Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Syafril Sjofyan Kritisi PPKM Darurat: “Kebijakan Tak Tepat, Pemimpin Tak Cakap, Ini Tanda Darurat”

 

PKAD—“Pemberian istilah PPKM darurat ini menurut saya merupakan siasat yang licik. Pemerintah mengambil sanksi sebagai ancaman, tetapi meninggalkan kewajibannya menanggung kebutuhan pokok masyarakat”, tegas Syafril Sjofyan, dalam diskusi online bersama Pusat Kajian Analisis Data (PKAD), Senin, 05 Juli 2021. 


Acara insight #44 PKAD kali ini menyoroti kebijakan terbaru yang dikeluarkan pemerintah dalam rangkaian penanganan pandemi Covid-19. Yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), untuk menekan laju kasus covid-19 yang kembali melonjak. Tema yang diangkat adalah “Gawat!! PPKM Darurat??". Ada tiga narasumber yang diundang, antara lain; Prof Daniel M. Rosyid, seorang Kurator Kuliah Kebangsaan Bung Karno. Kemudian ada Dr. Suswanta, M.Si, Pengamat Kebijakan Publik. Dan yang ketiga, Syafril Sjofyan, sebagai Pengamat Kebijakan Publik dan Sekjend Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa. 


Mengawali analisanya, Syafril Sjofyan menjelaskan bahwa sebelum pandemipun, ekonomi kita sudah terjun bebas. Ditambah hantaman pandemi ekonomi semakin terjun bebas menjadi minus 5, 32%. Syafril heran mengapa kita tidak belajar dari Cina dalam hal menyelesaikan pandemi. 


“Kita lihat Cina. Cina itu Februari melakukan Lockdown. Nggak lama-lama cuma 76 hari. Tapi lihat pertumbuhan ekonomi mereka merangkak cepat sekali. Pada kwartal kedua setelah lockdown, tumbuh langsung plus 3,2% dari sebelumnya minus 6,8%. Lalu kwartal ketiga 4,9%. Kwartal keempat 6,5%”. Hingga akhirnya tembus di angka plus 18,3%”. Ini luar biasa”, jelasnya detail. 


“Di Indonesia setelah kita minus 5, 32% dan kita tidak lockdown, kwartal 2, 3 dan ke 4, kita tetap minus, menjadi 3,49, menjadi 2,19 pada kuartal ke-4 dari tahun 2020. Lalu apa yang tejadi di 2001? Indonesia melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan masih tetap minus yaitu - 0,74%”, sesalnya. 


“Sebelumnya mimpi Menko Perekonomian Erlangga dan Sri Mulyani yang menyatakan bahwa kita akan naik 8%, kemarin waktu di DPR dia langsung angkat tangan, menyerah”, jelasnya.


Syafril Sjofyan menyayangkan kita hanya sibuk dengan istrilah. Dari awalnya PSBB, sekarang menjadi PPKM. Sebuah kebijakan yang menurutnya dibuat-buat, karena dua istilah ini bahkan tidak ada di dalam Undang-Undang (UU). Sementara akses keluar masuknya orang dari dan ke luar negeri tidak ditutup. Padahal virus ini datangnya dari luar.


Istilah-istilah tersebut (PSBB, PPKM Darurat, dl) dinilai hanya untuk menutupi kegagalan demi kegagalan pemerintah dalam menangani pandemi. Karena seharusnya penerapan status “darurat” itu ada dasar hukumnya. Harus menggunakan UU atau sekurang-kurangnya perpu. “Nyatanya PPKM darurat ini cuman berdasarkan instruksi dari Mendagri nomor 15 tahun 2021. Ini kesannya adalah menurut saya pemerintah Jokowi seenaknya. Ini mempermainkan hukum!”, jelasnya. 


UU No. 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, dan UU No. 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, adalah wewenang Menteri Kesehatan bukan Menteri Dalam Negeri. Kemudian penunjukan Luhut Binsar Panjaitan yang tanpa latar belakang kesehatan juga dinilai tidak tepat. 


“Jadi kebijakannya dan orangnya sama-sama tidak tepat”. Kemudian tanpa dasar negeri ini juga ikut memberi sanksi yang menurut saya sangat keliru. Begitu juga kepolisian, mereka menggunakan sanksi pidana untuk pelanggar PPKM darurat. Jadi disini Pemerintah Jokowi membodohi, menganggap kita semua ini tidak mengerti tentang kebijakan maupun masalah hukum”, lanjutnya. 


Seharusnya, pemerintah tidak hanya mengambil sanksinya saja. Namun juga menunaikan kewajibannya, yaitu menanggung kebutuhan pokok masyarakat. Bahkan bukan dengan sistem bansos, melainkan kebutuhan rumah per rumah dengan sistem drop, seperti yang dilakukan Cina. Syafril Sjofyan menunjukkan, “Mereka lebih sadis, pintu rumah itu dikunci dari luar. Untuk makan mereka di diantar oleh petugas petugas”, tegasnya.


Cina secara faktual adalah negara yang memberlakukan lockdown. Hasilnya pandemi selesai dalam waktu singkat dan jumlah korbanpun jauh lebih sedikit nggak sampai Rp10.000. Sementara di Indonesia mencapai Rp60.000an. Belum lagi korban dari para dokter dan tenaga kesehatan yang sangat merugikan negara. Belum dampak lain, seperti munculnya jutaan pengangguran dan dunia pendidikan yang ikut hancur.



 “Ironisnya, implikasi terhadap kekuasaan tidak goyah. Hal ini karena memang ada koalisi gemuk. Hanya ada dua partai diluar kekuasaan, karena mereka sudah berbagi kue-kue kekuasaan”, tegasnya.


Selanjutnya, kesalahan dalam membuat kebijakan tadi ditutup atau dilindungi dengan kebijakan yang baru. Syafril Sjofyan menyontohkan, dengan dikeluarkannya UU nomor 2 tahun 2020. Dimana dalam UU ini tidak perlu ada pemeriksaan oleh KPK, BPK dan sebagainya. “Jadi tidak ada lagi pengawasan. Lalu dilindungi lagi dengan UU Omnibuslaw, lalu ada UU yang melemahkan KPK”, imbuhnya.


“Dan selama ini di Indonesia yang namanya kebijakan tidak bisa diadili. Contohnya kasus century, mereka akhirnya selamat karena lebih pintar, dengan bikin kebijakan itu”, tegasnya.


Syafril Sjofyan menyimpulkan, setahun yang lalu kita salah dalam hal penerapan kebijakan. Resikonya adalah rakyat yang menanggung. Tahun kedua juga salah mengambil kebijakan, resikonya rakyat lagi. “Inilah dampak dari kebijakan pemimpin yang tidak capable”, tegasnya.


Di akhir pemaparannya Syafril Sjofyan mengingatkan bahwa para pemimpin di gaji oleh rakyat. Jadi rakyat punya hak untuk mengkritisi sekaligus punya hak untuk menurunkan. “Meminta beliau-beliau yang tidak mampu ini turun. Sebagai closing statement, PPKM itu secepatnya, Pak Presiden Kapan Mundur”, pungkasnya.


Diskusi yang disiarkan secara langsung di channel youtube PKAD dan zoom ini telah ditonton oleh 3000 lelih viewer. Harapannya, semakin banyak umat yang tercerahkan dengan diskusi yang terbuka, komprehensif dan independen. Deep Insight. Choose The Right.

Posting Komentar

0 Komentar