Home

PKAD—Pemberitaan terkait latihan bersama (latma) TNI AD dengan Tentara Amerika Serikat viral di media. TNI AD pun menggelar konfrensi pers. Latihan ini merupakan latihan terbesar. Pusat Kajian dan Analisis Data mengdakan diskusi online via zoom dan youtube. Mengangkat tema “Latihan Bersama Garuda Shield Ke-15 Tentara Indonesia Dan Amerika Serikat, Implikasi Kedigdayaan Militerkah?”, Jumat (30/7/2021). Hadir sebagai narasumber Khairul Fahmi (Institute for Security and Strategic Studies), Marsekal Muda TNI (Purn) H. Amirullah Amin (Pengamat Militer), Dr H. Budi Mulyana, S.IP, M.Si (Dosen Hubungan Internasional). Khiarul Fahmi mengungkapkan “Jika ingin membandingkan kekuatan militer AS dengan Indonesia, maka akan terlalu ketinggian. Namun disisi lain, skala Asia Tenggara, Indonesia memiliki statistik kekuatan militer yang terbesar. Setelah Indonesia posisi kedua diisi Vietnam.” Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Rezim Penjaga Oligarki, Rakyatpun Gigit Jari



PKAD—“Ibarat mahasiswa, menurut saya rezim hari ini layak mendapatkan angka IPK 4,2 dalam hal menjaga kepentingan para oligarki”, tegas Erwin Permana, dalam diskusi virtual bersama Pusat Kajian Analisis Data, Rabu, (28/7/2021).


Insight #54 PKAD yang ditayangkan secara live di channel youtube dan zoom kali ini mengangkat tema “The Guadian Of Oligarch. Inikah Presiden Masa Kini”. Hadir tiga narasumber, yaitu; Muhammad Novriansyah Kusumapratama. Kedua, Khotimul Umam, dari Mahasiswa Muslim Peduli Bangsa. Dan ketiga, Dr. Erwin Permana, Aktivis Universitas Indonesia 2008-2010. 


Benarkah rezim hari ini menjaga olgarki, dijawab Erwin Permana dengan menunjukkan bukti-bukti. Yang pertama, terlihat sekali dari kebijakan yang dikeluarkan rezim. Dimana semuanya sangat telanjang berpihak pada oligraki. Bahkan di masa pandemi, dimana pergerakan masyarakat dalam menyampaikan kritik tertahan, seolah justru dijadikan kesempatan. 


“Jadi seperti sudah dikondisikan semua regulasi ini untuk mengamankan para oligraki. Jadi tepat sekali pernyataan ‘rezim of oligarch’. Ini mewakili kondisi yang real di lapangan. Meskipun rakyat tetap kritis untuk memperjuangkan keadilan. Seperti kritik terhadap UU Omnibuslaw, UU Minerba, UU KPK, UU MK”, ungkapnya. 


Kemudian bukti yang kedua, jika mengikuti rekam jejak pembangunan ekonomi, khususnya sejak 2014, anggaran-anggaran APBN yang tadinya dialokasikan untuk subsidi energi menurun drastis. Dan sebaliknya, anggaran untuk infrastruktur justru meningkat secara drastis. 


“Kita sama-sama tahu, kalau energi itu jelas untuk kepentingan rakyat. Misalnya untuk subsidi BBM. Tapi faktanya, berapa kali tarifnya naik. Kadang naiknya dengan senyap, tengah malam. Sementara kalau infrstruktur itu untuk kepentingan siapa? Dan infrastruktur ini memang dijadikan icon yang dibangga-banggakan oleh rezim hari ini”. tandasnya. 


Erwin menanyakan untuk siapakah pembangunan jalan tol, lapangan terbang, dan pelabuhan tersebut. Berapa banyak masyarakat yang akan terbang? Berapa banyak masyarakat yang akan menggunakan kapal laut? Berapa banyak masyarakat yang melewati jalan tol? Bagaimana dengan mereka yang tinggal di desa? Menurut Erwin, tidak ada 50% masyarakat indonesia yang memanfaatkan infrastruktur yang dibangun rezim tadi. 


“Justru sebaliknya, yang dibutuhkan masyarakat ini adalah pembangunan pada sektor kebutuhan primer. Mereka yang di desa membutuhkan pembangunan pertanian, perternakan, perkebunan. Ini seharusnya bisa didorong oleh pemerintah, tapi tidak dilakukan”, sesal Erwin. 


Erwin menegaskan, pembangunan infrastruktur jelas untuk para oligarki. “Bahkan membangunnya saja butuh perusahaan. Perusahaan milik siapa? Milik oligarki. Jadi ini adalah proyek mereka. Dan nanti setelah jalan tol, bandara, pelabuhan jadi, siapa yang memakai? Bukan masyarakat. Kalaupun ada sebagian kecil masyarakat yang memakainya, harus membayar. Bayar kepada siapa? Kepada perusahaan yang membangun fasilitas tersebut”, jelasnya. 


“Semua lini dikondisikan untuk menjaga derap langkah para oligraki agar nyaman. Jejak langkah dari awal sudah mengkonfrimasi itu semua. Dari pengelolaan APBN dan juga regulasi yang dibuat”, tutupnya.

Posting Komentar

0 Komentar