENT FENOMENA APALAGI?”


PKAD—Rakyat kembali bersuara menumpahkan kelu kesahnya. Ungkapan yang menyeruak di publik pun tak kalah hebatnya. Menuntut presiden untuk mengakhiri jabatannya. Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) memiliki tanggung jawab moral. Mengedukasi publik dengan cara yang benar. Karenanya, INSIGHT #47 PKAD:”DARI THE KING OF LIP SERVICE HINGGA THE KING OF SILENT FENOMENA APALAGI?” Senin (12/7/2021).


Narasumber yang hadir; Affandi Ismail ( Ketua Umum PB HMI MPO), Shiddiq Robbani (Sekjen PP Gema Pembebasan), dan Ahmad Khozinudin, SH (Advokat dan Pengamat Politik).


Mengawali perbincangannya, Affandi menegaskan bahwa “Masyarakat menunggu gerakan besar. Jokowi harus legowo untuk mundur. Dan ini konstitusional.”


Ia menyampaikan jika keinginan atau harapan terbesar dari mahasiswa, aktivis kampus, pelajar adalah perubahan. Jangan sampai mesin yang sudah terpanaskan ini mati lagi.


Senada dengan itu, Shiddiq Rabbani menegaskan mahasiswa harus hadir di tengah-tengah rakyat. Tunjukan jati diri sebagai leader of change. Perubahan itu tidak akan terjadi tanpa umat. Karena sejatinya umatlah yang memiliki kekuasaan. 


“Perubahan tak hanya rezim tapi juga sistem, tanpa harus menunggu 2024,”serunya.


Ahmad Khozinudin juga menegaskan kemunculan istilah The King of Lip Service dan The King of Silent wujud pesimistis rakyat. Rakyat melihat tidak ada kata sama dalam ucapan dan tindakan.


“Ketidaksesuaian antara kata-kata atau janji-janji dengan perbuatan atau bisa dibilang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah,”ungkapnya. 


Selain itu juga, maknanya adalah absennya pemimpin dari persoalan bangsa. Pada dasarnya adalah ketidakhadiran dan ketidakmampuan sistem negara dalam menangani urusan masyarakat.


Acara Insight #47 PKAD mendapat sambutan luas. Komentar dukungan dan dukungan positif terus berdatangan. Agenda ini menjadi ajang pencerahan dan pencerdasan.[]

Posting Komentar

0 Komentar