Home

PKAD—Pemberitaan terkait latihan bersama (latma) TNI AD dengan Tentara Amerika Serikat viral di media. TNI AD pun menggelar konfrensi pers. Latihan ini merupakan latihan terbesar. Pusat Kajian dan Analisis Data mengdakan diskusi online via zoom dan youtube. Mengangkat tema “Latihan Bersama Garuda Shield Ke-15 Tentara Indonesia Dan Amerika Serikat, Implikasi Kedigdayaan Militerkah?”, Jumat (30/7/2021). Hadir sebagai narasumber Khairul Fahmi (Institute for Security and Strategic Studies), Marsekal Muda TNI (Purn) H. Amirullah Amin (Pengamat Militer), Dr H. Budi Mulyana, S.IP, M.Si (Dosen Hubungan Internasional). Khiarul Fahmi mengungkapkan “Jika ingin membandingkan kekuatan militer AS dengan Indonesia, maka akan terlalu ketinggian. Namun disisi lain, skala Asia Tenggara, Indonesia memiliki statistik kekuatan militer yang terbesar. Setelah Indonesia posisi kedua diisi Vietnam.” Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

BPJS Adalah Gambaran Sistem Kapitalis Secara Nyata

PKAD--Dalam agenda insight 100 PKAD bertajuk Permenkes No. 52 tahun 2016, Nakes Sejahtera atau Sengsara? Jum'at (12/11/21) di YouTube Pusat Kajian dan Analisa Data, dr. Syaharudin, Sp. B Ketua Umum Helps menilai bahwa pelayanan BPJS ini terkait dengan paradigma tentang hubungan antara rakyat dan negara. 


"Kalau kita berbicara bagaimana meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, cara memulainya, strategisnya dan cara membiayainya maka itu bicara tentang paradigma hubungan antara rakyat dan negara," ungkap dr. Syaharudin. 


Kemudian dr. Syaharudin menyampaikan, kalau dalam Islam hubungan antara rakyat dan negara adalah hubungan pelayanan laksana pengembala dengan hewan gembalaannya. 


"Ini merupakan hubungan ideal menurut saya kenapa? karena seburuk-buruknya pengembala pasti dia akan mencarikan makanan terbaik untuk gembalaannya," tegasnya. 


Lebih lanjut dr. Syaharudin menjelaskan bahwa dalam Islam kebutuhan-kebutuhan dasar sosial itu harus disiapkan oleh negara yaitu berupa pendidikan, keamanan dan kesehatan. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi saat ini. 


"Hubungan rakyat dan negara bukan lagi hubungan pelayanan tapi negara direduksi sedemikian rupa hingga hanya sebagai regulator dan masyarakat dibiarkan mengurus urusannya sendiri. Oleh karena itu, dari sisi inilah BPJS berjalan,"ujarnya.


Selanjutnya menurut dr. Syaharudin, jika ada yang mengatakan kalau BPJS itu sebagai penjewantahan dari pancasila, maka dari sisi mana pancasilanya? 


"BPJS ini murni kapitalisme liberal bahkan lebih liberal dari mbah-nya kapitalisme itu sendiri," tutupnya.

Posting Komentar

0 Komentar