Home

PKAD—Pemberitaan terkait latihan bersama (latma) TNI AD dengan Tentara Amerika Serikat viral di media. TNI AD pun menggelar konfrensi pers. Latihan ini merupakan latihan terbesar. Pusat Kajian dan Analisis Data mengdakan diskusi online via zoom dan youtube. Mengangkat tema “Latihan Bersama Garuda Shield Ke-15 Tentara Indonesia Dan Amerika Serikat, Implikasi Kedigdayaan Militerkah?”, Jumat (30/7/2021). Hadir sebagai narasumber Khairul Fahmi (Institute for Security and Strategic Studies), Marsekal Muda TNI (Purn) H. Amirullah Amin (Pengamat Militer), Dr H. Budi Mulyana, S.IP, M.Si (Dosen Hubungan Internasional). Khiarul Fahmi mengungkapkan “Jika ingin membandingkan kekuatan militer AS dengan Indonesia, maka akan terlalu ketinggian. Namun disisi lain, skala Asia Tenggara, Indonesia memiliki statistik kekuatan militer yang terbesar. Setelah Indonesia posisi kedua diisi Vietnam.” Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Khilafah Dikatakan Gaduh untuk Megerem Laju Islam Politik


PKAD—Prof. DR. Biyanto, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, menyebutkan di Pemerintahan saat ini banyak pejabat yang perkataannya menjadi sumber kegaduhan." Hal ini Ia sampaikan pada sesi pembuka diskusi online, Pusat Kajian Dan Analisis Data( PKAD) yang bertajuk, "Khilafah Bikin Gaduh: Fakta Atau Halu?" Senin (01/21/2021).


"Kalau ada pejabat pemerintah yang menyatakan bahwa Khilafah bikin gaduh. Ini semua bermuara pada upaya Pemerintah yang hendak mengerem laju Islam politik bahkan menghilangkan Islam politik seperti yang dilakukan pada HTI dan FPI". 


Ketakutan pemerintah terhadap kelompok agama yang berwajah 'radikalisme' disebabkan pandangan dan sikap politik yang berbeda dengan anggapan membahayakan NKRI, meski makna radikalisme masih debatable." ujarnya.


Ia menyayangkan ada Departement Pemerintahan terkesan dimonopoli kelompok tertentu melalui ucapan pejabatnya, dan seringkali ucapannya justru membuat gaduh.


"Seharusnya sebuah Departement Pemerintahan menjadi rumah besar bagi kelompok kelompok lain." Tegasnya.


"Ada hal yang tidak kalah penting untuk disoroti dari pada persoalan radikalisme oleh pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama, yakni semakin meluasnya korupsi. Ia mencatat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 saja ada sekitar enam belas kepala daerah yang terlibat korupsi. Khususnya Profinsi Jawa Timur." 


Terkait, Khilafah meski saya memandang hal itu 'Imagener' dan sulit diwujudkan dalam bingkai negara yang sudah ada, akan tetapi aspirasi umat Islam harus diperjuangkan melalui jalur politik." Pungkasnya

Posting Komentar

0 Komentar