Home

PKAD—Pemberitaan terkait latihan bersama (latma) TNI AD dengan Tentara Amerika Serikat viral di media. TNI AD pun menggelar konfrensi pers. Latihan ini merupakan latihan terbesar. Pusat Kajian dan Analisis Data mengdakan diskusi online via zoom dan youtube. Mengangkat tema “Latihan Bersama Garuda Shield Ke-15 Tentara Indonesia Dan Amerika Serikat, Implikasi Kedigdayaan Militerkah?”, Jumat (30/7/2021). Hadir sebagai narasumber Khairul Fahmi (Institute for Security and Strategic Studies), Marsekal Muda TNI (Purn) H. Amirullah Amin (Pengamat Militer), Dr H. Budi Mulyana, S.IP, M.Si (Dosen Hubungan Internasional). Khiarul Fahmi mengungkapkan “Jika ingin membandingkan kekuatan militer AS dengan Indonesia, maka akan terlalu ketinggian. Namun disisi lain, skala Asia Tenggara, Indonesia memiliki statistik kekuatan militer yang terbesar. Setelah Indonesia posisi kedua diisi Vietnam.” Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah: Permendikbudristek Kontroversi, Cabut!


PKAD—Pusat Kajian dan Analisis Data Insight #106 mengangkat "Diskusi Dan Aksi Damai Tolak Permendikbudristek Liberal", Jum'at (26/11/2021). Menghidirkan lima pembicara yang tidak diragukan lagi kapabilitasnya salah satunya Dr. Trisno Rahardjo S.H, M.Hum yang merupakan Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah.


Permendisbutristek No.30 menjadi kontroversi, "Ada hal menurut Muhammadiyah tidak sesuai dengan nilai - nilai Islam ", ungkap Dr. Trisno.


Islam sangat menghormati perempuan. PT terutama yang Islam tentunya konsen dalam mengatasi masalah kekerasaan seksual sehingga butuh koordinasi. “Pertanyaanya apakah masalah ini akan selesai?" tanyanya menyikapi pengeaahan Permendiakbutristek ini.


Beliau menambahkan, "Peraturan Menteri melampaui batas apa yang bisa dilakukan oleh Perguruan Tinggi". Harapan beliau, "Menteri dapat melakukan upaya penataan ulang Permendisbutristek, ada revisi, dicabut lebih baik dan diserahkan pada PT".


Secara politik hukum beliau menyampaikan bahwa, " Ada upaya kurang terbuka dalam penyusunan, tidak melibatkan PT ". Beliau mendapatkan informasi dari Majelis Perguruan Tinggi bahwa tidak ada yang diundang, imbuhnya.


"Mendikbudristek perlu melakukan evaluasi. Hal ini karena penolakan signifikan dan ada pihak - pihak yang sengaja agar aturan ini keluar. Beliau menggambarkan butuh kerjasama dan duduk bersama antara pihak Kementrian dan Perguruan Tinggi,”pungkasnya.

Posting Komentar

0 Komentar