Home

Elon Musk membahas soal Khilafah dihadapan ribuan undangan dalam agenda yang besar, agenda yang gak main-main yakni konferensi pemimpin negara-negara pemerintahan dunia atau KTT Pemerintahan Dunia dengan tema "Membentuk Pemerintah-Pemerintah Masa Depan” yang diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab, pada 13 dan 14 Februari kemarin. Ia mengatakan bahwa “Jika Anda melihat naik turunnya peradaban sepanjang sejarah, peradaban telah bangkit dan jatuh, tetapi itu tidak berarti malapetaka umat manusia secara keseluruhan, karena mereka telah diberikan semua peradaban terpisah yang dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, Musk juga mencontohkan terkait sejarah jatuhnya Roma sementara umat Islam bangkit dengan ke-Khilafahan-nya sebagai contoh peradaban yang menghasilkan pelestarian pengetahuan dan kemajuan ilmiah. "Ketika Roma runtuh, Islam bangkit, Anda memiliki kekhalifahan yang baik sementara Roma buruk. Dan itu akhirnya menjadi sumber pelestarian pengetahuan dan banyak kemajuan ilmiah," katanya dikutip dari foxbussines.com. CEO Tesla ini berani mengatakan kata 'Khilafah' dihadapan ribuan undangan dari berbagai negara tersebut bahkan memuji kemajuan peradaban ketika khilafah tegak pada masa lalu. Dari sini kita sebagai muslim seharusnya malu, seorang Atheis saja memuji kemajuan peradaban Islam, kenapa malah ada dari segolongan kita justru enggan serta menghadang orang yang memperjuangannya, mempersekusi orang yang mendakwahkannya dan juga menolaknya, dengan alasan takut negaranya nanti berperang, terpecah belah atau alasan yang konyol lainnya, ini justru menampakkan kejumudan kita dan kelemahan kita, kalau kita tidak percaya diri dengan ajaran agama kita berarti memang perlu dibenahi iman kita, agar bisa kembali lagi kejalan yang lurus. www.pojokkota.com

Wahyudi Al-Maroky: “Peristiwa IKN dan Wadas Kebijak Tidak Pro Rakyat”


PKAD—IKN dan Wadas hanya bagian kecil diantara kebijakan rezim Jokowi lainnya yang tidak pro rakyat. Bahkan bukan hanya tidak pro rakyat tetapi juga membahayakan rakyat. Padahal tujuan dibentuknya suatu negara dalam rangka, melindungi, mensejahterakan, dan menjamin rakyat," ungkap Direktur Pamong Institut, Wahyudi Al Maroky dalam FGD ke-44 yang bertajuk, IKN dan Wadas Tanda Bobroknya Demokrasi Liberal dan Menguatnya Diskursus Khilafah, Pusat Kajian dan Analisis Data YouTube Chanel Sabtu (19/02/2022)


Lanjut Wahyudi, “dalam sistem negara ada hukum pemerintahan yang diambil dari langsung satu orang atau dikenal Autokrasi ada yang diambil dari banyak orang melalui perwakilan yakni Demokrasi dan ada yang bukan diambil dari keduanya, yakni sistem pemerintahan yang hukumnya diambil dari zat yang menciptakan manusia," terangnya


Demokrasi secara teori, hukum diambil dari rakyat melalui perwakilannya. Akan tetapi pada kenyataannya hukum diambil dari segelintir oligarki. Para ahli sudah banyak menyatakan bahwa negara demokrasi pada kenyataannya hanya akan menghasilkan hukum tangan besi para oligarki. 


“Terbukti pada undang-undang Ciptaker, meski semua menolak tetap saja tidak didengar. Begitu juga UU IKN yang dinilai membahayakan lingkungan, manusia, dan hewan dan kasus pemaksaan lahan perkebunan desa Wadas untuk pertambangan. Bahkan sampai terjadi pengepungan untuk menakut-nakuti warga. Dari sini negara di pemerintahannya telah gagal dalam tujuan pembentukannya," jelas Wahyudi


Kalau ditelusuri para aktivis demokrasi hanya berpikir kalau tidak demokrasi, berarti autokrasi. Khilafah baginya adalah sesuatu gagasan yang bertentangan dengan konstitusi. Bahkan sekedar diskusinya pun dianggap sebagai sesuatu yang dimaksudkan merubah konstitusi yang merupakan harga mati.


Sistem itu tidak ada yang harga mati. Indonesia pun pernah merubah konstitusi. "Kita pernah merubah Republik Indonesia Serikat". Omong kosong konstitusi harga mati. Jargon NKRI harga mati adalah jargon yang tidak sesuai realita," tegas Wahyudi


Begitu kompleknya masalah Indonesia dengan sistemnya. Sehingga kita harus menawarkan sebuah sistem kemasyarakatan yang baru yang bukan Autokrasi tetapi Khilafah. Khilafah merupakan sebuah sistem yang hukumnya diambil dari zat yang menciptakan manusia. Kita tidak perlu anti perubahan. Perubahan kearah lebih baik harus didukung. Tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan ke publik, sampai mereka mau mengadopsi sistem Khilafah sehingga akan terwujud masyarakat yang barokah []

Posting Komentar

0 Komentar